Jokowi: Kalau Harga Barang Naik Tinggi Tapi Kepala Daerah Diam Saja Artinya Dia Tidak Ngerti Inflasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi sehingga bisa tetap menjaga daya beli masyarakat.

oleh Liputan6.com diperbarui 12 Sep 2022, 19:16 WIB
Pedagangan menunggu pembeli di Pasar Senin, Jakarta, Rabu (22/6/2022). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim inflasi Indonesia menjadi yang paling rendah dibandingkan negara lain. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi sehingga bisa tetap menjaga daya beli masyarakat. Ia pun menyinggung lima Kabupaten dan Kota dengan tingkat inflasi tertinggi.

Lima Kabupaten dan Kota dengan inflasi tertinggi yang disampaikan Jokowi adalah Kota Luwuk dengan angka inflasi 7,8 persen, Kota Jambi dengan inflasi 7,7 persen, Kabupaten Kotabarudengan inflasi 7,6 persen, Kota Sampit dengan inflasi 7,5 persen dan Kota Tanjung Selor dengan iinflasi 7,4 persen.

"Ini kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi, tolong dilihat dan agar segera dilakukan intervensi di lapangan," perintah Jokowi saat memberikan arahan mengenai pengendalian inflasi dengan seluruh kepala daerah di Istana Negara, Senin (12/9/2022).

Jokowi juga menyentil 10 provinsi dengan tingkat inflasi tinggi. Jokowi memerintahkan provinsi tersebut segera mendata pasokan apa saja yang mengalami kenaikan harga, serta mendata asal barang tersebut.

"Harus ada datanya dan kalau masih ada yang belum tahu mengenai ini agar minta informasi ke menteri perdagangan," tegasnya.

Dalam pernyataannya, Jokowi pun sempat menyinggung sensitivitas para kepala daerah atas kondisi saat ini.

"Kalau sebuah daerah terjadi kenaikan harga barang dan jasa dan kepala daerahnya diam saja artinya dia tidak ngerti inflasi. Hati-hati dengan kata ini, inflasi," ucap Jokowi.

 


Subsidi

Pedagangan menata cabai di Pasar Senin, Jakarta, Rabu (22/6/2022). Inflasi Indonesia disebut masih termasuk paling rendah di dunia, karena ada 20 negara lebih yang memboikot, tidak boleh jual pangannya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebagaimana diketahui, kenaikan harga kebutuhan bahan pokok menjadi sorotan serius oleh Presiden Joko Widodo. Ia mendorong pemerintah daerah memberi subsidi terhadap transportasi pengangkut pangan, untuk mengendalikan inflasi.

"Misalnya harga bawang merah naik, kalau enggak salah paling banyak dari Brebes. Brebes-Lampung berapa transportasinya? Rp 3 juta, berarti biaya transportasinya itu R p 3 juta ditutup oleh pemerintah daerah," ucap Jokowi

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, jika seluruh pemerintah daerah memberikan kontribusi terhadap pemberian subsidi angkutan pangan, maka inflasi dapat dikendalikan. Jika inflasi terkendali, harga pangan tidak akan mengalami lonjakan.

Jokowi bahkan menyarankan agar pemerintah daerah membeli langsung komoditi pangan utama masyarakat seperti telur, dari peternak ayam.

"Dari peternak kemudian dikirim kepada pasar sehingga kemudian harga yang terjual di pasar adalah harga dari peternak," ucapnya.

 


Belanja Tidak Terduga

Jokowi menambahkan, selagi transportasi angkutan pangan ditopang oleh pemerintah daerah, belanja tidak terduga juga dapat dialihkan untuk bantuan sosial (Bansos) sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Konsep seperti ini, ujar Jokowi, pernah dilakukan saat menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Ini pernah saya lakukan saat wali kota dengan menutup biaya transportasi tersebut sehingga saat itu inflasi bisa kita turunkan," pungkasnya.

 Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com

Infografis Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Terjun Bebas. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya