Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah membentuk tim cepat tanggap atau emergency response team, usai maraknya serangan siber yang dilakukan Hacker Bjorka.
Tim ini berisi Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Advertisement
"Perlu ada emergency response untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia untuk menjaga kepercayaan publik," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G.Plate usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/2022).
"Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN utk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," sambung dia.
Kendati begitu, dia tak menjelaskan secara rinci apa saja tugas dari tim khusus ini dalam menghadapi serangan siber dari hackers. Belum diketahui pula kapan tim ini akan mulai bekerja.
Disisi lain, Johnny memastikan bahwa data-data yang diretas hacker Bjorka hanya bersifat umum dan tak spesifik. Selain itu, kata dia, data-data tersebut juga tak ada yang baru.
"Data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data umum, bukan data-data spesifik dan data-data yang terupdate sekarang," jelas Johnny.
Doxing Para Menteri dan Petinggi
Sebelumnya, akun sosial media (sosmed) Twitter belakangan ini digemparkan dengan munculnya peretas atau hacker Bjorka.
Bagaimana tidak, di awal kemunculannya, Bjorka memberikan pesan menohok kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia. Tak berhenti sampai disitu, hacker Bjorka bahkan mengancam Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dia juga bahkan melakukan doxing (menyebarkan data tanpa izin) beberapa orang penting di Indonesia, misalnya Kemenkominfo Johny G Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, dan yang terbaru Mendagri M Tito Karnavian serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Advertisement
