8 Tanggapan Berbagai Pihak Terkait Harga BBM Naik

Dosen FEB UI Berly Martawardaya berpandangan bahwa penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah dilakukan Pemerintah saat ini sangat penting untuk bisa kembali menyeimbangkan seluruh fungsi utama APBN.

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini juga menilai, terdapat fungsi APBN yang terganggu dalam penerapannya di lapangan. Hal tersebut dikarenakan adanya fakta jika justru lebih banyak masyarakat kelas atas yang menikmati subsidi BBM dari Pemerintah.

"Fungsi distribusi yang agak terganggu kemarin, jadi ada trade off antara stabilisasi dan distribusi karena yang diuntungkan adalah masyarakat menengah ke atas. Di mana Pertalite 80% dinikmati atau dikonsumsi subsidinya oleh masyarakat mampu, yang Solar bahkan 95%," ujarnya dalam diskusi di Metro TV, Minggu 4 September 2022.

Maka dari itu, dengan adanya ketidakseimbangan fungsi yang terjadi terkait APBN, menurutnya sangat penting bagi Pemerintah untuk berupaya kembali membuatnya seimbang kembali.

"Jadi tidak balance antara fungsi-fungsi ini. Sehingga (Pemerintah) harus memilih, harus memprioritaskan bagaimana caranya mengalokasikan, itu fungsi ketiga APBN; harus dihitung yang dampaknya tinggi ke masyarakat," tambahnya.

Bukan hanya karena tidak tepat sasaran, namun subsidi BBM yang selama ini membebani APBN ternyata nilainya juga sudah tinggi.

"Ketika kita hitung, kemarin kalkulasinya ternyata tidak cukup hingga (APBN) ditambah menjadi Rp 252,5 triliun itu masih tidak cukup, ternyata masih perlu ditambah lagi Rp 195,6 triliun sehingga totalnya Rp 448,1 triliun. Itu berarti dari APBN belanja sekitar Rp 3.000 triliun itu sekitar 15%. Kalau itu diteruskan, sampai akhir tahun kita biarkan itu 15% mendekati alokasi untuk pendidikan, 20%. Ini kan tidak lebih penting dari pendidikan, apalagi dari segi distribusinya tidak tepat sasaran, ungkap Berly.

Berly juga mengungkap pentingnya menjaga keberimbangan antara ketiga fungsi utama dari APBN, yakni stabilisasi, distribusi dan alokasi adalah supaya anggaran negara terus cukup untuk mengawal agenda pemulihan ekonomi.

Beberapa hal yang menurut Berly Martawardaya sangat penting dan tidak boleh dikorbankan hanya demi terus memperbesar APBN untuk subsidi BBM adalah mengenai pendidikan dan juga infrastruktur.

"Selain itu, negara juga tidak mungkin terus melakukan utang karena pasti akan dipertanggungjawabkan. Untuk itu, langkah lebih cermat adalah dengan mengurangi tekanan pada APBN, yakni melakukan penyesuaian harga BBM," ungkap Berly.

Bahkan, Ekonom UI tersebut menegaskan bahwa sejatinya kebijakan untuk melakukan penyesuaian harga BBM sendiri diambil Pemerintah karena terpaksa dan sebagai sebuah opsi paling akhir daripada harus menghadapi beberapa hal buruk lainnya.

"Jadi diantara opsi-opsi yang buruk ya, dalam Pemerintah/Public Policy itu bukan antar opsi yang baik semua dengan yang buruk semua. Jadi ini trade off diantara opsi yang ada ya ini (penyesuaian harga BBM) yang terpaksa diambil seperti kata Pak Presiden," pungkasnya.

Kemudian, Pengamat Energi Sofyano Zakaria mengatakan, harga BBM bersubsidi memang sudah dinaikan, untuk solar menjadi Rp 6.800 sedangkan Pertalite naik menjadi Rp 10 ribu, tetapi harga tersebut masih di bawah harga keekonomian. Kondisi ini masih berpotensi terjadinya penyelewengan, khususnya pada solar.

