Nama Sambo Disebut-sebut Saat Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di DPR

Kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat menyita perhatian publik tak terkecuali kalangan buruh saat demo menolak kenaikan BBM.

oleh Ady Anugrahadi diperbarui 06 Sep 2022, 15:55 WIB
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hari ini Selasa (6/9/2022), mulai meramaikan di depan gedung DPR RI sejak pukul 10.15 WIB. (Foto:Liputan6/Ave Martevalenia)

Liputan6.com, Jakarta - Kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat menyita perhatian publik tak terkecuali kalangan buruh. Nama Irjen Ferdy Sambo disebut-sebut oleh peserta unjuk rasa yang menyampaikan aspirasi menolak kenaikan harga BBM di depan gerbang Gedung DPR RI, Selasa (6/9/2022).

Saat itu, seorang orator dari atas mobil komando menginstruksikan untuk menutup ruas Jalan Gatot Subroto tepat di depan gerbang utama DPR/MPR. Ia mengaku bersedia memimpin langsung penutupan jalan asalkan banyak peserta unjuk rasa yang mendukung.

Orator mengatakan, ia tak takut ditangkap. Sebab, aparat kepolisian selama ini bekerja untuk masyarakat. "Polisi itu bekerja buat kita, untuk rakyat," ujar orator di lokasi, Selasa (6/9/2022).

Namun, secara tiba-tiba beberapa peserta menimpali dengan nama Irjen Ferdy Sambo. "Sambo!," sahut peserta aksi.

Seketika, orator heran saat massa menggaungkan nama Ferdy Sambo secara serentak.

"Buat Sambo? Kagak, bukan," tanya sang orator.

Sang orator demo harga BBM naik kemudian menegaskan polisi bekerja untuk melindungi rakyat.

"Polisi itu bekerja buat kita melindungi kita mencegah segala sesuatu. Jadi kita pasti dilindungi negara," ujar dia.

Dia lantas menerikan 'BBM Turun, Upah Naik. Hidup Buruh!'. "Hidup!," teriak massa.


BBM Naik, Buruh Desak DPR Bentuk Panja dan Pansus

Massa buruh menggelar unjuk rasa di depan Kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Buruh kembali menggelar aksi lanjutan menuntut pemerintah dan DPR untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Partai Buruh mendesak DPR membentuk panitia khusus (pansus) dan panitia kerja (panja) terkait kenaikan harga BBM.

Menurut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal kebijakan pemerintah soal BBM perlu ditinjau ulang.

"Memang kita menginginkan aksi di DPR ini, DPR membentuk panja dan pansus BBM. Pintu masuknya gampang," ucap dia di Gedung DPR/MPR hari ini, Selasa (6/9/2022).

Said membandingkan antara Pertamina dengan perusahaan sektor hilir minyak dan gas bumi lainnya seperti PT Vivo Energy Indonesia.

"Kenapa Vivo bisa 8.900, kenapa pertalite Rp 10 ribu, kenapa Malaysia dengan Ron lebih bagus bisa Rp 7 ribuan," ujar dia.

Said mengaku telah berkoordinasi dengan perwakilan Vivo. Menurutnya, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tujuan untuk mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat.

"Vivo menjelaskan ke kita itunggan-itungan pertamina itu cari untung di atas penderitwna rakyat. Kenapa Vivo bisa walaupun ron-nya lebih rendah. Kalau gitu kita bikin premium," ujar dia.

Karena itu, Said menunggu sekali peran DPR. Menurut dia, anggota DPR tidak perlu lagi mengundang perwakilan buruh untuk berdialog.

"Tidak perlu kita masuk ke dalam. Mereka keluar, menyatakan sikap, bentuk panja atau pansus," ujar dia.


Ajak Masyarakat Bersatu, Partai Buruh Minta Netizen Serukan Penolakan Kenaikan BBM

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hari ini Selasa (6/9/2022), mulai meramaikan di depan gedung DPR RI sejak pukul 10.15 WIB. (Foto:Liputan6/Ave Martevalenia)

Partai Buruh menyerukan seluruh rakyat Indonesia bersatu melawan kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM.

Hal itu disampaikan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat hari ini, Selasa (6/9/2022).

"Kami minta kawan-kawan media kolaborasi media kemudian ditambah netizen melalui kesempatan ini saya menyerukan kepada seluruh netizen kita lawan kebijakan pemerintah ini," kata dia.

Said Iqbal menyakini perlawanan akan berbuah manis. Said mencontohkan pada saat terbitnya aturan Menteri Tenaga Kerja mengenai pencairan jaminan hari tua (JHT).

"JHT kita bisa menang, saya termasuk orang yang percaya bahwa Presiden Jokowi, kalau rakyat bergerak, dia akan mendengar. Kasus JHT itu menjelaskan bahwa beliau mendengar. Tapi kalau kita diam, maka kita akan mengalami pemiskinan secara struktural," ujar dia.

Said Iqbal menyebut, kenaikan BBMtak lepas dari masukan para elit yang tidak pernah merasakan hidup miskin. Mereka memberikan itu karena kecerdasan dan kepintaran, tapi tidak punya hati kepada rakyatnya.

"Yang kita lawan adalah masukan-masukan yang diberikan kepada Presiden Jokowi," ujar dia.

Karena itu, Rakyat harus meyakinkan Presiden Jokowi bahwa keputusan menaikan harga BBM tidak tepat dan menyengsarakan rakyat.

"Jurnalis, netizen, gunakan kekuatan jari-jari untuk kita lawan. Menteri-menteri yang hanya pro terhadap orang kelompoknya saja. Kami di jalanan serikat buruh, petani, nelayan, forum guru honor, turun sampai kapan? Sampai Desember 2022," ujar dia.

Infografis Alasan & Solusi Harga BBM Subsidi Naik (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya