Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara, Jakarta. Hinsa dipanggil ditengah ramainya kebocoran dokumen kepresidenan yang diklaim oleh hacker Brjorka.
"Ada rapat," kata Hinsa di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Advertisement
Hinsa belum mau menjelaskan lebih lanjut apakah membahas kebocoran dokumen itu bersama Jokowi. "Belum, nanti saja nanti," ucap dia.
Terpisah, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut negara harus hadir terkait adanya kebocoran data. Menurutnya, ada batasan elektronik yang perlu dijaga.
"Saya rasa negara harus hadir, jadi kalau sudah masuk meretas, negara Republik Indonesia ini kan batasan-batasan itu tidak hanya NKRI, pulau Jawa, batasan wilayah, sekarang kan sudha lebih maju, batasan-batasan secara elektronik juga itu adalah batasan negara republik Indonesia," tuturnya.
Berdasarkan informasi Hacker Brjorka pada Jumat, 9 September 2022 mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN).
Unggah Dokumen Kepresidenan
Bjorka mengatakan data berukuran 40 MB itu berisi 679.180 dokumen. Data-data tersebut dirampas per September 2022. Di situsbreached.to, Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019- 2021.
"Berisi transaksi surat tahun 2019 - 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia," tulisnya di situs tersebut.
Dalam sampel tersebut tampak beberapa judul surat seperti "Surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup," "Permohonan Dukungan Sarana dan Prasana," dan "Gladi Bersih dan Pelaksanaan Upacara Bendera pada Peringatan HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2019.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
