Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penarikan utang pemerintah pada tahun 2021 hanya Rp 870,5 triliun. Angka tersebut turun Rp 306,9 triliun dari yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
"Pembiayaan utang (debt issuance) tahun 2021 dapat diturunkan sebesar Rp 306,9 triliun dari target, yaitu sebesar Rp 1.177,4 triliun yang direncanakan menjadi sebesar Rp 870,5 triliun yang direalisasikan," kata Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna di DPR-RI, Selasa (6/9).
Advertisement
Sri Mulyani menjelaskan penurunan realisasi dari target ini merupakan langkah mitigasi pengendalian biaya dan risiko utang Pemerintah. Termasuk upaya memberikan ruang fiskal yang lebih baik dalam jangka menengah dan jangka panjang.
Adapun penurunan pembiayaan utang didukung oleh tambahan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Semula penggunaan SAL hanya Rp 15,7 triliun, namun realisasinya menjadi Rp 143,9 triliun.
"Penurunan pembiayaan utang juga didukung oleh tambahan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp 128,2 triliun dari yang direncanakan sebelumnya, Rp 15,7 triliun, menjadi Rp 143,9 triliun," tuturnya.
Penyesuaian pembiayaan utang tersebut menyebabkan Pemerintah dapat menjaga level rasio utang di akhir tahun 2021 pada 40,7 persen PDB. Bahkan angka terbaru di bulan Juli 2022 lebih rendah menjadi 37,9 persen PDB.
"Ini menunjukkan efektivitas kebijakan APBN yang sangat baik bahwa dalam waktu singkat, Indonesia telah mampu menurunkan kembali rasio utangnya," pungkasnya.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Sri Mulyani: Indonesia Butuh Ongkos Infrastruktur Ribuan Triliun Rupiah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, pendanaan untuk proyek pembangunan infrastruktur nasional tidak akan bisa bergantung hanya dari APBN saja. Pun juga tak akan mampu bila bersender pada neraca keuangan BUMN karya.
Pasalnya, Sri Mulyani menyatakan, negara membutuhkan dana yang teramat besar untuk membangun proyek infrastruktur di seluruh Tanah Air.
"Karena kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur bukan Rp 100 triliun, bukan Rp 700 triliun, but it can be ribuan triliun rupiah," ujar Sri Mulyani dalam acara penyelesaian transaksi antara PT Waskita Toll Road dengan INA, Selasa (6/9/2022).
Bendahara Negara mencatat, gelontoran investasi Proyek Strategi Nasional (PSN) di bidang infrastruktur untuk periode 2016-2022 telah mencapai angka Rp 716,4 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, setidaknya ada 128 proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun oleh pemerintah sejak 2016 lalu dengan nilai investasi mencapai Rp 716,4 triliun.
"Tadi pagi kita rapat dengan Pak Presiden (Jokowi) bicara tentang PSN, selama 2016-2022 ini ada 128 PSN yang dibangun oleh pemerintah. Saya ingin menyampaikan dari sisi strategis pembiayaan, karena ini merupakan salah satu yang diprioritaskan pembangunan pemerintah, 128 PSN ini biaya investasinya sebesar Rp 716,4 triliun," bebernya.
Sejak 2016, lanjut Sri Mulyani, Indonesia mulai mencanangkan untuk membangun Indonesia. Pasalnya, pemerintah mulai mengidentifikasi permasalahan infrastruktur dan ditemukan bahwa Indonesia dari sisi rangking masuk sebagai negara emergency yang memiliki gap insfrastruktur amat serius.
"Jadi kita bicara ingin membangun Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara high income, menjadi negara yang kompetitif, produktif, maka tidak ada pilihan selain investasi di bidang sumber daya manusia. Maka investasi di bidang infrastruktur menjadi persyaratan," tegasnya.
Advertisement
Erick Thohir Ingin Infrastruktur Dibiayai Investasi, Bukan Utang
Menteri BUMN Erick Thohir menyambut baik penyelesaian transaksi investasi antara PT Waskita Toll Road (WTR) dan Indonesia Investment Authority (INA) terkait Ruas Tol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang.
Menurut dia, kesepakatan pencairan dana dari INA melalui anak perusahaan yang sepenuhnya milik lembaga pengelola investasi tersebut, PT Rafflesia Investasi Indonesia (RII) dan PT Abhinaya Investasi Indonesia (AII) membuat arus kas Waskita Karya semakin kuat untuk pengembangan proyek-proyek lanjutan.
"Dalam kondisi apapun, pembangunan infrastruktur harus terus berjalan. Dengan skema ini, kita membuktikan bahwa infrastruktur bisa dibangun dengan investasi, dan yang terpenting, tanpa utang," ujar Erick Thohir, Selasa (6/9/2022).
"Jadi dari sisi posisi di neraca pun lebih baik, tidak menjadi beban perusahaan yang mendapat penugasan, seperti Waskita Karya group," tegas dia.
Di tengah krisis global yang berpengaruh pada nilai tukar mata uang antar negara, imbuh Erick, pembangunan infrastruktur idealnya memang menggunakan dana investasi, bukan berasal dari pinjaman.
Erick mengapresiasi keterlibatan banyak pihak yang berkolaborasi dan bersinergi untuk mendukung kapasitas dana. Sehingga investasi INA berjalan maksimal dalam mempercepat infrastruktur jalan tol di Indonesia.
Kolaborasi dengan INA dinilainya dapat memastikan aset-aset BUMN yang diinvestasikan, baik dari dana pemerintah atau hasil aksi korporasi, bisa dipolarisasi dengan baik.
"Ini tentu bagian yang berkelanjutan dimana kita akan mendorong semakin banyak aset-aset BUMN supaya bisa terbuka, transparan dan dilakukan secara mekanisme pasar," tuturnya.