"Kenaikan harga Solar subsidi yg hanya sebesar Rp.1.650 per liter, sejatinya akan tetap sangat menarik untuk terjadinya penyelewengan solar ke industri. Ingat selisih Solar subsidi dengan harga Keekonomian sangat tinggi sekitar Rp 9.000 per liter. Siapa yang tak tertarik dengan nilai ini?," kata Sofyano, di Jakarta, Minggu 4 September 2022.

Sofyano menambahkan, penyelewengan penyaluran BBM bersubsidi tersebut akan membuat konsumsi BBM bersubsidi melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), meski harga BBM bersubsidi telah dinaikan.

"Harga BBM Subsidi dan non subsidi telah dinaikkan. Namun jika hanya mengandalkan kenaikan harga saja, apa yakin kuota solar atau kuota Pertalite 2022 tak akan jebol?," ungkapnya.

Menurut Sofyano, pemerintah seharusnya mengantisipasi potensi penyelewengan BBM bersubsidi tersebut, dengan memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dan membuat kebijakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

"Pengendalian dan Pengawasan yang harus ketat dan melekat adalah pada BBM Solar subsidi karena disparitas harganya dengan harga keekonomian sangat lebar yakni sekitar Rp 9 ribu per liter," ujarnya.

Sofyano mengungkapkan, kebijakan tersebut bisa dituangkan dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

"Revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 seharusnya diluncurkan bersamaan dengan pengumuman kenaikan harga BBM," imbuhnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono PhD mengatakan bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat berdampak pada laju inflasi yang harus diwaspadai semua pihak.

"Besar kemungkinan pada waktu dekat ini akan terjadi penurunan pada konsumsi dan kenaikan inflasi, tetapi dalam taraf yang moderat," katanya di Jember, dilansir dari Antara, Minggu 4 September 2022.

Menurut dia, perkiraan yang mungkin inflasi bisa di kisaran 6-8 persen disebabkan ekspektasi inflasi sudah terbentuk dahulu dan adanya penyesuaian perilaku.

"Akan tetapi, itu tetap menjadi risiko nantinya bila ternyata lonjakannya sangat besar, apalagi melebihi pertumbuhan ekonomi yang kian memulih," ucap Pakar Moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unej itu.

Ia mengatakan kenaikan harga BBM di tengah naiknya suku bunga Bank Indonesia (BI) 3,75 persen akan mempengaruhi kinerja ekonomi dan berimbas lebih besar dari pengetatan moneter yang dilakukan oleh BI.

"Bukan tidak mungkin akibat naiknya harga BBM, kenaikan biaya produksi tarif angkutan dan harga sandang pangan pun juga ikut naik, begitu juga akan memicu inflasi," katanya.

Adhitya menjelaskan, tingkat inflasi tahunan pada Agustus 2022 sebesar 4,69 persen memungkinkan pembuat kebijakan moneter akan meninjau kembali prospek inflasi dalam menanggapi kebijakan harga BBM.

"Harga bahan bakar merupakan masalah yang sensitif secara politik di Indonesia, dan perubahan tersebut akan memiliki implikasi besar bagi rumah tangga dan usaha kecil, karena bahan bakar bersubsidi menyumbang lebih dari 80 persen pendapatan negara," ujarnya.

Menurutnya, kenaikan BBM tidak bisa dihindari dan sinyal sudah deras terdengar yang dengan tegas pemerintah membeberkan alasan-alasan dasar mengapa naik.

Tekanan pada anggaran negara mau tidak mau memangkas subsidi BBM dan pemerintah berani tidak populis, meski demikian dampak terhadap ekonomi domestik dan rakyat signifikan terjadi, terutama dalam jangka pendek sebelum mereka mampu menuju keseimbangan ekonomi barunya.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengemukakan, tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi modal yang cukup untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan politik.

