Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau meluncurkan program unggulan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Provinsi Riau pada peresmian GNPIP Riau di Kabupaten Kampar, Senin (12/9/2022).
Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono menjelaskan, program pengendalian inflasi daerah tersebut mengoptimalkan peran BUMDes tidak hanya sebagai badan usaha, namun turut berperan dalam menjaga kesinambungan pasokan, serta mengatur efisiensi rantai distribusi untuk komoditas cabai.
Advertisement
“Dengan program ini, Riau menjadi provinsi pertama di Indonesia yang fokus pada pengembangan peran BUMDes dalam upaya pengendalian inflasi daerah,” kata Doni.
Adapun program unggulan lainnya adalah pengembangan budidaya pertanian perkotaan (urban farming) penanaman cabai di lahan pekarangan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Provinsi Riau yang mengedepankan ASN dan KWT sebagai role model masyarakat.
Disamping itu, TPID Riau juga menjalin Kerja sama Antar Daerah (KAD) dengan beberapa BUMD pangan di daerah produsen seperti Deli Serdang, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Atas upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah daerah tersebut.
BI pun mengapresiasi komitmen Gubernur Riau, yang mengarahkan TPID Riau untuk mengendalikan inflasi pangan dalam kerangka GNPIP. Lebih lanjut Doni menyoroti potensi strategis 1.591 BUMDes di Riau, dimana kurang lebih 200 BUMDes yang bergerak di bidang pertanian dapat digerakkan mendukung optimalisasi budidaya cabai.
“Koordinasi dan kolaborasi erat dari semua pihak yang terlibat, baik dinas PMD selaku pendamping BUMDes, Dinas Pertanian selaku pakar dalam budidaya, Dinas Perindag selaku pengatur pasar dan pihak-pihak lain akan memperkuat terbentuknya ekosistem ini. Untuk itu kami mengajak semua pihak untuk meningkatkan sinergi dalam implementasi upaya pengendalian inflasi," kata Doni.
Penguatan BUMDes
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan, Peresmian GNPIP Riau ini merupakan wujud kontribusi Pemerintah untuk menjaga tingkat inflasi melalui penguatan peran dan kinerja BUMDes dalam pemenuhan ketersediaan pasokan di daerah.
Keberhasilan implementasi program pemberdayaan BUMDes Riau diharapkan semakin memperkuat upaya bersama untuk membawa inflasi pangan pada target kisaran, sehingga kestabilan harga dan ketahanan pangan nasional dapat tercapai.
Pada peresmian program GNPIP Riau ini, turut disampaikan Program Dedikasi untuk Negeri dalam bentuk paket Internet of Things (IoT) Digital Farming, Alsintan, serta Sarana Pendukung Pertanian kepada 6 (enam) kelompok tani cabai untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian melalui modernisasi dan digitalisasi pertanian.
Advertisement
Sri Mulyani Janjikan Bonus bagi Pemda yang Bisa Tekan Inflasi
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan yang menjadi kontributor terbesar inflasi berdasarkan kategori ada dua. Antara lain inflasi komponen bergejolak (volatile food) dan harga barang/jasa yang ditetapkan pemerintah (administered price).
Maka, untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah pusat menggerakkan pemerintah daerah (pemda) untuk turun tangan mengatasi inflasi di masing-masing wilayah. Mengingat harga pangan misalnya bisa menjadi penentu tingkat inflasi nasional.
"Kalau kita bisa mempertahankan atau menjaga stabilitas harga pangan ini akan sangat menentukan tingkat inflasi kita terkendali. Makanya, sekarang koordinasi dengan daerah-daerah dilakukan," kata Sri Mulyani dalam acara Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Sri Mulyani menjelaskn tahun ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 92 triliun untuk ketahanan pangan. Dana tersebut direalisasikan dalam bentuk penyediaan infrastruktur pertanian seperti irigasi sampai bibit.
Dia mengklaim segala upaya yang telah dilakukan Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas harga pangan. Sehingga, kontribusi terbesar terhadap inflasi bisa dilakukan.
"Kemarin kan naik karena cabe, bawang merah. Kalau barang ini bisa diproduksi di dalam negeri harus diproduksi. Kalau gandum memang tidak bisa ditanam di Indonesia. Ini salah satu tantangan untuk stabilkan (inflasi pangan)," ujarnya.
Optimalisasi TPID
Selain itu, kata dia Pemerintah akan terus berupaya menangani inflasi, melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Pemerintah menjanjikan insentif tambahan bagi daerah yang bisa menurunkan inflasinya lebih rendah dari nasional akan diberikan reward.
"Hadiah dalam bentuk dana insentif daerah," imbuhnya.
Caranya, pemerintah pusat akan melihat tingkat inflasi di setiap daerah melalui data Badan Pusat Statistik (BPS). Dari data tersebut Pemerintah akan langsung memberikan reward kepada daerah yang berhasil menurunkan inflasi paling rendah dari nasional.
Advertisement
