Liputan6.com, Jakarta - Menurut hasil survei indeks inklusi dan literasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia telah mencapai 78 persen. Inklusi keuangan ini lebih tinggi dibandingkan tingkat literasi keuangan yang hanya 38 persen.
Terkait tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia, Direktur Humas OJK Darmansyah mengatakan, transformasi digital turut menjadi katalisator kuat untuk meningkatkan inklusi keuangan selain dari faktor literasi dan perlindungan konsumen.
Advertisement
“Menurut APJII penetrasi internet di Indonesia sudah mencapai 77,02 persen, ini mendorong transformasi digital dalam sektor keuangan,” ujar Darmansyah pada acara kelas jurnalis di Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Darmansyah juga menjelaskan, studi OJK menunjukkan, peningkatan inklusi keuangan ternyata dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
“1 persen peningkatan inklusi keuangan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,16 persen. Karena salah satu indikator dari Indeks Pembangunan Manusia adalah ekonomi. Semakin besar inklusi keuangan, maka akan mendorong kesejahteraan finansial,” jelas Darmansyah.
Strategi Mencapai Target Inklusi 90 Persen
Sesuai dengan arahan Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) meminta target inklusi keuangan di Indonesia mencapai 90 persen pada 2024. Demi mewujudkan target ini, OJK memiliki beberapa strategi yang akan dilakukan. Adapun strateginya sebagai adalah pertama peningkatan akses layanan keuangan formal. Kedua adalah peningkatan literasi dan perlindungan konsumen. Ketiga perluas jangkauan layanan keuangan.
Selain itu keempat penguatan akses permodalan dukungan pengembangan untuk usaha mikro dan kecil. Kelima peningkatan produk dan layanan keunagan digital. Dan keeman penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui paling sedikit layanan keuangan digital.
Darmansyah menambahkan, target 90 persen hanyalah angka, tetapi tujuan utamanya adalah bagaimana masyarakat bisa mencapai Financial Well Being atau kesejahteraan finansial.
Selain beberapa strategi itu, OJK juga memiliki Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di berbagai provinsi di Indonesia. Tim yang diinisiasi oleh OJK sejak 2016 ini akan membawa program inklusi keuangan nasional untuk para masyarakat yang tinggal di daerah.
Inklusi Keuangan Syarat RI jadi Negara Maju Berpenghasilan Tinggi
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, inklusi keuangan dan literasi keuangan adalah syarat yang sangat penting bagi Indonesia untuk bisa terus maju menjadi negara berpenghasilan tinggi, menjadi negara industri dan negara yang makin kuat.
"Oleh karena itu di dalam kita terus melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan, tentu perlu bersama-sama dengan seluruh pihak yang menyediakan dan menciptakan instrumen-instrumen secara bertanggung jawab," kata Sri Mulyani dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It), dikutip Sabtu (13/8/2022).
Selain itu, kata Menkeu, masyarakat juga harus terus waspada terhadap produk-produk instrumen yang sangat mampu untuk menciptakan hal-hal yang tidak baik, yaitu yang merugikan investasi bahkan bisa menuju kepada tingkat kriminalitas.
"Oleh karena itu membangun kepercayaan kepada sektor keuangan dan lembaga keuangan serta instrumen keuangan adalah tugas kita semuanya," ujar Menkeu.
Pihaknha di kementerian keuangan siap untuk bekerjasama dengan Bank Indonesia, OJK dan LPS serta dengan seluruh pemangku kepentingan yang lain untuk terus membangun ekonomi Indonesia secara berkelanjutan, dan terus mengembangkan sektor keuangan secara stabil, kredibel dan memberikan kepastian serta keadilan bagi seluruh investor.
Sejauh ini, pemerintah bersama-sama Bank Indonesia OJK LPS melakukan penetrasi inklusi keuangan dengan memanfaatkan program-program pemerintah yang memang luar biasa meningkat.
Terutama pada masa pandemi di mana pemerintah meningkatkan bantuan-bantuan kepada masyarakat, tidak hanya kepada kelompok yang rentan dan miskin, namun juga bahkan pada UMKM dan bahkan dukungan dalam bentuk subsidi kepada buruh atau pekerja dengan pendapatan dibawah Rp 3,5 juta hingga Rp 5 juta.
Advertisement
Presiden Indonesia G20
Disamping itu, dalam Presiden Indonesia G20 Pemerintah juga mengangkat isu inklusi keuangan, serta pembiayaan digital UMKM.
Hal ini dilakukan karena peranan fintech dan teknologi digital di sektor keuangan memiliki peranan yang luar biasa penting, dan strategis serta bisa memiliki kesempatan mentransformasikan perekonomian yang tadinya skalanya sangat kecil mikro dan tersebar, menjadi sebuah platform besar.
"Pentingnya literasi keuangan, inklusi keuangan yang dalam tidak Selalu identik dengan literasi keuangan yang memadai Indonesia. dalam hal ini tingkat literasi keuangan survei tahun 2019 adalah pada level 38 persen. Ini adalah literasi yang belum matang dan belum memadai," ujarnya.
Maka Menkeu menghargai upaya dilaksanakan literasi keuangan Indonesia terdepan (Like it) melalui berbagai kegiatan-kegiatan dan sinergi antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS dan kementerian keuangan melalui forum koordinasi diantara kita, yaitu pembiayaan pembangunan melalui pasar keuangan yang diharapkan akan terus berkreasi berinovasi dan terus meningkatkan program-program literasi keuangan Indonesia.
Menurutnya, masyarakat Indonesia masih membutuhkan kemampuan untuk memahami instrumen-instrumen keuangan yang akan semakin beragam dan mereka juga ditawarkan secara cukup agresif, apalagi melalui platform-platform digital.
"Saya berharap masyarakat akan mampu bisa memilih instrumen investasi yang makin banyak dan beragam namun tetap menjaga keamanan dan juga dari sisi kredibilitas dari lembaga maupun instrumennya," pungkasnya.
