Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas, menjabarkan tiga prioritas utama reformasi birokrasi yang dampaknya bisa dirasakan secara langsung. Salah satunya membantu menurunkan angka kemiskinan.
Azwar Anas bersama jajaran Kementerian PANRB saat ini sedang merumuskan reformasi birokrasi berdasarkan tematik.
Advertisement
"Kita kuatkan lagi bahwa ini bukan administrasi pelaporan. Reformasi birokrasi adalah sesuatu yang harus bisa dirasakan," jelas Anas dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Jumat (9/9/2022).
Prioritas pertama, Menteri PANRB baru ini yakni reformasi birokrasi untuk penanganan kemiskinan. Menurutnya, seluruh kementerian dan lembaga harus memiliki identifikasi dan parameter kemiskinan yang sama.
Kedua, reformasi birokrasi untuk mendorong tumbuhnya investasi. Dalam konteks ini, pelayanan perizinan dan nonperizinan harus baik, efisien, efektif, dan tidak berbelit.
Sementara prioritas ketiga adalah reformasi administrasi pemerintah yang harus mulai beradaptasi dengan iklim digital.
Kementerian PANRB bertugas untuk menjabarkan arahan dan program yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Program yang dicanangkan butuh integrasi dan bekerja secara kolektif untuk menyelesaikan suatu masalah.
Misalnya, penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting adalah prioritas RI 1. Birokrasi yang cepat dan sensitif terhadap masalah sosial, bisa membantu menyelesaikan masalah itu dengan tepat.
"Sederhana saja, misalnya kalau semua guru, semua PNS, mengampu satu orang stunting, ini bisa selesai," tegas Azwar Anas.
Fokus Azwar Anas Lainnya
Dari sisi lain, tugas Kementerian PANRB adalah memastikan bahwa setiap PNS memiliki sasaran kinerja yang jelas. Tentu masing-masing aparatur sipil negara (ASN) harus bertanggung jawab atas target yang ditetapkan oleh organisasinya.
"Sebagian tidak tahu mau mengerjakan apa dan apa targetnya. Tugas kita mendorong semua pihak agar ASN tau mengerjakan apa," ungkap pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode ini.
Anas juga fokus terhadap digitalisasi di semua lini pemerintahan. Baginya, digitalisasi adalah sebuah keniscayaan.
Ia mengungkapkan, ada pola pikir yang berpendapat bahwa mengurus perizinan di pelayanan pemerintah lebih rumit daripada mengurus urusan sektor swasta yang bisa diselesaikan dengan smartphone.
Dia melihat beberapa daerah sudah mulai menerapkan sistem digital, salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi. Setiap kepala desa di Banyuwangi, bisa melakukan tanda tangan secara elektronik melalui gawainya dari mana pun, tidak lagi harus ke kantor dengan setumpuk berkas.
Daerah yang sudah menerapkan sistem ini bisa menularkan inovasinya ke daerah lain yang sedang berkembang. "Ke depannya ada Indonesia in your hand. Tugas reformasi birokrasi ini meratakan agar semua bisa berjalan dengan baik," tutupnya.
Advertisement
