Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewanti-wanti bahaya kebocoran data di industri keuangan non bank (IKNB) termasuk industri asuransi. Menyusul fenomena data pribadi yang bocor beberapa waktu belakangan khususnya terkait peretasan hakcer Bjorka.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengungkap adanya potensi serangan siber ke industri asuransi. Ini seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih.
Advertisement
"Di perusahaan besar pun berpotensi juga terjadi seperti itu. Kita untuk asuransi dan sebagainya kita antisipasi, untuk IKNB untuk tidak terjadi di industri IKNB," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung OJK, Wisma Mulia 2, Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Menurutnya, perihal perlindungan data menjadi pasal yany serius. Apalagi dengan database lembaga negara yang belakangan kedapatan dibobol oleh peretas.
Dengan demikian, ia mengingatkan pada industri yang berada dibawah pengawasan OJK untuk ikut berhati-hati.
"Memang masalah security itu menjadi perhatian. Tentunya kami juga akan menyampaikan kepada para industri jasa keuangan non bank yang kami awasi," tuturnya.
Terpisah, Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) mengakui sistem keamanan teknologi dan informasi di Indonesia masih terbilang belum cukup kuat.
Menurut Kepala BSSN Hinsa Siburian, hal tersebut sejalan dengan masyarakat Indonesia yang baru mulai memanfaatkan teknologi secara masif pada saat pandemi Covid-19.
"Kita tidak boleh langsung beranggapan kami ini kuat, karena kita tahu banyak kerentanan. Pemerintah tentu juga menyadari. kita semua pun seluruh bangsa indonesia itu menyadari, kita baru masuk, kira-kira setelah covid ini semakin masif ya, itu era digital. Itu merubah paradigma sebenarnya," kata dia di Kantor BSSN, Sawangan, Depok, Selasa (13/9/2022).
Kendati begitu Hinsa menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan percepatan dalam keamanan siber. Meskipun dalam setiap perkembangan teknologi selalu ada hal yang baru sehingga menjadi celah bagi seseorang melakukan tindak pidana teknologi.
"BSSN mengejar terutama soal keamanan ya. Jadi memang kita berharap, perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu paralel, dan sejajar dengan ancaman yang akan timbul," jelas Hinca.
Pejabat Ikut Jadi Sasaran Kebocoran Data
Setelah melakukan doxing (menyebar informasi data) terhadap Menkominfo Johnny G. Plate, hacker Bjorka juga melakukan hal serupa terhadap tiga tokoh penting di Indonesia.
Ia membocorkan data pribadi Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan via saluran Telegram.
Pantauan Tekno Liputan6.com, Senin (12/9/2022), data pribadi yang dibocorkan mulai dari NIK, nama lengkap, nomor ponsel, nomor Kartu Keluarga, alamat rumah, pendidikan, golongan darah hingga nomor vaksin.
Menurut Kaspersky, doxing merupakan praktik mengumpulkan informasi pribadi dengan tujuan mempublikasikan atau menggunakannya dengan cara lain untuk merugikan seseorang.
Penelitian Kaspersky menunjukkan, menjaga data pribadi kini jadi perhatian utama, di mana 50 persen konsumen mengklaim mereka tidak akan lagi menunjukkan penyedia layanan online setelah pelanggaran data.
Sementara 57 persen mengungkap kekhawatiran mengenai keamanan dan privasi mereka yang terpengaruh oleh perangkat yang terhubung ke internet.
Kekhawatiran ini dianggap cukup beralasan, pasalnya pengguna online menghadapi risiko data tiap harinya.
Semua pengguna internet saat ini masih membangun hubungan yang tepat dengan teknologi, sehingga kita dapat mempercayainya dalam berbagi data pribadi. Misalnya foto KTP dari remaja yang baru mendapatkan kartu identitasnya mungkin berakhir di tangan penipu keuangan.
Foto pengguna di pesta terbaru mungkin muncul di internet tanpa persetujuan. Atau juga, jam tangan pintar anak mungkin menyiarkan lokasi mereka live seharian penuh.
