Liputan6.com, Washington D.C - Seorang hakim federal pada Kamis menolak permintaan Departemen Kehakiman untuk memperkenankan para penyelidiknya mendapatkan kembali akses ke sekitar 100 dokumen bertanda rahasia yang disita oleh FBI selama penggeledahan di kediaman mantan Presiden Donald Trump di Florida.
Dikutip dari laman CBS News, Jumat (16/9/2022), Hakim Distrik AS Aileen Cannon menolak untuk mengubah semua keputusannya pada 5 September yang menghalangi Departemen Kehakiman untuk menggunakan sekitar 11.000 dokumen yang diambil dari Mar-a-Lago selama penggeledahan pada 8 Agustus untuk tujuan investigasi, sambil menunggu peninjauan materi oleh penengah independen yang dikenal sebagai ahli khusus.
Advertisement
Dalam putusan setebal 10 halaman, Cannon menolak dua premis dari Departemen Kehakiman dalam mosi: bahwa sekitar 100 dokumen yang menjadi inti permohonan adalah catatan rahasia dan Trump tidak dapat dianggap memiliki "hak kepemilikan atas salah satu dokumen tersebut," dan Trump tidak memiliki klaim hak istimewa yang masuk akal atas catatan-catatan ini.
"Pengadilan tidak pantas untuk menerima keputusan pemerintah tentang masalah-masalah penting dan yang diperdebatkan ini tanpa peninjauan lebih lanjut oleh pihak ketiga yang netral dengan cara yang lebih cepat dan teratur," tulisnya.
Dalam instruksinya, Canon mengatakan, meskipun ia setuju dengan Departemen Kehakiman bahwa “publik seharusnya dilayani dengan prinsip-prinsip dan prosedur perdata dan pindana yang merata,” terlepas dari siapa saja yang terlibat, “tentu benar bahwa prosedur yang merata tidak kerap menghendaki kepercayaan pada Departemen Kehakiman.”
Minggu lalu, Jaksa Federal meminta Cannon untuk mengizinkan pemerintah agar dapat mengakses lebih dari 100 dokumen yang lolos klasifikasi dan dapat digunakan dalam penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung terhadap Trump, tetapi perintah hakim tidak dapat digunakan oleh penyelidik untuk saat ini.
Departemen Kehakiman juga meminta Cannon untuk mencabut bagian dari perintah terkait hari buruhnya yang mengharuskan pemerintah untuk mengungkapkan catatan dengan klasifikasi khusus kepada seorang ahli untuk ditinjau.
Cannon juga resmi menunjuk ahli khusus untuk memeriksa dokumen yang disita oleh FBI selama penggeledahan pada 8 Agustus, untuk mencari dokumen mana yang mungkin merupakan subjek klaim hak istimewa antara pengacara-klien untuk menunjuk Hakim Raymond Dearie, mantan hakim kepala untuk Pengadilan Wilayah AS, untuk peran tersebut.
Keputusan Cannon Membuka Jalan Banding
Jaksa Federal berargumen dalam mosinya mengakan, jika keputusan Canon tidak dapat diubah dalam melindungi dokumen-dokumen yang akan diselidiki itu, pemerintah dan publik akan menderita kerugian yang bahkan sulit untuk diperbaiki dari penundaan penyelidikan yang tidak semestinya.
Para pengacara Departemen Kehakiman, termasuk pejabat tinggi keamanan nasional juga mengatakan bahwa menghentikan penyelidikan dapat beresiko merugikan kepentingan keamanan nasional dan intelijen negara.
Akan tetapi, tim hukum Trump menentang permintaan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman dan mengklaim dalam pengajuaannya di hari Senin (12/9) bahwa beberapa dokumen atau catatan yang disita mungkin tidak sesuai dengan klasifikasi lagi.
Mereka juga menganggap kontroversi seputar dugaan pemindahan dan penyimpanan informasi rahasia yang tidak tepat oleh Trump sebagai "sengketa penyimpanan dokumen yang telah lepas kendali."
Keputusan Cannon yang menolak permintaan Departemen kehakiman ini membuka jalan bagi pemerintah untuk mengajukan banding ke Pengadilan Banding AS ke-11, seperti yang dikatakan jaksa penuntut kepada pengadilan bahwa mereka berniat untuk melakukannya.
Ketika FBI melakukan penggeledahan di propertinya di Florida Selatan pada 8 Agustus, para petugas menyita 33 barang, kotak, atau kontainer dari ruang penyimpanan dan dari meja di kantor Trump yang berisi 103 dokumen bertanda "confidential," "secret" atau "top secret," menurut daftar properti terperinci yang dipublikasikan bulan ini.
Penyelidik federal juga mengambil folder kosong dengan spanduk rahasia, bersama dengan artikel berita cetak, buku, foto, dan artikel tentang pakaian, kata pengacara pemerintah.
Advertisement
FBI Sita Dokumen Rahasia dari Donald Trump, Diduga Langgar UU Spionase AS
Sementara itu, Agustus lalu FBI mengambil 11 set file rahasia dalam penggeledahan tanah milik mantan Presiden AS Donald Trump di Florida minggu ini, menurut surat perintah penggeledahan.
Set tersebut mencakup dokumen bertanda "TS/SCI", sebutan untuk materi rahasia yang dapat menyebabkan kerusakan "sangat serius" pada keamanan nasional AS, demikian seperti dikutip dari BBC, Sabtu (13/8/2022).
Trump membantah melakukan kesalahan dan mengatakan barang-barang itu tidak diklasifikasikan.
Ini adalah pertama kalinya rumah seorang mantan presiden digeledah dalam penyelidikan kriminal.
Daftar barang-barang itu dipublikasikan pada Jumat 12 Agustus setelah seorang hakim membuka segel dokumen tujuh halaman yang menyertakan surat perintah yang mengesahkan penggeledahan kediaman Trump di Palm Beach, Mar-a-Lago.
Dikatakan lebih dari 20 kotak barang diambil pada hari Senin, termasuk foto, catatan tulisan tangan, informasi yang tidak ditentukan tentang "Presiden Prancis" dan surat grasi yang ditulis atas nama sekutu lama Trump Roger Stone.
Selain empat set file rahasia, daftar ini mencakup tiga set "dokumen rahasia" dan tiga set materi "rahasia".
Donald Trump Gugat Departemen Kehakiman Usai Mar-a-Lago Digerebek FBI
Setelah beberapa dokumen diambil dan diselidiki FBI, beberapa hari kemudian mantan Presiden AS Donald Trump telah meminta hakim untuk membekukan penyelidikan departemen kehakiman atas file yang disita dari rumahnya dalam pencarian FBI.
Dilansir BBC, Selasa (23/8/2022), dalam gugatannya, tim hukumnya meminta agar seorang pengacara independen ditunjuk untuk mengawasi dokumen yang dikeluarkan agen dari Mar-a-Lago di Florida bulan ini.
Sebelas set file rahasia diambil dari tanah milik Trump pada 8 Agustus, menurut FBI.
Trump sedang diselidiki karena berpotensi salah menangani dokumen.
Pada hari Senin, pengacaranya meminta agar seorang pengacara pihak ketiga - yang dikenal sebagai master khusus - ditunjuk untuk menentukan apakah file yang disita dilindungi oleh hak istimewa eksekutif, yang memungkinkan presiden untuk menahan komunikasi tertentu dari rilis publik.
Master khusus biasanya ditunjuk dalam kasus pidana di mana ada kekhawatiran bahwa beberapa bukti mungkin dilindungi di bawah hak istimewa pengacara-klien, atau perlindungan lain yang dapat membuatnya tidak dapat diterima di pengadilan.
"Tidak masuk akal membiarkan tim kejaksaan meninjaunya tanpa perlindungan yang berarti," kata gugatan setebal 27 halaman itu.
Advertisement