"Apakah approval rate bisa menjadi modal untuk menyelesaikan persoalan di Indonesia, saya jawab iya karena tingginya approval rate didasari pada evaluasi masyarakat," kata Djayadi saat memaparkan hasil survei bertajuk "Temuan Survei Nasional Kondisi Ekonomi dan Peta Politik Menjelang 2024" secara virtual di Jakarta.

Dalam temuan LSI, menurut Djayadi, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi pada Agustus berada pada angka 72,3 persen. Ada kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan temuan pada Mei 2022 yang baru berada di angka 67,5 persen. Demikian dikutip dari Antara.

Mengenai dampak kenaikan harga BBM, Djayadi menilai tingginya tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi juga bisa menjadi modal yang cukup untuk mengurangi dampak negatifnya. Menurut dia, angka 72,3 persen menunjukkan sentimen masyarakat cukup positif terhadap kinerja pemerintah, terutama Presiden Jokowi.

"Kalau sentimennya sudah positif, kita lebih mudah berbicara dan menyampaikan sesuatu yang kurang baik karena masyarakat sudah percaya dengan pemerintah," kata Djayadi.

Kendati demikian, Djayadi menilai, modal Jokowi dalam mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga BBM bukan hanya tingginya tingkat kepercayaan publik. Lebih dari itu, beragam upaya yang dilakukan presiden juga bisa menjadi solusi.

"Modal presiden bukan hanya tingginya tingkat kepuasan publik, juga diikuti dengan berbagai upaya mitigasi supaya sentimen negatif akibat kebijakan yang diambil tidak terlalu negatif dampaknya," kata Djayadi.

Menurut ia, jika skema bantalan sosial berjalan baik, diikuti pemeliharaan stabilitas ekonomi, politik dan hukum yang juga baik maka tingkat kepuasan publik atas kerja presiden bisa terus terjaga. "Jika turun, penurunannya tidak akan terlalu tajam," ujar Djayadi.

Survei tersebut dilakukan dalam rentang 13-21 Agustus 2022 dengan melibatkan 1.220 responden. Sementara wawancara dilakukan secara tatap muka langsung.

Kelompok buruh dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) mengirim surat ke sembilan partai politik di DPR RI. Isinya mendesak wakil rakyat membatalkan kenaikan harga BBM Subsidi.

Untuk diketahui, pemerintah resmi menaikkan harga BBM Subsidi jenis Solar menjadi Rp 6.800 per liter. BBM penugasan Pertalite Rp 10.000 per liter, serta Pertamax Rp 14.500 per liter.

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menyampaikan, pihaknya secara resmi telah mengirimkan surat tersebut pada Jumat (2/9/2022). Terkait penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan oleh pemerintah. Ternyata, pemerintah tetap memutuskan kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar.

Dalam suratnya kepada sembilan partai politik yang ada di DPR RI, Aspek Indonesia mendesak seluruh Pimpinan dan Anggota Partai Politik yang berada di DPR RI periode 2019-2024, untuk juga menyatakan sikap tegas penolakan terhadap rencana Pemerintah yang akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, Pertalite dan Solar.

Surat ASPEK Indonesia ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan.

Mirah mendesak Presiden Joko Widodo untuk menggunakan hati nurani dan segera membatalkan kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar, karena kondisi rakyat kecil saat ini sangat sulit. Sebelum harga BBM naik saja, harga-harga kebutuhan bahan pokok telah naik melambung. Kondisi jutaan pekerja yang ter-PHK masih belum mendapatkan kepastian pekerjaan dan upah yang layak.

"Tugas Pemerintah adalah untuk menyejahterakan rakyat, bukan membebani rakyat apalagi mengeluh kepada rakyat," ujar Mirah dalam keterangannya, ditulis Senin 5 September 2022.

Mirah menyebut kenaikan BBM subsidi menjadi satu hal yang dipaksakan. Di mana kondisi masyarakat yang belum pulih ekonominya dan jutaan pekerja terkena PHK.