Kendati beberapa risiko kebocoran data dan serangan ransomware di luar kendati pengguna, ancaman seperti doxing dapat ditangani sendiri oleh pengguna.
Advertisement
Hacker Bjorka
Nama Bjorka mulai jadi buah bibir ketika menjual 1,3 miliar data registrasi SIM prabayar yang berisi nomor handphone warga Indonesia di forum breached.to, pada 31 Agustus 2022. Sontak aksinya itu bikin geram warganet Indonesia yang khawatir menjadi korban kebocoran data.
Dalam unggahannya, Bjorka mengklaim data yang dimilikinya tersebut berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Namun, pihak Kominfo membantahnya.
Hacker Bjorka pun terus melancarkan aksinya dengan menyerang pemerintah Indonesia. Meski akun Twitter dan saluran Telegram-nya telah hilang dari platform, ia tak berhenti. Bahkan Bjorka memperluas jaringannya dengan membuka saluran Telegram private dan akun Twitter baru.
Sejauh ini, Bjorka terpantau telah membocorkan data pengguna IndiHome, KPU, registrasi SIM prabayar, dan dokumen rahasia Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kini, ia juga rajin melakukan doxing (mengungkap data pribadi ke publik) terhadap sejumlah pejabat Indonesia melalui saluran Telegramnya.
Pejabat publik yang menjadi korbannya adalah Menkominfo Johnny G. Plate, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan. Lalu, Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Purwoprandjono, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Data pribadi yang disebar Bjorka antara lain NIK, nama lengkap, nomor ponsel, nomor kartu keluarga, alamat rumah, pendidikan, golongan darah hingga nomor vaksin. Ulah Bjorka tentu membuat pemerintah Indonesia gerah, namun tak sedikit warganet yang kini mendukung aksinya menguliti para pejabat.
Pihak Istana Kepresidenan telah menegaskan tidak ada data apapun yang berhasil diretas pihak-pihak tidak bertanggung jawab. "Tidak ada data isi surat apapun yang kena hack," ujar Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono.
Ada Informasi Negara yang Diretas
Namun, Menko Polhukam Mahfud Md tidak menampik adanya sejumlah informasi milik negara yang diretas Bjorka. Meski begitu ia tak ambil pusing, sebab hal tersebut bukan informasi rahasia.
"Saya pastikan itu (peretasan) memang terjadi, tapi tidak ada rahasia negara," kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (12/9/2022).
Mahfud menambahkan, laporan peretasan didapatnya dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dan Deputi VIII Kemenko Polhukam. Menurut dia, data yang diretas adalah dokumen biasa dan terbuka.
"Itu bukan data rahasia karena bisa diambil dari sani-sini, cuma dokumen biasa dan terbuka, tapi itu (bocor) emang terjadi," Mahfud menegaskan.
Usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/2022), Menkominfo Johnny G Plate menyebut data-data yang diretas hacker Bjorka bersifat umum dan tak spesifik. Bahkan, kata dia, data-data tersebut bukanlah data yang baru.
"Setelah ditelaah sementara, data-data yang (diretas) umum, data-data umum, bukan data-data spesifik, bukan data-data yang ter-update," Johnny menegaskan.
Dia mengatakan, tim lintas kementerian/lembaga yakni, Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) akan berkoordinasi untuk menelaah lebih dalam peretasan yang dilakukan hacker belakangan ini. Selain itu, Johnny mengatakan pemerintah akan membentuk tim tanggap darurat yang berisi BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN.
"Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data tata kelola data yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik," ujar Menkominfo.
Dengan sederet kejahatan siber yang dilakukan Bjorka, apakah dia bisa segera ditangkap? Terlebih, ia sempat sesumbar menunggu digerebek pemerintah Indonesia. "Saya masih menunggu digerebek oleh pemerintah Indonesia," tulisnya di saluran Telegram miliknya, belum lama ini.
Advertisement
