Liputan6.com, Bangkok - Seorang aktivis di Thailand dipenjara selama dua tahun setelah pengadilan menemukan dia menghina monarki dengan berpakaian seperti ratu Thailand.
Mengutip laporan BBC, Rabu (14/9/2022), Jatuporn 'New' Saeoueng yang berusia 25 tahun mengenakan gaun merah muda pada demonstrasi politik di Bangkok tahun 2020.
Advertisement
Kendati demikian dia membantah tuduhan atas penghinaan kerajaan, dengan mengatakan dia hanya mengenakan pakaian tradisional.
Kelompok hak asasi manusia mengecam keras putusan pengadilan pada Senin 12 September. Jaturpon dijatuhi hukuman penjara tiga tahun tetapi hukumannya segera dikurangi menjadi dua tahun.
Jatuporn mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan sebelum putusan pengadilan: "Saya tidak punya niat untuk mengejek siapa pun. Saya berpakaian untuk diri saya sendiri pada hari itu, untuk versi diri saya dalam pakaian tradisi Thailand," lapor Associated Press (AP).
Thailand diketahui memiliki undang-undang yang sangat ketat, yang secara efektif melarang kritik terhadap raja dan bangsawan lainnya. Dikenal sebagai lèse-majesté.
Sejak Raja Maha Vajiralongkorn naik takhta pada 2019, kelompok hak asasi mengatakan pihak berwenang semakin menerapkan undang-undang lèse-majesté untuk meredam gerakan protes yang menuntut reformasi monarki yang kuat.
Sejak November 2020, setidaknya 210 pengunjuk rasa telah didakwa dengan pelanggaran lèse-majesté, setelah periode tiga tahun di mana hukum tidak ditegakkan sama sekali, kata kelompok hukum Thailand.
Kelompok HAM: Hukum Lèse-Majesté Adalah Alat Politik
Thailand memiliki sejarah panjang kerusuhan politik dan protes. Tapi, gelombang baru dimulai sejak Februari tahun lalu setelah pengadilan memerintahkan partai oposisi pro-demokrasi yang belum lama terbentuk untuk dibubarkan.
Walau demonstran memang memiliki berbagai tuntutan yang berkaitan dengan pemerintah, hal-hal benar-benar baru dimulai ketika para demonstran mulai mempertanyakan kekuatan monarki.
Protes yang ada termasuk tuntutan untuk mengekang kekuasaan yang baru-baru ini diperluas ke monarki dan menantang keputusan raja untuk menyatakan kekayaan Mahkota sebagai milik pribadinya, menjadikannya orang terkaya di Thailand.
Ada juga pertanyaan tentang keputusan Raja Vajiralongkorn untuk mengambil komando pribadi dari semua unit militer yang berbasis di Bangkok.
Konsentrasi kekuatan militer di tangan kerajaan belum pernah terjadi di era modern Thailand.
Langkah tersebut mengirimkan gelombang kejutan ke negara yang populasinya sejak lahir diajari untuk menghormati dan mencintai monarki serta takut akan konsekuensi membicarakannya.
Belum ada definisi jelas apa yang sebetulnya merupakan penghinaan terhadap monarki Thailand dan kelompok HAM mengatakan bahwa hukum lèse-majesté sering digunakan sebagai alat politik untuk mengekang kebebasan berbicara dan menolak seruan oposisi untuk reformasi dan perubahaan.
Para royalis telah mengatakan kepada demonstasi yang dipimpin mahasiswa untuk menentang mereka sekaligus mengatakan para pengunjuk rasa menginginkan penghapusan monarki, suatu hal yang mereka tolak.
Amnesty International: Itu Pertunjukan Satir Damai, Peserta Tak Boleh Dihukum
Jatuporn menghadiri protes pada tahun 2020 sebagai penampil yang mengenakan gaun sutra merah muda formal, di mana dia berjalan di karpet merah ditemani oleh seorang petugas yang memegang payung di atas kepalanya.
Istri raja, Ratu Suthida, sering memakai busana sutra formal untuk acara-acara publik seperti yang dipakai Jatuporn. Para bangsawan Thailand juga sering memiliki pelayan yang membawa payung di atas kepala mereka pada upacara dan acara lainnya.