"Serta melambungnya harga kebutuhan pokok masyarakat, membuktikan bahwa Pemerintah tidak peduli dengan kondisi riil masyarakat," kata Mirah.

Menurutnya, kenaikan harga BBM akan sangat memukul daya beli rakyat, memicu lonjakan inflasi dan juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah seharusnya tetap memberikan subsidi kepada rakyatnya, apalagi yang menyangkut kebutuhan hajat hidup rakyat.

"Pemerintah jangan malah mengeluh, dengan merasa terbebani subsidi untuk rakyat! Kewajiban Pemerintah sesuai amanat Konstitusi UUD 45 adalah menyejahterakan rakyat," tegasnya.

Kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat respons dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). PBNU menilai bahwa penyesuaian subsidi BBM yang dilakukan pemerintah memenuhi unsur maslahat bagi masyarakat.

Ketua PBNU Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi mengatakan, pihaknya memaklumi berbagai perkembangan global terkini mendorong tingginya harga minyak dunia.

"Meskipun mengalami tren penurunan, namun secara umum harga minyak yang di impor tetap tinggi sehingga pilihan untuk menyesuaikan harga BBM dalam negeri menjadi opsi yang mau tidak mau harus dilakukan." ungkapnya dalam rilis yang diterima di Surabaya.

"Pemerintah harus menyampaikan keadaan yang sebenarnya terkait kemampuan kas negara dalam menghadapi tingginya harga BBM duni," sambung dia.

Jangan sampai, perubahan harga BBM dunia memberatkan kas negara yang justru dapat membahayakan ekonomi nasional. Kita harus belajar dari negara-negara lain, seperti Venezuela yang terpuruk dan mengalami krisis karena mempertahankan subsidi di luar kemampuannya.

"Kita optimis bahwa pemerintah sudah memikirkan dampak terburuk dan melakukan yang terbaik untuk rakyat. Pengalihan subsidi BBM menjadi pemberian bantuan kepada masyarakat kecil merupakan langkah yang wajib dilakukan jika tujuan negara adalah menjaga kemaslahatan masyarakat ekonomi kecil." pungkas Gus Fahrur.

Menurut Pengasuh Ponpes An Nur 1 Bululawang Malang itu, kebijakan yang diambil saat ini telah membentuk jaring pengaman sosial yang dapat melindungi masyarakat ekonomi bawah.

Di saat situasi sulit, masyarakat ekonomi atas kemungkinan besar akan survive, tapi masyarakat kecil akan rentan. Untuk itu, sekali lagi kebijakan mengalihkan subsidi dengan memberikan bantuan secara fokus kepada masyarakat kecil merupakan kebijakan yang baik dan memenuhi unsur maslahat.

Di luar itu, pemerintah juga bisa mempertimbangkan opsi alternatif lainnya seperti pembatasan pembelian. Silahkan dikalkulasi mana yang lebih maslahat dan lebih ringan dampaknya bagi masyarakat," tegas Gus Fahrur sapaan akrab KH Ahmad Fahrur Rozi.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah mengaku prihatin dengan keputusan pemerintah pusat mengurangi subsidi BBM, sehingga harga BBM naik. Keputusan tersebut akan berdampak pada kenaikkan harga-harga kebutuhan hidup lainnya, serta memicu inflasi.

"Kenaikkan BBM ini tentu memukul perekonomian masyarakat yang mulai bangkit pasca dua tahun lebih pandemi. Karena itu pemerintah harus segera meluncurkan bantalan sosial, untuk mengurangi dampak sosial dari kenaikkan harga BBM," tegas Anik Maslachah.

Anik mengatakan, pemerintah pusat harus segera merealisasikan program bantalan sosial yang mereka janjikan. Yakni, tiga bantalan sosial yang terdiri dari BLT kepada 20,6 juta masyarakat lapisan bawah.

