Jokowi Minta Dirjen Imigrasi Diganti, Pejabat Internal Jadi Solusi

Jokowi menyoroti kinerja Ditjen Imigrasi setelah menerima banyak laporan jelek terkait pengurusan visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 14 Sep 2022, 07:21 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Rapat terbatas perdana dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju itu mengangkat topik Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo menyoroti kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Pasalnya, Jokowi kerap mendapat banyak laporan jelek terkait visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).

Kepala negara pun meminta Ditjen Imigrasi mampu mengevaluasi hal itu secara penuh. Bahkan bila perlu Dirjen Imigrasi diganti untuk reformasi birokrasi dan pelayanan.

“Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya. Kalau ndak (diganti), ndak akan berubah,” kata Jokowi dalam sebuah video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 9 September 2022.

Menanggapi hal itu, Dosen Politeknik Imigrasi (Poltekim) M Indra menyarankan, bila Presiden Jokowi benar menginginkan hal itu, maka ASN imigrasi atau alumni Politeknik Imigrasi bisa menjadi solusi.

Menurut Indra, banyak ASN yang selama ini menapak karir di bidang keimigrasian memiliki kapasitas leadership dan profesionalisme untuk memimpin Imigrasi. 

“Imigrasi itu satu profesi yang dilandasi satu Undang-Undang dan itu pekerjaan yang sifatnya khusus. Menjadi dirjen, selain bicara leadership tapi profesionalisme juga diperlukan,” ujar Indra dalam keterangan pers diterima, Rabu (14/9/2022).

Indra menilai, banyak persoalan di imigrasi disebabkan karena selama ini pimpinan Imigrasi dipilih dari orang luar Imigrasi itu sendiri. Akibatnya, yang bersangkutan tidak menguasai sepenuhnya persoalan keimigrasian.

"Syarat pemimpin itu harus menguasai secara teknis dan substansi. Dia tahu dari hulu sampai hilir kerjaan imigrasi, tahu persoalan di imigrasi, mengenali anatomi organisasi dan mengenali SDM tentunya," jelas Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi Kemenkumham Periode 2009-2011 ini.

 


Lebih Baik Dipimpin SDM Internal

Pemohon paspor sedang mengisi data diri di kantor Imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Timur, Jumat (11/06/2021). Pemohon yang ingin mengajukan permohonan paspor atau penggantian dibatasi 25 persen, yang harus dilakukan masih sama seperti sebelum Covid-19. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Indra percaya masih banyak kalangan internal yang memiliki kapasitas untuk mengisi jabatan tersebut, ketimbang mencari dari luar.

Dia pun meyakini, kinerja Imigrasi lumayan baik ketika dipimpin oleh orang internal imigrasi seperti pada Imam Santoso yang menjadi Dirjen Imigrasi periode 2001-2006 dan Bambang Irawan yang menjadi Dirjen Imigrasi periode 2011-2014.

Indra merinci, banyak SDM internal yang cocok dicalonkan. Mereka sudah duduk pada tingkat jabatan eselon 1, dengan mengantongi gelar S3. 

Selain itu, lanjut Indra, jika Dirjen Imigrasi dipimpin oleh orang dalam maka dapat memberikan rasa optimis kepada mahasiswa Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan ASN karir di Direktorat Imigrasi untuk memiliki kesempatan menjadi direktur.

“Beri mereka kesempatan dan tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan amanah itu secara baik dan benar," pungkas Wakil Ketua Umum Politekni Imigrasi ini.

 


Lelang Jabatan Dirjen Imigrasi

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan penjelasan kepada Komisi III DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2020). Rapat juga membahas penjelasan recofusing APBN Tahun 2020, persiapan new normal di lapas dan imigrasi serta isu-isu lainnya. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Dirjen Imigrasi saat ini dikepalai oleh Widodo Ekatjahjana sebagai pelaksana tugas atau Plt. Dia mengisi jabatan itu sejak 30 Juni 2021 menggantikan posisi Jhoni Ginting yang memasuki masa pensiun. Hal ini berarti sudah setahun lebih jabatan Dirjen diisi oleh Plt.

Pada 27 Juli 2022, Kementerian Hukum dan HAM mengumumkan seleksi terbuka untuk posisi Dirjen Imigrasi. Seleksi terbuka ini diumumkan melalui Pengumuman Nomor SEK-KP.03.03-573 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, proses open bidding atau lelang jabatan ini masih berlangsung. Saat ini, tahapan seleksi memasuki proses final dengan jumlah 10 peserta dengan berbagai macam latar belakang.

Infografis Kejengkelan Jokowi dan Ancaman Reshuffle Kabinet. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya