Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan perhitungan harga BBM di sejumlah negara bisa lebih murah dibanding harga BBM di Indonesia. Salah satunya di Malaysia yang menetapkan harga BBM lebih murah dibanding Indonesia.
Erick Thohir menilai, perbandingan harga BBM antarnegara tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja. Erick mengatakan status sebagai negara produsen BBM tentu akan berbeda dengan negara yang hanya mengimpor BBM dalam penentuan harga jual kepada masyarakat.
Advertisement
"Nah ini kadang-kadang persepsi dari masyarakat dibanding-bandingkan, kenapa negara ini lebih murah, karena masih menghasilkan, mayoritas gitu, kalau kita sudah impor," kata Erick di Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Indonesia sejak sembilan tahun lalu sudah bukan lagi menjadi anggota negara pengekspor minyak atau OPEC. Walhasil, Indonesia masuk dalam kategori dengan yang mengimpor BBM sejak 2003.
Meski begitu, pihaknya memastikan pengurangan subsidi BBM akan diimbangi oleh perusahaan dengan menyesuaikan besaran gaji untuk para pekerja. Dia menilai penyesuaian gaji merupakan hal yang lumrah tatkala terjadi pengalihan subsidi BBM.
Untuk BUMN sendiri, Erick meminta agar melakukan sejumlah program dalam menyeimbangkan perekonomian. Salah satunya lewat Makmur sebagai sebuah program dan ekosistem pertanian yang terintegrasi, dari hulu hingga ke hilir.
Tak hanya itu, lanjut Erick, BUMN melalui holding Perkebunan Nusantara juga telah melakukan kerja sama sektor kopi dengan perusahaan Belanda.
"Kemarin tanda tangan untuk kopi, dari 7 ribu hektare sudah mulai ada pembelinya dari luar negeri, itu 100 persen swasta dari Belanda, total transaksinya lumayan meski belum besar tapi sudah mencapai 5,6 juta dolar AS," ujarnya.
Akui Harga BBM Picu Inflasi Naik 1,8 Persen, Jokowi Sebut Tidak Tinggal Diam
Pemerintah resmi menaikkan harga BBM pada 3 September 2022 kemarin. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan berdampak ke inflasi.
Dari hitungan pemerintah, kata kepala negara, kenaikan harga BBM ini bisa meningkatkan inflasi hingga 1,8 persen.
"Kenaikan BBM ini yang sudah kita umumkan minggu lalu akan berimbas ke inflasi. Hitungan dari menteri naik di 1,8 persen,"ujar Jokowi dalam Pembukaan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2022: Normalisasi Kebijakan Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia di Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Menghadapi kenaikan inflasi ini, Jokowi menegaskan dirinya tidak tinggal diam. Pemerintah mencari cara mengatasi inflasi ini dengan melakukan intervensi.
Caranya, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah (pemda) bergerak dengan menggunakan 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dana ini ditujukan untuk mengatasi inflasi melalui pemberian bansos.
Kemudian adapula kucuran dari dana belanja tak terduga. Pemdan bisa memanfaatkan dana tersebut seperti untuk menutupi biaya transportasi yang terimbas kenaikan harga BBM.
"Di lapangan sebagai contoh saya pernah dilakukan saat harga bawang merah naik, karena ada kenaikan biaya transportasi, pemda tutup buat transportasi. Artinya harga bawang merah di pasar sesuai dengan harga di petani karena biaya transportasi ditutup pemda dan itu uang kecil," jelas Jokowi.
Cara yang sama juga dilakukan pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga telur. Pemda saling bekerja sama untuk mengisi kekosongan bahan pangan dari satu wilayah dan memberikan dukungan anggaran dalam proses distribusi.
"Kalau semua Pemda begitu saya yakin inflasi kita bisa terjaga dengan baik," kata dia mengakhiri.
Advertisement
Survei LSI: Masyarakat Lebih Pilih Utang Negara Bertambah Dibanding Harga BBM Naik
Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei mengenai kenaikan harga BBM dan subsidi. Hasil survei tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat atau 58,1 persen responden memilih subsidi pemerintah diberikan dalam bentuk barang. Tujuannya agar harga barang yang disubsidi menjadi lebih murah dan dinikmati semua lapisan masyarakat.
"Mayoritas lebih setuju dengan pendapat subsidi harga barang, sehingga lebih terjangkau dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan saat merilis hasil survei di akun Youtube Lembaga Survei Indonesia LSI-Lembaga, dikutip Selasa, (6/9/2022).
Sedangkan 39,5 persen memilih subsidi dari pemerintah diberikan dalam bentuk uang tunai kepada kelompok yang berhak menerima subsidi. Artinya, penerima subsidi ditentukan pemerintah yang sasarannya kelompok masyarakat yang membutuhkan.
"Yang cenderung memilih subsidi langsung, subsidi diberikan ke kelompok masyarakat yang membutuhkan ini 39 persen," kata dia.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
