Liputan6.com, Jakarta - Massa buruh yang berdemo kenaikan harga BBM dalam aksinya di depan DPR menyindir sikap Ketua DPR Puan Maharani di masa lalu yang menangis saat BBM naik. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan kondisi saat ini dengan sepuluh tahun sangat berbeda.
“Kondisinya kan berbeda, kondisi hari ini dunia, kita sadar nggak sih kalau ini persoalan geopolitik. Arab Saudi lagi menikmati, para eksportir minyak lagi menikmati profit, dia tidak mau nambah alokasi ke pasar, tidak nyiram pasar ya naik terus lah, sehingga jangan kemudian 10 tahun lalu disamakan dengan kondisi sekarang,” kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (6/9/2022).
Menurut Said, masalah sepuluh tahun lalu tidak ada pandemi yang mengakibatkan krisis ekonomi. Selain itu tidak ada krisis dunia.
“Sekarang kan beda, pandemi, minyak hancur sehancur hancurnya. Tingkat permintaan tinggi, tiba-tiba ada perang, padahal rantai pasok global belum sempurna. Goyang semua negara,” kata dia.
Baca Juga
Advertisement
Sebelumnya, massa buruh menggeruduk Gedung DPR MPR, Jakarta, melakukan demo BBM naik. Dalam kesempatan itu, pengunjuk rasa turut menyindir sikap Ketua DPR Puan Maharani di masa lalu.
"Dulu ketika di zaman SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) semua kadernya PDIP wabilkhussus Puan Maharani yang sekarang Ketua DPR itu kan nangis-nangis ada kenaikan BBM. Nangis-nangis gitu seolah-olah berpihak kepada rakyat," tutur orator aksi, Gunarto di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (6/9/2022).
Sindir Puan Maharani
Gunarto mempertanyakan sikap Puan Maharani kini atas kenaikan harga BBM usai menjabat sebagai Ketua DPR. Terlebih, peningkatannya pun terbilang sangat tinggi, seperti Pertalite yang menyentuh hingga 30 persen.
"Apakah dia juga nangis terhadap kenaikan BBM yang sekarang?," jelasnya.
Malahan, kata Gunarto, tidak ada pernyataan Puan yang berpihak pada rakyat usai kenaikan harga BBM.
"Dia nggak ada tanggapan keberpihakannya terhadap rakyat. Hari ini kita cari, hari ini kita ingin minta statement-nya, apa statementnya dia terhadap kenaikan BBM ini kepada rakyat, apakah akan nangis-nangis lagi atau bagaimana," Gunarto menandaskan.
Advertisement
Berpotensi Timbulkan PHK
Ekonom Indef, Nailul Huda menilai, ada potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diprediksi mencapai 30 ribu pekerja, lantaran naiknya biaya operasional karena BBM naik.
“Permintaan masyarakat turun, biaya naik. PHK akan terjadi. Hitungan saya bisa menimbulkan PHK sampai 30 ribu pekerja,” kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Selasa (6/9/2022).
Di sisi lain, ekonom menilai adanya demo ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak didukung oleh elemen masyarakat seperti pekerja.
“Dengan adanya protes dengan skala besar bisa membuat dunia usaha tidak percaya dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ini bisa berbahaya ke ekonomi terutama ke persoalan investasi,” ujarnya.
