Liputan6.com, Jakarta Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) Kelompok Kerja (Pokja) II menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se-wilayah Papua Tengah. Rakor tersebut digelar di Gedung Pemkab Nabire, Selasa (6/9/2022).
Adapun kegiatan yang dipimpin Bupati Nabire Mesak Magai itu merupakan rangkaian dari kunjungan awal Satgas DOB di provinsi baru di Papua yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 10 September 2022.
Baca Juga
Advertisement
Ketua Pokja II yang juga Direktur Toponimi dan Batas Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugiarto mengatakan, tim tersebut terbentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 118-5237 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawalan DOB Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Tujuan dari tim tersebut untuk menyiapkan peresmian DOB.
"Keberadaan tim tersebut salah satunya untuk menyiapkan pelantikan penjabat gubernur dan peresmian provinsi. Di samping itu tim juga menyiapkan pembentukan perangkat daerah dan manajemen aparatur sipil negara (ASN), mendorong penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, hingga memacu pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP)," tambah Sugiarto dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Rabu (7/9/2022).
Selama kunjungan tahap awal di Papua Tengah, Pokja II melakukan sejumlah hal. Di antaranya mengawal dan memberikan dukungan dalam menyiapkan kantor gubernur sementara beserta perlengkapannya.
"Selain itu, Pokja II juga mengawal dan mendukung penyiapan rumah dinas gubernur dan sekretaris daerah (Sekda)," jelas Sugiarto.
Menyikap hal ini Sugiarto berharap, para bupati di wilayah Provinsi Papua Tengah dapat terus mempersiapkan peresmian provinsi tersebut secara maksimal agar momentum peresmian dapat dimanfaatkan secara efektif dan optimal.
Sebagai informasi Rakor tersebut dihadiri Inspektur I Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri Bachtiar Sinaga, Asisten I Sekda Provinsi Papua, Bupati Nabire, Bupati Paniai, Bupati Dogiyai, Bupati Deiyai, Bupati Intan Jaya, dan Bupati Puncak.
Acara itu juga dihadiri para Sekda Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), dan tim teknis Satgas Pengawalan DOB Kemendagri.
Satgas DOB Diturunkan, Kawal Percepatan Persiapan 3 Provinsi Baru di Papua
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. DOB ini telah bergerak ke tiga lokasi provinsi baru terhitung sejak Senin, 5 September 2022 lalu dalam rangka persiapan peresmian tiga provinsi baru di Papua.
Ada pun kunjungan kerja tahap pertama dimulai pada rentang waktu 5-10 September yang meliputi Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) I, Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah oleh Pokja II, dan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan oleh Pokja III.
"Pokja III tersebut terus bekerja untuk mendorong kesiapan peresmian provinsi baru di Papua," kata Ketua Pokja III yang juga Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah (FDPPD) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Sumule Tumbo lewat keterangan resminya yang diterima Liputan6.com, Rabu (7/9/2022).
Dia berharap pihak-pihak terkait dapat memberi dukungan penuh serta menjalankan komitmen bersama agar kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana.
"Kita (di sini) melakukan identifikasi secara konkret terkait dengan kesiapan-kesiapan, baik penyampaian hibah aset, pinjam pakai aset, hibah uang yang nantinya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan," kata Sumule di hadapan awak media.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Verifikasi Data dan Dokumen
Sumule juga menjelaskan bahwa selama di Wamena Jayawijaya, pihaknya bersama anggota pokja III lainnya akan melakukan sejumlah verifikasi. Hal itu seperti verifikasi kantor sementara pemerintahan provinsi, lokasi lahan pusat pemerintahan provinsi, serta rumah dinas penjabat gubernur dan penjabat sekretaris daerah provinsi.
Di samping itu, pokja juga akan melakukan verifikasi data dan dokumen pengalihan Aparatur Sipil Negara (ASN), data dan dokumen penyerahan aset, serta dokumen pemberian hibah.
"Tak hanya itu, pokja juga akan mendorong penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022, TA 2023, serta melakukan agenda lainnya sesuai kebutuhan," tambahnya.
Untuk diketahui, pada hari pertama kunjungan kerja kali ini, pokja telah menggelar rapat konsolidasi di Gedung Aithousa Betlehem, Wamena, Jayawijaya.
Dalam agenda rapat tersebut turut mengundang jajaran bupati/wakil bupati, sekretaris daerah dan kepala dinas terkait di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Usai rapat, seluruh anggota Pokja III meninjau lokasi calon kantor gubernur sementara, serta lokasi lain yang direncanakan bakal menjadi rumah dinas Gubernur Papua Pegunungan.