Protes red carpet atau karpet merah - salah satu dari beberapa tahun yang kritis terhadap monarki dan pengaruhnya terhadap pemerintah militer - telah dipentaskan pada minggu yang sama dengan peragaan busana yang diadakan oleh salah satu putri Raja Vajiralongkorn.
"Pertunjukan busana tiruan adalah satir tentang situasi politik negara - acara publik yang damai mirip dengan festival jalanan," kata juru bicara Amnesty International.
"Peserta tidak boleh dihukum karena berpartisipasi dalam pertemuan damai."
Advertisement
Kasus yang Diaggap Penghinaan Monarki Thailand Lainnya
Tahun 2021 lalu, seorang mantan pegawai negeri yang dianggap kritis terhadap bangsawan di media sosial dijatuhi hukuman 43 tahun penjara.
Istana belum mengomentari salah satu dari kasus lèse-majesté ini.
Gerakan protes awalnya menargetkan pemerintah yang didukung militer, yang dipimpin oleh mantan pemimpin junta yang merebut kekuasaan dari pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis dalam kudeta pada tahun 2014.
Namun kritiknya kemudian meluas hingga mencakup raja baru dan keluarga kerajaan.
Gerakan itu menghancurkan tabu untuk mengkritik monarki, meskipun para pemimpin protes berhati-hati untuk menyerukan perubahan pada institusi tersebut, bukan penghapusannya.
Para pengunjuk rasa menginginkan pengawasan yang lebih besar setelah Raja Vajiralongkorn mengambil kendali langsung atas kekayaan besar Mahkota dan kepemimpinan dua divisi tentara.
Gaya hidupnya yang terkenal mewah juga membuat warga Thailand biasa berjuang di tengah pandemi.
Lelucon Hari April Mop Maskapai Thai Vietjet Dituding Hina Raja Thailand,
Lelucon April Mop yang di-twit oleh staf di maskapai murah Thai Vietjet terancam menyebabkan tuntutan pidana. Hal itu terjadi setelah seorang pengacara aktivis mengajukan pengaduan ke polisi dengan tuduhan menghina Raja Thailand Maha Vajiralongkorn.
Thai Vietjet Air adalah maskapai penerbangan bertarif rendah Thailand dan perusahaan asosiasi dari maskapai Vietnam VietJet Air.
Mengutip CNN, Rabu (6/4/2022), polisi disebutkan akan memutuskan nanti apakah akan melanjutkan kasus pidana di bawah undang-undang "lese majeste" yang ketat - yang membuat pencemaran nama baik monarki dapat dihukum hingga 15 tahun penjara - terhadap staf maskapai.
Akun resmi Thai Vietjet mentwit pada 1 April bertepatan dengan April Mop menyebut bahwa maskapai itu meluncurkan rute internasional baru antara Provinsi Nan di Thailand dan Munich di Jerman, yang memicu kemarahan online dan ancaman boikot di kalangan ultra-royalis.
Twit yang dianggap menyinggung itu kemudian dihapus dan maskapai meminta maaf pada hari berikutnya dalam sebuah pernyataan, yang mengatakan manajemen senior tidak mengetahui tentang twit yang mengiklankan "rute penerbangan antara provinsi di Thailand dan kota di Eropa, yang menyebabkan banyak reaksi publik."
Twit itu tidak menyebutkan Raja Vajiralongkorn yang berusia 69 tahun, yang diyakini menghabiskan sebagian besar waktunya di Jerman atau permaisuri kerajaan kelahiran Provinsi Nan, Sineenat Wongvajiraphakdi.
Raja memberikan Sineenat gelar permaisuri tak lama setelah penobatannya pada 2019. Dia pada awal tahun itu menikah dengan anggota unit pengawal pribadinya, yang menjadi Ratu Suthida.
Protes yang dipimpin mahasiswa dalam beberapa tahun terakhir telah melihat beberapa aktivis secara terbuka mengkritik raja untuk waktu yang dihabiskan di luar negeri. Setidaknya 183 orang telah didakwa menghina monarki sejak protes dimulai pada 2020.
CEO Airline Woranate Laprabang menanggapi kemarahan royalis online dengan mengatakan staf yang bertanggung jawab telah ditangguhkan sambil menunggu penyelidikan.
"Saya ingin meminta maaf kepada rakyat Thailand sekali lagi atas insiden seperti itu," kata Woranate.
Advertisement
