Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mempermasalahkan soal aksi demonstrasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang digelar di DPR RI, Selasa (6/9/2022). Namun, Jokowi mengingatkan agar demo BBM dilakukan dengan tertib dan tak anarkistis.
"Presiden kan menyampaikan perbedaan pendapat itu wajar, ada yang setuju kenaikan, ada yang enggak setuju," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Advertisement
"Presiden Jokowi menyampaikan juga kemarin yang penting tertib tidak anarkis dan juga dalam koridor peraturan yang ada," sambungnya.
Adapun Presiden Jokowi berkegiatan di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Selasa hari ini. Pihak Istana membantah bahwa Jokowi berkegiatan di Istana Bogor karena ada demo BBM naik yang digelar di Jakarta.
"Beliau itu terjadwal di Bogor, memang terjadwal dari minggu lalu kan habis dari menerima tamu negara di Bogor dan lanjut kegiatan hari ini di Bogor," jelas Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan.
Sebelumnya, Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengumumkan, pihaknya akan melakukan aksi demo BBM naik yang melibatkan puluhan ribu buruh pada Selasa (6/9/2022). Aksi demo dilakukan di 34 provinsi.
"Aksi ini diorganisasi Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur," ujar Said Iqbal, dikutip dari keterangan tertulis pada Senin, 5 September 2022.
"Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM," lanjutnya.
Di Jabodetabek, demo harga BBM naik akan diikuti 3.000 hingga 5.000 orang yang berpusat di sekitar gedung DPR RI. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan.
Menurut Said Iqbal, demo harga BBM naik di DPR RI berlangsung sejak pukul 10.00 WIB dengan mengusung tiga tuntutan, yaitu menolak kenaikan harga BBM, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan menaikkan UMK 2023 sebesar 10 hingga 13 persen.
3 Ribu Personel Gabungan Dikerahkan
Sejumlah serikat buruh dan juga mahasiwa akan bakal menggeruduk aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR, MPR, DPR Jakarta Pusat hari ini, Selasa (6/8/2022). Aksi itu digelar sebagai bentuk protes kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Adapun, pada Sabtu, 3 September 2022 Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM di Tanah Air. Sementara Harga BBM subsidi jenis Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian harga Solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800 per liter. Pertamax juga ikut naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500 per liter.
"Untuk yang di DPR ini sekitar 3000 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin saat dikonfirmasi, Selasa (6/9/2022).
Komarudin menerangkan, 11 elemen massa akan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi. Adapun, empat elemen massa terkait demo kenaikan BBM ini.
Komarudin menyebut, konsentrasi massa penolakan BBM terpusat di kawasan Gedung DPR/MPR. Sementara, massa di Patung Kuda Arjuna Wiwaha tidak menyuarakan perihal kenaikan BBM.
"Sementara di Jakpus ada beberapa elemen, kalau tidak salah sekitar 11 elemen, tapi yang menyuarakan kenaikan BBM hanya 4 elemen. Unras lainnya selebihnya bukan BBM, ada soal perumahan dan lain-lain," ujar dia.
Terpisah, Kasat Lantas Wilayah Jakarta Pusat Kompol Purwanta menerangkan, sekitar 2000 massa akan berkumpul di DPR/MPR. Sedangkan di Patung Kuda Arjuna Wiwaha massa berjumlah 1.000 orang sampai 1.500 orang.
"Ada dua tempat konsentrasi massa," kata dia.
Advertisement
Diminta Tidak Anarkis
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta massa yang berencana melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi untuk tidak melakukan aksi anarkis.
"Jangan sampai unjuk rasa berujung anarkis," kata Riza di Balai Kota Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (6/9/2022).
Riza meminta massa untuk mengantisipasi oknum atau kelompok yang memanfaatkan momentum menunggangi unjuk rasa tersebut untuk kepentingan tertentu.
"Jangan sampai nanti ada kelompok, golongan, oknum siapa pun yang membonceng dalam setiap aksi," imbuh Riza.
Di sisi lain, ia mengajak masyarakat agar menyikapi kenaikan harga BBM secara bijaksana.
"Kami berharap mari kita sikapi semua secara baik, secara bijak," katanya.
Menurut dia, tidak ada pilihan bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM karena menyikapi situasi dunia saat ini.
Dia menjelaskan perang Rusia dan Ukraina memicu krisis pangan dan energi global.
Untuk itu, lanjut dia, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi untuk sektor energi tembus lebih dari Rp500 triliun pada 2022.
"Jadi selama ini tidak ada pilihan bagi Pemerintah Pusat, kecuali menaikkan (harga BBM). Namun, diiringi dengan bantuan langsung tunai kepada masyarakat karena selama ini menurut pemerintah pusat subsidi selama ini dinikmati kelompok menengah ke atas," imbuh Riza.
