Liputan6.com, Medan Ratusan driver atau pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (Godams) unjuk rasa menyuarakan penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mengkritik penyesuaian tarif baru.
Para driver ojol menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Jalan Diponegoro, Kota Medan. Mereka menuntut harga BBM bersubsidi, terutama Pertalite, kembali seperti semula. Mereka juga mengkritik penyesuaian tarif baru untuk zona I Pulau Sumatera oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Kami juga mendesak realisasi payung hukum untuk legalisasi profesi ojek online," sebut Kordinator Aksi, Fadli Ali, Selasa (13/9/2022).
Baca Juga
Advertisement
Tak hanya itu, lanjut Fadli, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Godams, menyampaikan, pihaknya juga menuntut dan mendesak aplikator stabilitas pasar atau demand dengan mengurangi berbagai biaya aplikasi.
"Kami menuntut dan meminta usaha aplikasi yang tidak patuh atas regulasi, ketetapan, dan aturan pemerintah," sebutnya.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Soroti Kenaikan Tarif
Diungkapkan Fadli, mereka menyoroti terkait kenaikan harga tarif sebesar 8 persen atau Rp 300 per kilometer. Menurut mereka, kenaikan tarif tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi pihak driver ojol. Seaeb, naiknya harga BBM berimbas ke berbagai hal, terutama harga bahan pokok hingga suku cadang kenderaan bermotor.
"Idealnya, minimal 20 persen per kilometer dari kenaikan BBM, dan 30 persen dan tarif sebelumnya," ungkapnya.
Setelah menyampaikan aspirasi, para driver ojol mendesak untuk bertemu dengan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. Tidak lama berselang, orang nomor satu di Sumut tersebut menemui para pengunjuk rasa dari Godams.
Saat menemui massa aksi, Edy Rahyamadi langsung menyapa para pengunjuk rasa, dan naik ke mobil komando. Gubernur Sumut juga menerima secara resmi tuntutan para driver ojol secara tertulis dan menandatangani.
"Pesan saya, jangan lama-lama. Orang lain mau menggunakan jalan ini, setuju. Habis ini kalian segera meninggalkan tempat, laksanakan kegiatan kalian masing-masing," ucap Edy.
Advertisement
Sampaikan ke Pemerintah Pusat
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, mengakui kondisi kesulitan ekonomi masyarakat terimbas dari kenaikan harga BBM. Edy berjanji, tuntutan dan aspirasi pendemo akan disampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut ke Pemerintah Pusat.
"Saya tahu semua sulit, saya tahu kalian sulit. Tapi, saya juga ikut berjuang, kalian juga ikut berjuang dan berdoa," sebutnya.
Setelah menerima massa aksi, Edy Rahmayadi turun dari mobil komando dan meninggalkan Kantor Gubernur Sumut. Begitu juga para pendemo membubarkan diri dengan tertib. Sementara, aksi ini mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian polisi dan Satpol PP.
Keputusan Sulit
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melakukan penyesuaian terhadap BBM bersubsidi. Hal itu disampaikan Jokowi, melalui Menteri ESDM, Arifin Tasrif, di Istana Negara Jakarta, Sabtu, 3 September 2022.
Menurut Jokowi, keputusan itu bukan hal mudah. Kepala negara mengaku dirinya telah mengambil keputusan tersulit dan menjadi pilihan terakhir.
"Saat ini pemerintah harus membuat keputusan yang sulit, ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM," kata Jokowi saat jumpa pers.
Jokowi juga mengaku, keputusan penyesuaian bersubsidi adalah hal yang berat. Namun menurut dia apa daya, saat ini kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dirasa sudah tidak lagi mampu mengganggu hal tersebut.
"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dari subsidi APBN," sesal Jokowi.
Berikut harganya:
A) Pertalite dari Rp 7.650/liter menjadi 10.000 /liter
B) Solar bersubsidi dari Rp 5.150/liter menjadi Rp6.800/liter
C) Pertamax non subsidi dari 12.500/liter menjadi 14.500/liter
Baca Juga
Advertisement