Kemudian, subsidi upah kepada 16 juta pekerja dan subsidi untuk sektor transportasi, ojek, dan nelayan, sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum, yang dikelola oleh pemda-pemda di seluruh Indonesia.

"Bantalan sosial itu harus segera didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak pada kenaikkan harga BBM. Jangan terlalu lama, agar masyarakat bisa survive," ujar Tokoh Nahdliyin Inspiratif 2022 versi Forkom Jurnalis Nahdliyin tersebut.

Sekretaris DPW PKB Jatim ini berharap pemerintah segera membuat kebijakan pro rakyat terhadap ekonomi mikro. Di antaranya, anggaran pupuk bersubsidi agar ditambah dan modal lunak untuk UMKM juga ditambah.

Anik menilai kebijakan anggaran subsidi tersebut penting guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan membangkitkan sektor ekonomi mikro UMKM.

"PR klasik pemerintah juga harus segera diselesaikan, yaitu ketika musim panen tiba harga harus stabil, tidak boleh anjlok," pungkas alumni pascasarjana Unair itu.

Diketahui, Jokowi memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 3 September 2022. Pertalite dari harga Rp7650, kini menjadi Rp10.000. Sedangkan Solar dari harga Rp5150, kini Rp6800, sementara Pertamax Rp12.500 menjadi Rp14.500.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, seluruh sektor akan berdampak karena harga BBM naik. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Sabtu 3 September 2022.

"Kenaikan BBM itu tentu berdampak pada semua sektor karena berdampak pada angkutan, logistik, dan semuanya. Nanti kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, semua stakeholder yang ada, bagaimana kami menyikapi ini secara baik," kata Riza, Senin 5 September 2022.

Untuk menekan kenaikan harga pada seluruh sektor, Riza mengaku akan mengadakan rapat dengan beberapa pihak yang terkait.

"Sepanjang ini kita terus koordinasi, rapat-rapat dengan semua stakeholder, dengan pihak terkait ya. Dengan perwakilan kantor Bank Indonesia di Jakarta juga kita lakukan rapat rutin ya. Asisten perekonomian yang juga bertanggung jawab di pemerintah provinsi (Pemprov) ini, terus melakukan koordinasi dengan semua dinas Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP). Dengan Pasar Jaya, semua yang terkait dengan pangan dan inflasi semua kita lakukan rapat-rapat," jelas Riza.

Dia juga meminta masyarakat untuk menyikapi kenaikan BBM dengan baik dan bijak.

"Masyarakat Jakarta, mari kita sikapi semua ini secara baik, secara bijak. Jangan sampai ada unjuk rasa yang berujung anarkis. Jangan sampai ada nanti kelompok-kelompok, golongan, oknum, siapapun yang membonceng dalam setiap aksi," tambah Riza.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo menegaskan, pengalihan subsidi BBM memprioritaskan kelompok ekonomi rentan, yakni kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin.

Hal ini dilakukan untuk menahan peningkatan angka kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga pangan dan energi.

"Di tengah krisis energi dan krisis pangan global, masyarakat di berbagai belahan dunia menghadapi dampak kenaikan harga pangan dan energi. Untuk itu perlindungan harus diprioritaskan kepada kelompok ekonomi rentan," jelas Abraham dikutip dari siaran persnya.

Dia mengatakan, pengalihan subsidi barang ke orang akan membuat alokasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran. Abraham mengungkapkan, selama ini subsidi barang lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi atas.

Misalnya, subsidi BBM di mana 70 persen lebih justru dirasakan oleh pemilik mobil-mobil pribadi. Abraham meyakini pengalihan subsidi BBM akan membuat bantuan lebih tepat sasaran.

"Dengan pengalihan subsidi langsung ke orang dalam bentuk bantuan sosial bisa lebih tepat menyasar masyarakat yang lebih membutuhkan," ujar dia.

