Liputan6.com, Balikpapan - Aksi demo yang digelar oleh Aliansi Balikpapan Bergerak Maju (Aliansi BBM) di depan kantor Balai Kota dan DPRD Balikpapan dibubarkan dengan menyemprotkan air dari mobil water canon milik Ditsabhara Polda Kaltim.
Pasalnya, demo kenaikan BBM yang awalnya berada di depan Balai Kota, berpindah ke samping kiri Balai Kota, tepatnya di kawasan parkiran kendaraan.
Berpindahnya para pedemo ini saat memasuki salat Ashar para pedemo berhenti sejenak dan sebagian menuju Masjid At-Taqwa untuk melaksanakan salat, kemudian melanjutkan aksi demo dengan tuntutan menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah naik sejak 3 September 2022 lalu.
Baca Juga
Advertisement
Namun, saat hendak kembali ke depan kantor Balai Kota, para pedemo melihat pintu gerbang samping kantor Balai Kota terbuka tanpa adanya penjagaan. Dari situ lah mereka langsung merubah haluan dengan demo masuk dari sisi kiri kantor balai kota.
Mengetahui, itu petugas Satpol PP yang ditempatkan di halaman kantor Balai Kota langsung kelimpungan dengan memasang pagar menggunakan gawang bola untuk mencegah massa pedemo masuk ke area dalam Balai Kota.
Melihat situasi tersebut, personel kepolisian berseragam lengkap dengan tamengnya langsung digeser ke arah samping balai kota untuk menghalau pedemo yang terus berusaha menerobos masuk. Hingga akhirnya, water canon dikerahkan untuk membubarkan massa. Usai disemprot water canon masa pun bubar ketika azan Magrib berkumandang.
Saksikan Video Pilihan Ini:
Kenaikan BBM Dampak Buruk Bagi Masyarakat
Sementara itu, koordinator aksi Hendra mengatakan, kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM sangat berdampak buruk bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat kecil.
“Dampak utamanya adalah meningkatnya harga bahan pokok di pasaran, menurunnya daya beli masyarakat kecil dan berpengaruh pada sektor-sektor lainya juga,” ungkapnya disela-sela aksi.
Mereka juga meminta Pemkot Balikpapan dan DPRD Balikpapan menyatakan sikap penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat ini. “Jika tak ada sikap tegas dari eksekutif maupun legislatif, aksi akan terus berlanjut,” katanya.
Di sisi lain demonstran juga mendesak pemerintah untuk memberantas mafia migas, merevisi Perpres Nomor 69 Tahun 2021, serta membuat payung hukum tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM.
Kemudian, menuntut Presiden dan DPR RI untuk mengevaluasi BPH Migas karena dinilai gagal menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM.
Selanjutnya, mendesak pemerintah agar berdaulat dalam pengambilan sikap untuk pengelolaan minyak di Indonesia. Mendesak Presiden untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Advertisement
