Liputan6.com, Jakarta - Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) senilai Rp 1,60 triliun. Pagu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 ini salah satunya akan digunakan untuk penyelarasan peta jalan transformasi ekonomi hijau.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, pagu anggaran RAPBN 2023 sebesar Rp 1,60 triliun tersebut akan digunakan untuk belanja pegawai senilai Rp 268,83 miliar, belanja modal Rp 73,19 miliar, dan belanja barang Rp 1,26 triliun.
Advertisement
"Rencana kerja 2023 pertama adalah penyelarasan peta jalan transformasi ekonomi hijau, penyusunan rancangan pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045, penyusunan RPJMN 2025-2029, dan penyusunan RKP 2024,” kata Suharso Dikutip dari Antara, Senin (12/9/2022).
Selanjutnya Bappenas juga akan memperkuat sinkronisasi aplikasi perencanaan (Krisna) dengan aplikasi penganggaran (Sakti).
Berdasarkan fungsi pengendalian, pada 2023, Bappenas akan merancang sinkronisasi aplikasi elektronik untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana kerja kementerian dan lembaga dengan aplikasi Smart dari Kemenkeu.
"Bappenas juga akan mengintegrasikan pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif atau non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam major project, serta melakukan evaluasi RKP 2022," ucapnya.
Bappenas juga akan meningkatkan kapasitas dan kualitas perencanaan pembangunan di daerah melalui pemberian pelatihan bagi perencana daerah, menata dan memperkuat pendamping pembangunan, serta mengembangkan model kolaborasi lintas sektor.
"Selain itu, peran serta atau kemitraan dengan kelompok non pemerintah melalui kerjasama selatan-selatan dan triangular (KSST) dan koordinasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) juga akan ditingkatkan,” ucapnya.
Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP, disetujui juga usulan untuk menambah pagu anggaran Bappenas senilai Rp 285 miliar untuk program-program yang telah direncanakan pada 2023.
Suharso Temui Jokowi di Istana, Bahas soal Masalah PPP dan IKN
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/2022). Dia mengaku membahas soal banyak hal dengan Presiden Jokowi.
"Soal banyak hal," kata Suharso kepada wartawan usai bertemu Jokowi, Senin (12/9/2022).
Menurut dia, pertemuan dengan Jokowi membahas soal pembangunan ibu kota negara (IKN). Selain itu, Suharso tak memungkiri pertemuan juga membahas soal masalah di kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Saya tadi banyak bicara soal (masalah kepengurusan PPP) itu dan soal IKN ya," ujarnya.
Namun, dia tak menjelaskan rinci isi pembicaraan tentang kisruh PPP dengan Jokowi. Suharso menyampaikan dirinya akan menyelesaikan masalah di internal PPP secara baik-baik.
"Ya nantilah kita selesaikan baik-baik," ucap Suharso singkat.
Sebelumnya, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang digelar di Serang, Banten, Minggu 4 September 2022 lalu, telah memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum. Suharso digantikan oleh senior PPP yakni, Muhammad Mardiono.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) pun Yasonna Laoly resmi mengesahkan kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dipimpin oleh Muhammad Mardiono.
Advertisement
Kemenkumham Resmi Sahkan Kepengurusan Baru PPP
Diketahui, Muhammad Mardiono resmi disahkan sebagai Plt Ketua Umum PPP oleh Kementerian Hukum dan Hak Assasi Manusia (Kemenkumham), untuk masa bakti 2020-2025.
“Semangat kami itu bukan semangat menggusur orang. Dari awal kami sampaikan bahwa ini (bukan) pertarungan kubu Suharso Monoarfa versus kubu Muhammad Mardiono,” kata Arsul, dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat 9 September 2022 malam.
"Kepengurusan yang lain ini masih dengan SK yang lama, itu saja sudah menunjukkan bahwa semangat kami itu semangat tetap bersama," sambungnya.
Dia menyampaikan, jika niat untuk bertarung pihaknya bisa saja merubah jabatan seseorang dalam kepengurusan baru di PPP. Bahkan, mungkin mendepak seseorang dari PPP jika tidak ingin bergabung pada kepemimpinan yang baru.
"Kami tidak punya pikiran misalnya yang tidak mau ayo minggir, yang ada ayo guyub ayo kumpul gitu. Semangat kami itu. Kalau semangat kami misalnya itu pertarungan ya mesti kami gusur itu Pak Achmad Baidowi nanti kemungkinan akan dijadikan Sekjen, tapi kan semangat itu enggak ada. Sekjen tetap Pak Arwani Thomafi, dan Pak Arwani kan bersama Pak Suharso," paparnya.
