4 Teguran Jokowi Terkait Layanan Imigrasi di Indonesia

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta ada perubahan secara menyeluruh terhadap pelayanan imigrasi di Indonesia. Sebab, kata dia, selama ini banyak yang mengeluhkan pelayanan imigrasi.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengantar dalam Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) terkait Visa on Arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 9 September 2022.

"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat KITAS izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan," ujar Jokowi dalam video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu 10 September 2022.

"Saya terus terang dapat suara-suara seperti itu, sudah malu juga," sambungnya.

Menurut Jokowi, perubahan dalam layanan imigrasi harus dilakukan apabila Indonesia menginginkan arus investasi menjadi lebih baik dan jumlah wisatawan asing meningkat.

"Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani, harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," ucap Jokowi, seperti dikutip dari Antara.

Jokowi lalu mencotohkan negara-negara lain yang memberikan kemudahan dalam pemberian visa dan KITAS bagi investor dan turis. Menurut dia, dalam pemberian visa dan KITAS kepada investor serta turis, perlu dilihat pula aspek-aspek lainnya.

"Kalau dia investor, investasinya berapa sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih?" tutur Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, seharusnya pemberian visa atau Kitas kepada para investor asing perlu dipertimbangkan pula soal besarnya nilai investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor.

Jokowi mencontohkan sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi warga negara asing dengan kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus.

"Jadi, orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya kitas-kalau kita ya-mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana, atau meningkatkan ekspor berapa, sih?" beber Jokowi.

Jokowi pun meminta agar imigrasi merubah cara kerja yang masih memakai gaya lama. Dia meminta Imigrasi meninggalkan gaya-gaya lama dalam melayani investor maupun turis. Sehingga, Indonesia bisa menarik di mata investor dan turis asing.

"Oleh sebab itu, saya cek ini kenapa kita menjadi tidak menarik? Salah satunya, bukan salah satunya, yang paling gede kontribusinya, yaitu urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama. Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita," ucap Jokowi.

Dia meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengganti Dirjen Imigrasi apabila tak mampu melakukan perubahan dalam sistem kerja.

"Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai ke bawahnya ganti. Enggak akan berubah, kalau ndak, enggak akan berubah kita," pungkas Jokowi.