Liputan6.com, Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan 762 sertifikat tanah kepada 656 masyarakat di Desa Ongkaw III, Kecamatan Sinonsayang, Minahasa Selatan Sulawesi Selatan, untuk menuntaskan konflik lahan yang terjadi selama ini.
"Masyarakat baru saja menerima sertifikat dari Tanah Objek Reforma Agraria (Tora)," kata Hadi seperti dikutip Antara, Kamis (15/9/2022).
Advertisement
Hadi Tjahjanto yang didampingi oleh Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni menuturkan, masyarakat Desa Ongkaw harus menunggu kepastian selama 33 tahun terkait kepemilikan tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Jasa Jastamin. Tanah tersebut merupakan bekas HGU dari PT Jasa Jastamin.
Dengan diberikannya sertifikat tanah ini, Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa tanah masyarakat sudah terdaftar di Kantor Pertanahan dan sudah jelas letak, luas, dan nama pemiliknya.
Selain itu mantan Panglima TNI ini mengungkapkan, tanah yang didapat dari proses redistribusi ini sudah sah secara hukum menjadi milik masyarakat seutuhnya.
Dengan diserahkannya 762 sertifikat tanah tersebut, masyarakat setempat akhirnya memiliki kepemilikan resmi tanah yang ditempati dan dijadikan ladang hidup seperti bertani setelah melalui penantian yang panjang.
"Hari ini setelah 33 tahun berkat kerja sama pemerintah daerah, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), sudah bisa menyelesaikan keinginan masyarakat tersebut. Tanah itu bisa dibagikan kepada 656 keluarga dan jumlahnya 762 sertifikat," kata Menteri Hadi.
Hadi Tjahjanto ke depannya meminta kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat untuk menjaganya dengan baik. "Sertifikat ini sudah by name. Sertifikat itu harus disimpan dengan baik," kata dia.
Lahan Kamu Diserobot Mafia Tanah? Laporkan ke Menteri Hadi Tjahjanto di Nomor Whatsapp Ini
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan layanan hotline pengaduan masyarakat untuk memberantas praktik mafia tanah. Layanan hotline ini bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia Tbk.
Masyarakat yang menemukan adanya praktik mafia tanah atau kedapatan tanahnya diserobot oleh pihak yang tidak bertanggungjawab bisa melaporkannya melalui aplikasi WhatsApp di nomor 081110680000.
Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyatakan, melalui terobosan ini Kementerian ATR/BPN ingin meningkatkan pelayanan serta responsif terhadap kritik dan saran masyarakat.
"Dalam rangka mengubah wajah ATR/BPN menjadi Kementerian yang lebih terbuka, responsif, melayani dan menerima kritikan, pada kesempatan ini saya juga meluncurkan hotline kontak pengaduan masyarakat melalui WhatsApp di 081110680000," kata Menteri Hadi di Jakarta, Rabu 2 Juli 2022.
Layanan hotline pengaduan ini akan dikaitkan langsung dengan evaluasi kinerja Kakanwil dan Kakantah beserta jajarannya.Dengan demikian, respons dan kemampuan menyelesaikan keluhan masyarakat menjadi menjadi KPI (Key Performace Indicators) dalam menentukan promosi, mutasi, rotasi atau bahkan demosi di tubuh ATR/BPN.
"Kita lahir melayani rakyat, maka kualitas pelayanan adalah indikator keberhasilan utama," jelas Hadi.
Selain meluncur layanan hotline, Kementerian ATR/BPN juga meluncurkan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) dan Pembukaan Loket Prioritas yang dikhususkan bagi pengurus tanah secara langsung, tidak diwakili pihak ketiga.
"Kita berikan karpet merah untuk warga yang mengurus sendiri administrasi tanahnya," tutur Menteri Hadi.
Menteri Hadi pun mengucapkan terima kasih kepada PT Telkom Indonesia atas dukungan dan support untuk mendorong digitalisasi layanan aduan publik ini.
"Semenjak dilantik saya terus fokus pada pertanyaan, bagaimana rakyat bisa percaya dan menjadi dekat dengan Kementerian ATR/BPN. Jawabannya BPN harus terus meningkatkan inovasi pelayanan dan responsif terhadap kritik, keluhan dan saran masyarakat," tuturnya.
Advertisement
Menteri Hadi Tjahjanto Dapat Penghargaan dari Pemerintah Prancis
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menerima kunjungan dari Vice Chief of the French Air and Space Force, Lt. General Frédéric Parisot. Saat menerima kunjungan, Menteri ATR/Kepala BPN turut didampingi oleh Nanny Hadi Tjahjanto.
Dalam kesempatan tersebut, Hadi Tjahjanto bersama Lt. General Frédéric Parisot melakukan nostalgia selama mengenyam tugas belajar bersama di College Interarmees de Defence, Prancis, angkatan 8 tahun 2001.
Hadi Tjahjanto juga membagikan ceritanya terkait jabatan yang ia emban saat ini sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.
"Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Prancis ini kebetulan adalah teman sekelas saya pada waktu tugas belajar di Prancis. Bahkan teman satu grup, jadi kemana-mana bareng berdua dalam melaksanakan tugas-tugas belajar di sana," ucap Hadi Tjahjanto dalam keterangan tertulis, Senin 12 September 2022.
Usai berbincang, Vice Chief of the French Air and Space Force menyerahkan penghargaan dari Pemerintah Prancis kepada Hadi Tjahjanto, yaitu penghargaan “Commander of the National Order of Merit”.
Penghargaan tersebut merupakan satu penghargaan tertinggi dari Pemerintah Prancis atas hubungan kerja sama yang telah terjalin dengan baik, terutama saat Hadi Tjahjanto menjadi seorang Prajurit TNI.
"Kerja sama baik ini dalam hal melaksanakan kegiatan latihan antar angkatan ataupun pendidikan antar angkatan yang dulu saya bina ketika menjabat sebagai Panglima TNI selama empat tahun," ungkap Hadi Tjahjanto.
Terkait dengan penerimaan penghargaan tersebut, Hadi Tjahjanto menuturkan, sebelumnya Pemerintah Prancis telah berencana mengundangnya untuk menerima medali ini. "Tapi baru sekarang bisa diserahkan bersama dengan kunjungan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Prancis," tutur Hadi Tjahjanto.
