Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan juga soal bantuan langsung tunai (BLT) di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Advertisement
Menurut AHY, BLT yang digagas di era Presiden Ri ke-6 Susilo Bambang Yudhaoyono (SBY) pernah diejek dan dijelek-jelekan. Namun berbanding terbalik, saat ini justru ditiru pemerintahan Jokowi.
Adapun, Program BLT diinisiasi oleh pemerintahan SBY pada 2005 silam. Hal itu guna merespons kenaikan harga BBM dan sembako.
“BLT, produk kebijakan Presiden SBY, yang dulu ditentang oleh sebagian kalangan, tapi justru sekarang ditiru dan terbukti menjadi penyangga utama, daya beli masyarakat,” kata AHY dalam keterangannya, Jumat (16/9/2022).
Meski demikian, AHY menyatakan BLT bisa menjadi solusi kenaikan harga BBM, dengan catatan harus tepat sasaran dan jangan ada kaitan dengan politik.
“Kenyataannya, harga BBM, sudah dinaikkan. Untuk itu, Demokrat menawarkan dua solusi. Pertama, bantuan kepada rakyat, yang ekonominya lemah, atau BLT jumlah uangnya harus cukup, tepat sasaran, dan harus bebas dari politik,” kata dia.
Selain itu, AHY mengingatkan saat ini minyak dunia sudah turun, oleh karena itu ia meminta pemerintah untuk bisa menurunkan harga BBM karena sangat memberatkan masyarakat.
"Jika harga minyak mentah dunia menurun, turunkan kembali harga BBM kita. Jangan sebaliknya, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM justru dinaikkan,” tegasnya.
Menurut AHY, selain menurunkan harga BBM, dirinya menyarankan pemeintah melakukan relokasi anggaran hingga penundaan mega proyek seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk mencegah kenaikan BBM.
“Sesungguhnya, ada banyak cara, untuk menyelamatkan fiskal, selain menaikkan harga BBM. Misalnya, dengan melakukan realokasi anggaran; penentuan prioritas; termasuk, penundaan sejumlah proyek nasional, yang tidak sangat mendesak,” tegasnya.
BLT Sempat Ditolak Jokowi dan Megawati
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah menyatakan menolak adanya BLT yang diberikan oleh pemerintah SBY kepada masyarakat pada 2008 silam. Hal itu menurut Presiden RI ke-5 ini karena akan melahirkan mental peminta-minta.
”Penyaluran BLT membuat bangsa semakin bermental peminta-minta. Memangnya pemerintah RI itu Santa Claus? Bagaimana jika rakyat kita bermental seperti itu?" kata Megawati saat membuka rapat kerja nasional PDIP di Makassar, 27 Mei 2008 silam.
Megawati pun menyindir keras mengenai harga diri bangsa di program bantuan dari Presiden Ri ke-7 SBY tersebut.
"Bagaimana harga diri bangsa? Apakah kita bisa menjadi sebagai bangsa jika orang tidak menggunakan tenaganya untuk bekerja, tetapi meminta-minta?" tutur pendiri PDIP tersebut.
Sementara pada 2012 silam, kala itu Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo juga dengan tegas menolak adanya BLT yang digulirkan oleh Presiden ke-6 SBY.
Menurut Jokowi, bantuan langsung boleh saja diberikan, tetapi bukan dengan cara cuma-cuma. Melainkan bantuan yang diberikan pemerintah digunakan sebagai pemancing untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.
"Kalau diberikan langsung tunai begitu, itu namanya kita mendidik masyarakat hanya menjadi tangan di bawah, menengadahkan tangan saja," kata Jokowi, 28 Maret 2012 silam.
Karena menurut Jokowi, pemberian bantuan digunakan ke masyarakat adalah sebagai pemacing. Hal ini akan menumbuhkan gairah masyarakat untuk menghasilkan uang lewat usaha yang dirintisnya.
"Tetapi jika bantuan itu untuk memberdayakan, ke depannya masyarakat bisa menghasilkan sendiri uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya," tuturnya.
Bahkan saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014, dirinya menyatakan menolak program BLT yang digulirkan oleh Presiden ke-7 SBY. Dia menyebut sejak awal tidak pernah setuju adanya BLT tersebut.
Menurut Jokowi, BLT tersebut bukan berupa uang melainkan bantuan itu diberikan kepada usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil. Termasuk usaha rumah tangga yang produktif.
"Saya memang dari dulu tidak senang dengan bantuan tunai. Kalau bisa, bantuan itu diberikan kepada usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil dan rumah tangga yang produktif, itu akan lebih baik," ungkap Jokowi.
Advertisement
Disindir Keras AHY, Risma: Saat Ini Kondisi Negara Sedang Tidak Stabil
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma menjawab sindiran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal program bantuan langsung tunai (BLT) yang pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat kritik, namun dipakai pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat ini.
Risma menyampaikan bahwa saat ini kondisi sedang tidak stabil sehingga pemerintah menyalurkan BLT bahan bakar minyak (BBM).
"Jadi sebetulnya yang disampaikan karena saat kita tahu memang ada kondisi yang tidak stabil, tidak seperti biasanya maka diturunkan BLT BBM," jelas Risma dalam konferensi pers yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/9/2022).
Ketua DPP Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan bahwa kondisi yang tak stabil ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga dirasakan negara-negara lain. Selain BLT BBM, pemerintah juga sudah menyalurkan bantuan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
"Ini kan bukan terjadi hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, jadi makanya diturunkan BBM. Kemudian kemarin diturunkan pada saat kemarin terjadi Covid-19," ujarnya.
Mantan Wali Kota Surabaya ini menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Dasar 1945, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh sebab itulah, pemerintah menggelontorkan sejumlah bantuan kepada masyarakat.
"Memang gini sebagaimana di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi itu lah konsepnya," tutur Risma.
