Liputan6.com, Jakarta - Partai Buruh bersama 4 konfederasi besar di Indonesia akan kembali melakukan aksi unjuk rasa serempak di 34 provinsi pada tanggal 4 Oktober 2022. Aksi demo yang akan dipusatkan di sekitar Istana Kepresidenan ini rencananya diikuti ribuan massa buruh.
"Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana. Diikuti kurang lebih 5-7 ribu orang yang berasal dari Jabodetabek," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dikutip dari siaran pers, Sabtu (17/9/2022).
Baca Juga
Advertisement
Ada tiga tuntutan yang akan disuarakan para buruh dalam aksi demo ini, antara lain tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kemudian, tolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan naikkan upah minimum tahun 2023 sebesar 13 persen.
"Serta akan disuarakan juga penolakan terhadap RUU Sisdiknas," ucapnya.
Said menyampaikan, demo BBM kembali digelar karena harga minyak dunia sudah turun. Dengan demikian, kata dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus menurunkan harga BBM seperti harga semula.
Selain itu, dia menyebut bahwa daya beli masyarakat pekerja, khususnya kaum buruh, pekerja rumah tangga, kaum miskin kota, sudah merosot 30 persen karena naiknya angka inflansi.
Kenaikan inflansi disumbang oleh harga sewa rumah yang naik 12 persen, transportasi naik 20 persen, dan makanan 15 persen.
"Dalam situasi seperti ini, tidak mungkin rakyat kecil bisa bertahan," ujar Said.
Di menuturkan dengan ron BBM yang lebih baik dibandingkan Pertalite dan solar bersubsidi, bisa menjual lebih murah. Oleh sebab itu, Partai Buruh bersama puluhan ribu massa akan kembali menggelar aksi besar-besaran pada 4 Oktober.
"Jika aksi 4 Oktober tidak digubris, maka bisa dipastikan pada akhir November atau awal Desember 2022, Partai Buruh bersama dengan 60 federasi tingkat nasional akan menggelar mogok nasional stop produksi diikuti 5 juta buruh, petani, pengemudi, dan kelas pekerja lainnya," tegas Said Iqbal.
Gelombang Demo BBM Digelar hingga Akhir September
Sebelumnya, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, pihaknya akan melakukan aksi bergelombang dan bergantian di tiap daerah selama bulan September 2022 terkait kenaikan harga BBM. Aksi dilakukan setiap hari, kecuali Jumat, Sabtu dan Minggu.
"Kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat bawah. Secara bersamaan, Menaker sudah menyampaikan kenaikan upah 2023 menggunakan PP 36 yang notabene adalah aturan turunan dari omnibus law UU Cipta Kerja. Itu artinya, tidak akan ada lagi kenaikan upah," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Sabtu 10 September 2022.
Karena itu, kami mengusung tiga isu. Tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah minimum 2023 sebesar 10 persen-13 persen. Tiga isu itu merupakan satu kesatuan yang akan diperjuangkan klas pekerja," sambungnya.
Menurutnya, strategi yang akan dipakai Partai Buruh adalah dengan melakukan demo kenaikan BBM di daerah. Titik aksi di daerah adalah di kantor Gubernur, Bupati/Walikota, atau DPRD.
Lalu, untuk output yang diharapkan dalam aksi daerah ini adalah meminta Gubernur atau Bupati/Walikota membuat surat rekomendasi penolakan kenaikan BBM kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI.
"Aspirasi daerah harus didengar. Surat rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM dikirim ke Presiden dan pimpinan DPR. Supaya mereka paham bahwa kebijakan pusat telah menyengsarakan rakyat di daerah," ujarnya.
Kemudian, output kedua meminta Gubernur dan Bupati mendesak DPR membuat pansus BBM. Pansus DPR RI ini diharapkan bisa membongkar kenapa swasta bisa menjual BBM lebih murah.
"Apa yang terjadi dengan pembiayaan bersubsidi? Apakah ada mafia di penentuan harga BBM? Serta apa implikasi terhadap daya beli yang merosot?," ucapnya.
Advertisement
