Liputan6.com, Jakarta - PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mengatakan akan melaksanakan rights issue pada Oktober 2022. Manajemen Adhi Karya menyatakan, dana hasil rights issue itu digunakan untuk perkuat modal dan tidak memakai dana pinjaman perbankan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan dan Adhi Karya, Selasa, 13 September 2022, dikutip dari Antara, perseroan juga menyampaikan mengenai pemakaian dana rights issue Rp 3,87 triliun. Perseroan akan memakai dana rights issue untuk pembangunan enam proyek. Proyek tersebut antara lain Proyek Strategis Nasional (PSN) dan tiga proyek non PSN.
Advertisement
Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk menuturkan, dana hasil rights issue Rp 3,87 triliun akan didapatkan dari penyertaan modal negara (PMN) Rp 1,98 triliun dan diharapkan dari publik Rp 1,89 triliun.
Dana tersebut akan menyelesaikan tiga PSN antara lain proyek jalan tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo dengan alokasi PMN Rp 1,4 triliun dan publik Rp 350 miliar.
Entus menuturkan, untuk tol Jogja-Solo sudah mulai mengerjakan karena pembebasan tanah sudah mulai dilakukan. “Untuk mengamankan tanah-tanah yang sudah dibebaskan,” kata dia.
Selanjutnya proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dengan alokasi PMN Rp 390 miliar dan publik Rp 145 miliar. Kemudian proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian-Serpong dengan alokasi dari PMN Rp 185 miliar dan publik sebesar Rp 69 miliar.
"SPAM Karian diharapkan selesai tahun ini, sepanjang 45 kilometer dari Karian ke Tangerang Selatan,” tutur dia dikutip Rabu (14/9/2022).
Dana Hasil Rights Issue
Kemudian dana hasil rights issue yang dipakai untuk tiga PSN ini mencapai Rp 1,97 triliun dari alokasi PMN dan Rp 564 miliar dari publik.
Entus mengatakan, dana hasil rights issue juga akan dipakai untuk menyelesaikan pembangunan tiga proyek non PNS yang meliputi proyek fasilitas pengolahan limbah terpadu (FPLT) Kawasan Limbah Medan dengan alokasi publik Rp 495 miliar.
“Dari lima hektar luas lahan FPLT Medan, baru kami kerjakan 1,5 hektar untuk sebagian pengolahan limbah padat dan cair,” ujar dia.
Lalu proyek jalan tol JORR Elevated Ruas Cikunir-Ulujami, dengan alokasi dari publik Rp 662 miliar, dan proyek preservasi Jalan Lintas Timur, Sumatera Selatan dari alokasi publik Rp 177 miliar.
Entus mengatakan, alokasi dana tersebut menambah kelancaran dari beban jalan tol JORR harus dinaikkan jalannya supaya tidak terlalu padat untuk urai kemacetan.
Adapun dana hasil rights issue yang akan digunakan untuk tiga proyek non PSN mencapai total Rp 1,33 triliun yang berasal dari publik tanpa ada PMN.
Advertisement
Rights Issue Adhi Karya
Sebelumnya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) akan segera melaksanakan penambahan modal melalui penawaran umum terbatas (PUT) II dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Dalam aksi tersebut, perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 7.121.658.184 lembar saham baru seri B dengan nilai nominal Rp 100 per saham.
Pelaksanaan rights issue ini sehubungan dengan penyertaan modal negara (PMN) oleh pemerintah selaku pemilik saham Adhi Karya dengan porsi 51 persen. Dalam aksi tersbeut, pemerintah akan melakukan penyertaan sebesar paling banyak Ro 1,98 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022.
Perseroan telah mendapatkan persetujuan rencana rights issue melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada 7 April 2022.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUT II baik dari pemegang saham pengendali maupun dana publik, sekitar Rp 1,4 triliun akan dialokasikan untuk proyek Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo. Lalu sekitar Rp 0,4 triliun untuk proyek Tol Yogyakarta-Bawen, dan sekitar Rp 0,2 triliun untuk SPAM Karian-Serpong (Timur).
Jika terdapat sisa dana hasil PUT II, akan dialokasikan untuk penyertaan dan modal kerja konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Non PSN di antaranya Proyek Jalan Tol, Preservasi Jalan Lintas, SPAM, Pengelolaan Limbah dan Proyek Infrastruktur lainnya.
Kontrak Baru
Sebelumnya, PT Adhi Karya Tbk mengantongi kontrak baru Rp 15,9 triliun hingga Juli 2022. Kontrak baru itu bertambah 104 persen dibandingkan pada Juli 2021 sebesar Rp 7,8 triliun.
Realisasi kontrak baru Adhi Karya berdasarkan sumber dana, dengan komposisi pemerintah 14 persen, BUMN dan BUMD 7 persen. Sementara itu, proyek kepemilikan swasta sebesar 79 persen. Sedangkan berdasarkan lini bisnis, kontribusi kontrak baru didominasi lini engineering dan kontribusi sebesar 87 persen, bisnis properti dan hospitality sebesar 8 persen dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.
Sejumlah tambahan kontrak besar yang diperoleh Adhi Karya pada Juli 2022 antara lain proyek construction service work unit rate (CS-WUR) di Riau, Masjid Raya Batam Center, dan pekerjaan MRT fase 2A Contract Package 202 (CP 202).
Adapun PT MRT Jakarta (Perseroda) telah menetapkan Shimizu Adhi Karya Joint Venture-SAJV sebagai kontraktor pelaksana pembangunan MRT Jakarta fase 2A CP202. Proyek kontruksi MRT fase 2ACP 202 merupakan kerja sama Shimizu dan Adhi Karya dengan porsi Adhi Karya sebesar 35 persen.
Sebelumnya, SAJV juga telah bekerja sama dalam pembangunan MRT Jakarta Fase 2A CP201 (Bundaran HI-Harmoni). Proyek MRT Fase 2A CP 202 meliputi pembangunan tiga buah stasiun bawah tanah, serta jalur tunnel atau terowongan bawah tanah dari Harmoni hingga Mangga Besar.
Melalui pekerjaan proyek ini, Adhi Karya terus mengembangkan kompetensi di bidang prasarana perkeretapian. Sebelumnya mengerjakan proyek prasarana LRT Jabodebek dengan struktur elevated, Adhi Karya meningkatkan pengembangan kompetensi di prasarana perkeretapian dengan struktur underground.
Advertisement
