Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan, pihaknya telah menjadwalkan rapat dengan Menkominfo Johnny Plate, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pengamanan data kependudukan dan kasus kebocoran data oleh hacker Bjorka.
"Dalam waktu dekat kami akan cari waktu, akan mengundang pihak terkait, seperti BSSN, kemudian Menkominfo, nanti kami akan koordinasi dengan Komisi I. Kemudian tim siber KPU atau Polri mungkin supaya kejadian ini tidak terulang dan tidak mengganggu, terutama untuk proses pemilu," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (12/9/2022).
Advertisement
Saat ini, Doli menyebut pihaknya terus mendorong KPU melakukan proses digitalisasi tahapan pemilu. Namun, ianjuga mengingatkan bahaya hacker dan pasokan internet yang belum merata.
"Kita waktu itu sering mendorong agar dilakukan proses digitalisasi, termasuk di tahapan pemilu, tapi kalau misalnya, dua kan syaratnya selalu saya bilang, pertama kenapa kita harus hati-hati karena jaringan internet kita belum sampai ke pelosok. Kedua ya ini, jago-jago semua hacker kita ini. Ini akan sangat bahaya," jelasnya.
Oleh karena itu, Komisi II meminta KPU untuk memperbarui sistem proteksi data-data untuk mencegah serangan hacker.
"Kami tadi sepakat, kami minta ke KPU untuk selalu memperbarui sistem proteksi terhadap data-data yang dimiliki itu," ujarnga.
Sebelumnya, terdapat dugaan kebocoran data yang disebut berasal dari data KPU. Untuk membuktikan data itu asli, Bjorka memberikan dua juta sampel data gratis.
Motif
Dalam cuitan, Bjorka mengungkap kasus pembunuhan aktivis HAM Munir didalangi oleh Muchdi Pr sebagai otak pelaku.
Aksinya membocorkan data atau informasi ini tentunya memicu beragam reaksi, ada yang pro dan tentunya ada juga yang kontra.
Terlepas dari hal tersebut, warganet penasaran apa yang menjadi alasan atau motif hacker Bjorka bersikukuh menyerang data pemerintah.
Ternyata sang hacker pun langsung menjawab rasa penasaran kebanyakan warganet. Lewat akun Twitter-nya, Bjorka bongkar motif menyerang pemerintah karena orang terdekatnya menjadi korban kebijakan Orde Baru pasca 1965.
Mengutip akun Twitter-nya, dia mengatakan aksi peretasan yang dilakukan adalah sebagai bentuk demonstrasi di era yang baru.
"Pemimpin tertinggi dalam teknologi harusnya ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politis dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata. Karena mereka hanyalah orang bodoh," tulisnya.
Lebih lanjut, dia bercerita tentang betapa mudah bagi dirinya untuk menjebol sistem keamanan yang dikelola pemerintah Indonesia.
Advertisement
BSSN Akui Ada Peretasan
Sebelumnya, BSSN juga sudah membenarkan jika ada peretasan. Mereka mengaku telah melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi, serta melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan.
"BSSN telah melakukan koordinasi dengan setiap PSE yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk dengan PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," tulis BSSN dalam siaran pers resminya.
BSSN bersama dengan PSE terkait telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko yang lebih besar pada beberapa PSE tersebut.
Selain itu, BSSN juga telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum, antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum.
"BSSN menegaskan bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama," BSSN menutup.
Belakangan ini dunia internet Indonesia sedang diramaikan oleh aksi yang dilakukan oleh hacker Bjorka, dengan membocorkan informasi pelanggan Indihome, KPU, nomor HP Indonesia, dokumen rahasia Presiden RI.
Kata Polri
Kasus dugaan kebocoran data yang didalangi Hacker Bjorka menjadi sorotan publik. Tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang menjadi sasaran, namun juga Badan Intelijen Negara (BIN) hingga Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Terkait hal tersebut, Polri belum banyak mengambil langkah atau pun kerja sama dengan instansi terkait lainnya, perihal upaya mitigasi perkara dugaan kebocoran data tersebut.
"Polisi masih menunggu laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan," tutur Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Senada dengan Dedi, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah pun menyatakan sejauh ini pihaknya belum melakukan pengusutan dugaan kebocoran data ulah hacker Bjorka yang belakangan ramai di sosial media.
"Ya belum (mengambil langkah)," ujar Nurul.
Menko Polhukam Mahfud Md tidak menampik adanya sejumlah informasi milik negara telah diretas oleh seorang hacker bernama Bjorka. Namun ia tak ambil pusing, sebab hal itu bukan informasi rahasia.
"Saya pastikan itu (peretasan) memang terjadi, tapi tidak ada rahasia negara," kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (12/9/2022).
Mahfud menambahkan, laporan peretasan didapatnya dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dan Deputi VIII Kemenko Polhukam. Menurut dia, data yang diretas adalah domumen biasa dan terbuka.
"Itu bukan data rahasia karena bisa diambil dari sini-sini, cuma dokumen biasa dan terbuka, tapi itu (bocor) emang terjadi," jelas dia.
Advertisement
