Liputan6.com, Jakarta Harga telur ayam jika dibandingkan dengan periode seminggu belakangan terpantau naik tipis. Sebagai contoh, harga telur ayam termahal di Papua mencapai Rp 40.900 per kilogram (kg). Sedangkan yang termurah di Bali dengan yaitu Rp 26.000 per kg.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memastikan harga barang kebutuhan pokok terus stabil di masyarakat.
Advertisement
Pihaknya pun terus melakukan pengawasan guna mengantisipasi gejolak harga, khususnya pasca kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Mendag Zulhas menjelaskan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Pemerintah Daerah untuk membantu biaya transportasi barang kebutuhan pokok. Terutama bagi daerah yang mengalami kenaikan harga pangan lebih dari 5 persen.
"Pemerintah daerah akan membantu subsidi transportasinya sehingga harga barang kebutuhan pokok dapat turun. Jadi ini harus menjadi perhatian jangan sampai bergejolak," ungkap Mendag Zulhas dalam keterangan tertulis, Minggu (11/9/2022).
Mendag Zulhas melakukan pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di Pasar Karang Ayu, Semarang, Jawa Tengah hari ini.
"Saya setiap hari memonitor harga barang kebutuhan pokok. Di Pasar Karang Ayu harga barang kebutuhan pokok stabil. Untuk telur terus mengalami penurunan, di pasar tercatat Rp 27.000 per kg dan terus kita monitor," jelasnya.
Rincian Harga Telur di Seluruh Provinsi
Berdasarkan pantauan melansir laman hargapangan.id, Selasa (13/9/22), berikut rincian harga telur ayam di beberapa provinsi di Indonesia :
Papua: Rp 40.900 per kg
Maluku: Rp 40.400 per kg
Papua Barat: Rp 36.700 per kg
Nusa Tenggara Timur: Rp 35.050 per kg
Maluku Utara: Rp 34. 500 per kg
Kalimantan Utara: Rp 33.150 per kg
Gorontalo: Rp 32.600 per kg
Sulawesi Selatan: Rp 32.550 per kg
Kalimantan Timur: Rp 31.550 per kg
Kalimantan Selatan: Rp 31.250 per kg
Kalimantan Tengah: Rp. 31.200 per kg
Nusa Tenggara Barat: Rp. 30.300 per kg
Kepulauan Bangka Belitung: Rp. 30.250 per kg
Aceh: Rp 30.050 per kg
Sumatera Utara: Rp 29. 550 per kg
Bengkulu: Rp 29.300 per kg
Sulawesi Utara: Rp 29.200 per kg
Kepulauan Riau: Rp 28.850 per kg
Kalimantan Barat: Rp 28.850 per kg
DKI Jakarta: Rp 28.750 per kg
Sulawesi Barat: Rp 28.500 per kg
Jawa Barat: Rp 28.350 per kg
Sumatera Barat: Rp 28.000 per kg
DI Yogyakarta: Rp 28.000 per kg
Sumatera Selatan: Rp 27.900 per kg
Riau: Rp 27.650 per kg
Sulawesi Selatan: Rp 27.550 per kg
Banten: Rp 27.500 per kg
Lampung: Rp 27.450 per kg
Jambi: Rp 27.250 per kg
Jawa Timur: Rp 27.150 per kg
Jawa Tengah: Rp 27.050 per kg
Bali: Rp 26.000 per kg
Advertisement
Zulkifli Hasan: Seharusnya Bupati dan Wali Kota Ikut Kendalikan Harga Pangan
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meminta peran aktif dari kepala daerah baik itu gubernur, bupati maupun walikota untuk ikut mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok. Langkah ini guna memberikan ketegangan ke masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi.
Pengendalian harga pangan agar tetap stabil sejatinya tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Jika pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki persepsi dan pemahaman yang sama maka pengendalian harga pangan akan lebih mudah dilakukan.
"Tentunya kalau tugas antar pemerintah pusat, Gubernur Bupati itu satu pengertian itu lebih mudah," ujar Zulkifli dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Selasa (30/8/2022).
Kenaikan harga bisa disebabkan berbagai faktor seperti musim, keperluan besar yang mendadak seperti pandemi, acara besar, dan sebagainya. Namun dari sejumlah faktor itu, pemerintah daerah bisa menentukan langkah-langkah agar harga tidak terus menerus melonjak.
Lonjakan harga, imbuh dia, akan berdampak terhadap terjadinya inflasi. Kondisi ini menurut Zulkifli akan menurunkan kepuasan masyarakat dan menimbulkan kemarahan. Sebagai mitigasinya, Zulkifli mengimbau kepala daerah agar sering turun ke lapangan memantau kondisi sebenarnya.
"Pak menko juga Pak Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa ini tugasnya pemerintah daerah karena menteri perdagangan punya Kadis (kepala dinas) yaitu kepala daerah," imbuhnya.
"Oleh karena itu kalau ada bergolak harga mestinya pemerintah daerah juga bisa mengambil langkah-langkah tidak hanya pusat," sambungnya.
Ada beberapa langkah yang menurut Zulkifli patut dilakukan pemerintah daerah seperti memberi subsidi pakan, subsidi transportasi pengangkut bahan pokok. Nantinya anggaran untuk subsidi dapat diambil dari dana cadangan.
"Seharusnya tidak hanya Kementerian Perdagangan tapi ini menyangkut pemerintahan mulai dari bupati dan wali kota," pungkas Zulkifli Hasan.
Masalah Pangan Harus Beres Sebelum 2023, Bos BI Waspadai Isu Politik
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo meminta pemerintah segera menyelesaikan ancaman krisis pangan global di tahun ini. Ketahanan pangan harus bisa terjamin dari sekarang karena tahun depan sudah mulai memasuki tahun politik.
"Jangan sampai masalah perut ini berinteraksi dengan isu politik," kata Perry dalam Pembukaan Sidang Pleno ISEI XXII di Semarang, Rabu (24/8).
Sebagaimana diketahui, dampak pemulihan ekonomi yang tidak merata dan ketegangan politik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan krisis energi, krisis pangan dan krisis keuangan. Bahkan sekarang muncul ketegangan politik baru antara China dan Taiwan.
"Akibat perang global, harga energi yang tinggi, harga pangan tinggi, rantai pasokan global yang mata rantainya mandek dan ini berkaitan dengan ketegangan politik di Rusia, Ukraina dan Taiwan," kata dia.
Maka, langkah yang seharusnya diambil pemerintah kata Perry kembali ke dasarnya. Memastikan harga-harga kebutuhan masyarakat tetap terjaga sebelum memasuki tahun politik.
"Dengan begitu back to basic, kembali ke harga-harga yang butuh perhatian kita ke rakyat. Jadi isunya tidak masuk ke tahun politik," kata dia.
Advertisement
