Liputan6.com, Jakarta - Beberapa kali dalam Sidang Majelis Umum (SMU) PBB di tahun-tahun sebelumnya, Vanuatu menyinggung soal isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dan dianggap menyerang Indonesia.
Ketika itu, Vanuatu dan Kepulauan Solomon mengangkat isu dugaaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Papua Barat di Dewan HAM PBB di Jenewa pada 17 September 2019.
Advertisement
Kedua pemerintah tersebut membuat pernyataan yang juga mencatat bahwa Indonesia belum memberikan akses ke Papua untuk Komisaris HAM PBB.
Menanggapi hal ini, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menjawabnya dengan santai.
"Apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia, yang jelas pertama Ibu Menlu berangkat ke Fiji dan Solomon Island untuk menyampaikan bantuan dari Indonesia ke negara-negara tersebut dan juga untuk berdialog dengan negara-negara pasifik," ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, Tri Tharyat.
"Yang jelas bahwa sudah banyak sekali kemajuan yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat," kata Tri lebih lanjut.
Ia juga mengatakan bahwa Indonesia memastikan semua negara mendukung NKRI dan kedaulatan wilayahnya.
"Yang jelas semua negara itu mendukung NKRI identitas wilayah dan kedaulatan Indonesia di seluruh Indonesia," ujarnya.
Vanuatu Angkat Isu HAM
Pernyataan dari Vanuatu dan Kepulauan Solomon disampaikan pada sesi terbaru dewan oleh Sumbue Antas dari Misi Permanen Vanuatu ke PBB.
Negara-negara Melanesia mengatakan kepada dewan tentang keprihatinan mendalam mereka tentang dugaan pelanggaran hak yang sedang berlangsung terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul, serta diskriminasi rasial terhadap orang Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Advertisement
Seruan Melindungi Hak Asasi Manusia
Negara Pasifik itu juga menggemakan seruan pekan lalu dari ketua hak asasi manusia PBB, Michelle Bachelet, agar Indonesia melindungi hak asasi manusia Papua.
"Terkait dengan agenda ini, kami prihatin dengan keterlambatan Pemerintah Indonesia dalam mengkonfirmasikan waktu dan tanggal bagi Komisaris Hak Asasi Manusia untuk melakukan kunjungannya ke Papua Barat," kata Sumbue Antas dari Misi Permanen Vanuatu ke PBB.
Selama bertahun-tahun, kantor Komisioner Hak Asasi Manusia PBB telah berusaha untuk mendapatkan izin dari Jakarta untuk mengunjungi wilayah Papua.
Penyebab Vanuatu dan Indonesia Cekcok di PBB
Vanuatu menjadi viral di media sosial karena dikritik oleh perwakilan Indonesia di PBB. Penyebabnya adalah Vanuatu meminta agar Indonesia memberi izin Komisaris HAM PBB untuk masuk ke Papua Barat.
Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman menyebut ada pelanggaran HAM di provinsi tersebut. Ia juga mengkritik dunia internasional karena pilih-pilih dalam membahas pelanggaran HAM.
"Ada pelanggaran HAM berat terjadi di sekitar kita, tetapi sepertinya dunia mengambil pendekatan yang tebang pilih," ujar PM Vanuatu Bob Loughman dalam Sidang Umum PBB ke-75, Senin (28/9/2020).
"Tahun lalu, para pemimpin dari Pacific Island Forum dengan hormat meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Kantor Komisaris HAM PBB untuk mengunjungi provinsi Papua Barat. Hingga kini, tak ada progresnya. Maka, saya meminta pemerintah Indonesia agar mohon mengabulkan permintaan sebelumnya dari pemimpin Pasifik," ujar PM Loughman.
Advertisement
