Liputan6.com, Jakarta Seminggu sudah pemerintah resmi menaikkan harga BBM atau bahan bakar minyak subsidi jenis pertalite dan solar. Untuk pertalite, harga naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Sementara solar, harganya naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter. Hal ini seiring membengkaknya anggaran subsidi energi menjadi Rp 502 triliun dari proyeksi awal Rp 170 triliun APBN 2022.
Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM dikhawatirkan para pengamat akan mengerek tingginya inflasi sampai akhir tahun sehingga berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi.
Advertisement
“Tentunya bukan hal yang mudah bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, namun tak dapat dipungkiri tingginya harga minyak dunia akibat perang Ukraina dan juga kondisi ketidakpastian ekonomi global membuat pemerintah perlu menaikkan harga BBM bersubsidi," ungkap CEO Grant Thornton Indonesia Johanna Gani.
Beberapa sektor yang akan terganggu akibat kenaikan harga BBM tersebut antara lain adalah meningkatnya biaya transportasi, khususnya untuk logistik dan kebutuhan pokok.
Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memastikan biaya jasa logistik akan ikut naik seiring dengan penyesuaian harga bakar minyak, pasalnya konsumsi BBM dalam sektor logistik digunakan mulai dari barang tersebut masih bahan mentah hingga sampai ke konsumen.
Selain itu, dapat dipastikan akan ada penyesuaian tarif angkutan darat. Sebagai imbas penyesuaian harga BBM, maka tarif angkutan darat dapat naik bervariasi antara 5 persen sampai 15 persen bergantung jenis angkutannya.
“Dampak kenaikan harga BBM bisa saja baru mulai terlihat dalam satu atau dua bulan ke depan untuk beberapa industri. Banyak perusahaan yang mungkin menahan kenaikan harga jual dengan melakukan perhitungan ulang, dan penghematan biaya, atau melakukan tes pasar untuk memastikan jika penyesuaian harga terpaksa dilakukan, hal ini tidak akan berimbas negatif terhadap kinerja perusahaan”, sambung Johanna
Inflasi
Sebelumnya, banyak pihak telah mewanti-wanti bahwa pengurangan jatah subsidi BBM akan berdampak pada inflasi, daya beli, angka kemiskinan, hingga pertumbuhan ekonomi. Jika harga pertalite mencapai Rp 10.000, kontribusi terhadap inflasi nasional bisa mencapai 0,97 persen.
Pemerintah pun akan terus memantau dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Pemerintah pun menyiapkan bantuan sosial sebesar Rp 27,2 triliun untuk melindungi kelompok masyarakat miskin. Pemerintah mengeluarkan tiga program bantuan sosial.
Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 12,4 triliun bagi 20,7 juta keluarga kurang mampu. Selain BLT, akan ada subsidi upah sebesar Rp 9,6 triliun yang ditunjukkan bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.
Terakhir, Presiden Jokowi telah memerintahkan daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,2 triliun untuk digelontorkan dalam bentuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan bantuan nelayan.
“Sedangkan bagi masyarakat luas, selain bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu, pemerintah juga perlu mengalokasikan dana subsidi terhadap infrastruktur penunjang aktivitas masyarakat seperti meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan transportasi publik dan mematok harga yang masih terjangkau. Namun penting kiranya untuk jangka panjang, pemerintah dapat mulai memberikan edukasi yang bisa memotivasi masyarakat untuk mulai beralih pada energi alternatif yang terjangkau dan dapat diperbaharui“, tutup Johanna.
Advertisement
Bagikan BLT BBM serta BSU 2022, Begini Perintah Jokowi ke Mensos dan Menaker
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pembagian program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) dan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 yang telah berjalan sejak akhir Agustus lalu dapat terus dilakukan secara mudah, cepat, dan tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan pers bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Istana Merdeka Jakarta, melansir Setkab, Jumat (16/09/2022).
“Saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik, dan saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat dan tepat sasaran,” ujar Presiden Jokowi.
Kepala Negara melanjutkan, pihaknya selalu meninjau secara langsung proses penyerahan bantuan sosial tersebut dalam setiap kunjungan kerjanya ke daerah.
Misalnya pada penyerahan BLT BBM di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kota Bandar Lampung.
“Kemarin juga saya melihat juga di Provinsi Maluku di Kabupaten Maluku Tenggara, di Kota Tual, di Kepulauan Aru dan juga di Kabupaten Maluku Barat Daya,” ucapnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Pemerintah secara resmi mengumumkan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 3 September 2022 yang lalu agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
Anggaran subsidi tersebut kemudian dialihkan ke dalam bentuk bantalan sosial. Pertama, BLT BBM dengan alokasi anggaran Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat sebesar Rp 150 ribu per bulan selama empat bulan. Kedua, BSU dengan alokasi anggaran Rp 9,6 triliun diperuntukkan bagi 16 juta pekerja.
