Mardiono Akan Mundur dari Wantimpres Usai Kepengurusan PPP Disahkan Kemenkumham

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono mengaku belum menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota dewan pertimbangan presiden (Wantimpres).

Mardiono akan menyerahkan surat pengunduran diri dari Wantimpres kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi Kepengurusan DPP PPP hasil Mukernas Banten disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Belum (memberikan surat pengunduran diri). Nanti saya setelah menunggu ada pengesahan dari Kemenkumham, lalu nanti saya melapor dan nanti saya menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana yang diatur oleh undang-undang," kata Mardiono kepada wartawan, Jumat (9/9/2022).

Setelah menjadi Plt Ketum PPP, Mardiono memang harus mundur dari jabatannya sebagai anggota Wantimpres paling lambat tiga bulan sesuai aturan perundang-undangan.

Mardiono menegaskan, pihaknya tidak pernah melibatkan Presiden Jokowi di urusan internal PPP. Dia juga menyatakan bahwa Jokowi tidak pernah memerintahkan jajarannya untuk turun tangan mengintervensi masalah partai politik.

"Selama saya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, rapat dengan beliau, beliau enggak pernah menyentuh pembicaraan soal politik internal PPP selama tiga tahun ini. Tidak ada, apa misal mengutus Pak Menteri tidak ada," ujarnya.

Lebih lanjut, Mardiono mengklaim selama menjadi anggota Wantimpres dirinya bekerja sesuai undang-undang. Dia juga memisahkan urusan parpol dengan tugas negara.

"Jadi saya bisa memisahkan ini, kami juga enggak pernah menyampaikan hal-hal yang persoalan politik dengan Pak Presiden," katanya memungkasi.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Merdeka.com