Menurut dia, pemerintah telah melakukan beberapa perbaikan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Pertama, data sasaran atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saat ini telah diperbarui per satu bulan dari sebelumnya yang hanya satu atau dua kali per tahun.

Kedua, lanjut Abraham, meningkatkan transparansi penyaluran bansos di mana masyarakat secara terbuka bisa mengecek melalui cekbansos.kemensos.go.id. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan partisipasi keterlibatan publik melalui mekanisme usul-sanggah.

"Jadi masyarakat bisa memberikan usulan siapa yang belum mendapat bantuan namun dirasa layak dan juga bisa memberikan sanggahan siapa yang mendapat bantuan sosial namun dirasa tidak layak," kata Abraham.

Dia juga memastikan bahwa seluruh data sudah padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga, tidak ada ada data ganda ataupun data fiktif.

"Sudah ada 126 juta data DTKS yang padan dengan NIK, 33 juta data yang sudah diperbaiki daerah, 16 juta data usulan baru, dan 3,5 juta data yang dicoret karena tidak layak," tutur Abraham.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dapat dipahami semua pihak dengan sikap bijaksana. Menurutnya, kenaikan itu bertujuan demi rakyat.

"Saya berharap keputusan kenaikan BBM dapat disikapi dengan bijaksana. Pada dasarnya, kebijakan yang dikeluarkan bertujuan demi kesejahteraan rakyat," kata Puan dalam keterangannya, Senin 5 September 2022.

Puan juga meminta pemerintah segera mencairkan bantuan sosial (bansos) untuk rakyat kecil buntut kenaikan harga BBM. Pengalihan subsidi perlu cepat diberikan kepada masyarakat

"Pengalihan subsidi harus tepat sasaran. Mengingat kenaikan harga BBM berdampak langsung pada kenaikan biaya transportasi dan berpotensi menaikkan harga komoditas barang lain, bansos untuk rakyat kecil harus segera dicairkan," ungkap Puan.

Menurut Puan, konsumsi masyarakat akan terimbas dengan adanya berbagai peningkatan harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya akibat kenaikan harga BBM.

"Karena kenaikan harga BBM sudah tentu mendongkrak biaya logistik. Artinya, dunia usaha ikut terdampak kenaikan harga BBM. Pemerintah harus memikirkan para pekerja level bawah, khususnya yang terkait dengan transportasi," sebut Puan.

Ia mengingatkan, apabila bansos tidak segera dicairkan, dikhawatirkan akan terjadi perlambatan konsumsi masyarakat. Belum lagi, kata Puan, kenaikan BBM juga berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dunia usaha ikut terkena imbasnya karena biaya logistik kian meningkat.

"Seperti pada masa pandemi Covid-19, ketika daya beli masyarakat melemah, tentu dunia usaha akan mengalami tekanan penjualan. Yang sudah sudah, seperti saat pandemi, karyawan di-PHK. Harus ada antisipasi mengatasi persoalan ini," tegas Puan.

Lebih lanjut, mantan Menko PMK itu meminta pemerintah juga memperhatikan masyarakat kelas menengah yang berpotensi menjadi orang miskin baru akibat kenaikan harga BBM. Puan mengingatkan kementerian terkait untuk ikut mendata masyarakat yang bisa menjadi orang miskin baru.

"Termasuk pekerja informal kecil dan kelompok UMKM yang bisnisnya mengandalkan transportasi dan pembelian BBM. Serta UMKM jasa yang membutuhkan operasional BBM, saya kira harus juga mendapat kompensasi bantuan," ucap dia.

Di sisi lain, Puan meminta seluruh pihak, termasuk dunia usaha dan para pekerja, untuk bisa menahan diri dalam menghadapi perubahan ini. Sebab pengalihan perlu dilakukan agar subsidi tepat sasaran.

"DPR akan melakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan pengalihan anggaran subsidi BBM bagi masyarakat dapat diterima secara efektif dan tepat guna," papar Puan.