Liputan6.com, Jakarta - Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) alumni PA 212 mengomandokan aksi demo kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa siang (12/9/2022).
Pantauan Liputan6.com, panasnya matahari siang bolong, tidak memudarkan semangat para pendemo untuk menyuarakan pendapat mereka demi keadilan seluruh rakyat Indonesia.
Aksi unjuk rasa di Patung Kuda siang hari bertajuk usulan untuk menurunkan harga BBM, menurunkan harga-harga lain, dan meminta untuk menegakkan supremasi hukum bagi rakyat.
Baca Juga
Advertisement
Pada sekitar pukul 14.43 WIB, sempat terjadi kericuhan antarpara pengunjuk rasa dengan massa yang tidak dikenal karena menaiki salah satu mobil komando.
Keamanan di sekitar Patung Kuda pun kembali diperketat pihak kepolisian dan TNI, supaya tidak ada massa yang nekat melewati kawat berduri yang menutupi jalan raya menuju Istana Negara.
Hal tersebut juga ditegaskan kembali oleh salah satu polisi melalui pengeras suara yang mengatakan bahwa kegiatan unjuk rasa ini untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, bukan untuk membuat kericuhan.
Sementara itu, sebelumnya, segelintir massa tak dikenal ikut berujuk rasa di sisi kiri atau tepat di Gedung Sapta Pesona. Tiba-tiba perwakilan massa GNPR naik ke atas mobil komando dari massa yang tak dikenal. Adu mulut terjadi diantara mereka.
Aksi itu menyedot perhatian pengunjuk rasa dari GNPR lain. Mereka berbondong-bondong melempari mobil komando massa tak dikenal dengan batu, botol dan air mineral. Massa GNPR meminta pengunjuk rasa tak dikenal membubarkan diri.
OTK Ditangkap
Mobil komando pelan-pelan pergi meninggalkan kawasan Gedung Sapta Pesona. Namun, massa dari GNPR mencoba menghadang dan berusaha menghakimi peserta unjuk rasa dari aliansi tak dikenal.
Bahkan, mobil nyaris tergguling beruntung aksi massa berhasil diredam aparat kemanan. Mobil komando tancap gas menuju ke arah Medan Merdeka Selatan.
Tak berselang lama, perhatian massa GNPR tertuju pada kolam Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Rupanya, ada satu orang dari massa tak dikenal tertinggal rombongan.
Massa dari GNPR mencoba menangkap orang tak dikenal itu. Polisi berpakaian preman menyelamatkan orang itu dari amukan massa dari GNPR.
Kejadian itu sempat menimbulkan kemacetan. Polisi lalu lintas dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan tersebut.
Aksi Buruh di Balai Kota
Sementara itu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa di Balaikota, Senin (12/9/2022). Aksi dimulai pada pukul 10.00 WIB dengan membawa tiga tuntutan.
Pantauan Liputan6.com, hingga pukul 11.23 WIB aksi diikuti oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) DKI Jakarta. Sejumlah buruh melakukan aksi dengan bertelanjang dada di depan Balai Kota.
Sejumlah buruh mulai berorasi dan menyampaikan tuntutan. Adapun tuntutan pertama, FSPMI menyampaikan kenaikan harga BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang saat ini sudah turun sebesar 30 persen.
"Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen. Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6.5 persen hingga 8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," ujar Ketua Perda KSPI Winarso dalam keterangannya, Senin (12/9/2022).
Tuntutan kedua, mereka menyebut upah buruh tidak naik dalam tiga tahun terakhir, bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021.
"Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi, dan kami menuntut kenaikan Upah Minimun tahun 2023 sebesar 10-13 persen," ujar dia.
Advertisement
Tolak UU Cipta Kerja
Ketiga, Winarso mengatakan buruh DKI Jakarta menolak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Cipta Kerja. KSPI dan partai buruh DKI Jakarta, kata dia meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mendukung tiga tuntutan tersebut.
Terpisah, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan pihaknya akan melakukan aksi selama sebulan penuh pada September ini.
Adapun tuntutan yang disuarakan adalah tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan naikkan upah minimum 10-13 persen.
