Menerka Siapa Hacker Bjorka yang Serang Pemerintah Indonesia?

Siapa hacker Bjorka, yang menyebut bahwa dirinya sangat mudah untuk menjebol sistem keamanan pemerintah Indonesia?

oleh Iskandar diperbarui 12 Sep 2022, 19:41 WIB
Ilustrasi Hacker Bjorka. Dok: Twitter

Liputan6.com, Jakarta - Aksi hacker Bjorka yang terus menerus menyerang pemerintah Indonesia cukup menghebohkan jagat internet Tanah Air.

Bjorka mengklaim telah membocorkan informasi pelanggan Indihome, KPU, registrasi SIM prabayar, dokumen rahasia Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga melakukan doxing kepada sejumlah tokoh penting atau pejabat di Indonesia.

Lalu, siapa hacker Bjorka, yang menyebut bahwa dirinya sangat mudah untuk menjebol sistem keamanan pemerintah Indonesia?

Melalui saluran Telegram miliknya, ia mengklaim dirinya bukan hanya satu orang, melainkan Anda dan kita semua.

"Bjorka bukan hanya satu orang, Bjorka adalah Anda dan kita semua. Demi masa depan," tulisnya, dikutip Senin (12/9/2022).

Bjorka menyebutkan, aksi peretasan yang dilakukannya sebagai bentuk dedikasi untuk kawannya yang berkebangsaan Indonesia di Warsawa, Polandia.

"Saya punya teman orang Indonesia yang baik di Warsawa, dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. Aku melakukan ini untuknya," tulisnya di akun Twitter @Bjorkanism yang saat ini telah hilang dari platform.

"Ya, jangan repot-repot melacak dia dari kementerian luar negeri karena Anda tidak akan menemukan apa pun. Dia tidak lagi diakui sebagai WNI karena kebijakan tahun 1965," kata Bjorka.

Dia menambahkan, temannya tersebut adalah kakek tua yang sangat cerdas dan mengurus dirinya sejak dia lahir.

"Tahun lalu dia meninggal. Orang tua ini telah merawat saya sejak saya lahir, dan ingin pulang ke Indonesia untuk memberikan sumbangsih terhadap dunia teknologi. Walau dia tahu betapa sedihnya untuk dapat menjadi seseorang seperti BJ Habibie," sambung sang hacker.

Sayangnya hal tersebut tidak terwujud hingga akhir hayatnya tahun lalu. "Dia tidak punya waktu untuk melakukannya sampai akhirnya meninggal dengan damai," ujar Bjorka.

"Tampaknya rumit untuk melanjutkan mimpinya dengan cara yang benar, jadi saya lebih suka melakukannya dengan cara ini. Kita memiliki tujuan yang sama, agar negara tempat ia dilahirkan bisa berubah menjadi lebih baik. Senang bertemu kalian," cuitnya.

Sementara itu, Pengamat Keamanan Siber Alfons Tanujaya menilai Bjorka cukup profesional dalam menjalankan aksinya.

"Kalau melihat banyaknya data yang dibobol dan cara komunikasinya, kelihatannya (Bjorka) cukup profesional," kata Alfons kepada Tekno Liputan6.com, Senin (12/9/2022).

Ia menambahkan, Bjorka terlihat mempersiapkan dirinya dengan cukup baik.

"Kelihatannya memang dia mempersiapkan dirinya dengan cukup baik. Akun khusus baru dan group yang dibuat hanya untuk aktivitas ini (menyerang pemerintah Indonesia, red)," ucap Alfons.

Ia menyebut sepertinya pemerintah Indonesia tidak akan bisa menangkap Bjorka dalam waktu dekat, mengingat pemerintah tak lebih canggih dari sang hacker.

"Kalau pemerintah Indonesia lebih canggih dari Bjorka mungkin saja dia bisa ditangkap," Alfons memungkaskan.

 


BSSN Angkat Bicara

Ilustrasi Hacker

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akhirnya angkat bicara soal ramainya dugaan insiden kebocoran data yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Seperti diketahui, kebocoran data sedang ramai diperbincangkan usai sebuah akun hacker atas nama Bjorka, mengumbar berbagai data dari Indonesia, termasuk data-data diklaim milik lingkungan Kepresidenan.

Melalui siaran persnya, Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan mereka telah melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi. Lebih lanjut, BSSN juga melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan.

"BSSN telah melakukan koordinasi dengan setiap PSE yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk dengan PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," kata Ariandi, dikutip Minggu (11/9/2022).

BSSN juga mengatakan bersama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terkait, telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigas cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber. Hal itu demi mencegah risiko lebih besar pada beberapa PSE tersebut.

"BSSN juga telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum, antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum," imbuhnya.

Ariandi menambahkan, menurut BSSN keamanan siber adalah tanggung jawab bersama.


BSSN Berikan Dukungan Teknis

Gedung BSSN di Kelurahan/Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. (Liputan6.com/Dicky Agung Prihanto)

BSSN pun menyatakan memberikan dukungan teknis dan meminta seluruh PSE memastikan keamanan Sistem Elektronik di lingkungan masing-masing, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Di sana dinyatakan, "Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya."

Sebelumnya, warganet diramaikan dengan dugaan publikasi data-data masyarakat dan pemerintah, oleh pengguna akun Bjorka di laman breached.to.

Bjorka mengklaim memiliki data-data mulai data KPU, data registrasi SIM card, sampai data pelanggan PLN, yang semuanya diunggah sampelnya di waktu-waktu berbeda, namun secara berdekatan.


Ejek Pemerintah Indonesia

Daftar sample dokumen rahasia Jokowi yang dibagikan oleh hacker Bjorka. (Doc: Breached Forum)

Selain itu, ia terang-terangan mengejek Kominfo dengan sebutan "idiot", setelah pihak kementerian meminta peretas untuk tidak lagi membocorkan data-data masyarakat dan peretasan.

Hal ini merupakan kelanjutan dari kasus kebocoran data registrasi SIM card yang terjadi beberapa waktu lalu.

"MY MESSAGE TO INDONESIAN GOVERNMENT: STOP BEING AN IDIOT (Pesan saya ke pemerintah Indonesia: Berhenti menjadi idiot)," tulis Bjorka dalam huruf kapital, seperti dikutip, Rabu (7/9/2022).

Terbaru, Bjorka mengklaim telah berhasil membobol data Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berukuran 189MB, ada sekitar 679.180 data yang diklaim berisikan dokumen kepresidenan dimana beberapa diantaranya termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).


Infografis Kejahatan Siber (Liputan6.com/Abdillah)

Infografis Kejahatan Siber (Liputan6.com/Abdillah)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya