Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyatakan tidak ada program Food Estate yang palsu. Namun, ia menegaskan data-data soal program Food Estate diduga dimanipulasi atau di-mark up oleh Kementerian Pertanian (Kementan).
"Perlu saya tegaskan tidak ada Food Estate palsu. Yang ada adalah data di-mark up oleh Kementerian Pertanian dari hasil Food Estate," tegas Sudin saat rapat dengan pendapat (RDP) bersama Kementan, Selasa (24/1/2023).
Advertisement
Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan jika Food Estate palsu, maka tidak ada potensinya untuk menghasilkan hasil-hasil pertanian. Ia memastikan program Food Estate memiliki potensi, tetapi data-datanya dimanipulasi.
"Saya juga tergelitik baca di media. Food Estate palsu, enggak ada yang palsu Food Estate. Kalau palsu itu berarti tidak ada Food Estate-nya tidak ada potensinya. Tapi ini ada Food Estate-nya yang kurang pas adalah laporan perihal produksinya," papar Sudin.
Untuk itu, ia memastikan pihaknya sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menyelidiki Food Estate di berbagai wilayah.
"Kita sudah sepakat saya diminta untuk membuat Panja prihal Food Estate diberberapa wilayah," tandas Sudin.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan melaksnakan program Food Estate bukan perkara mudah. Menurutnya, di sektor pertanian ada kendala atau faktor alam yang mempengaruhi hasil produksi tani.
"Bukan seperti membalik tangan. Berhadapan dengan lahan, berhadapan dengan hama, berhadapan cuaca, berhadapan dengan orang. Butuh kesabaran untuk mengurusnya," ujar Syahrul Yasin Limpo di Gedung DPR RI Jakarta, Senin 16 Januari 2023.
Bertebaran Data Palsu di Program Food Estate
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan, banyak data yang palsu dalam program Food Estate yang merupakan program strategis nasional Kementerian Pertanian (Kementan).
"Contohnya Food Estate di beberapa tempat, kami komisi IV sudah menyiapkan panja bahkan beberapa teman-teman mengusulkan untuk di buat pansus, karena di situ banyak data yang palsu," kata Sudin dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di kantor DPR, Senin 16 Januari 2023.
Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kementerian pertanian terutama terkait dengan lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh Sekjen Kementan.
Sudin pun mengingatkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, bahwa terdapat anak buahnya yang kinerjanya sangat buruk, yakni Sekjen.
"Saudara menteri, yang berkhianat terhadap anda, yang menusuk anda tidak mungkin orang dari jauh itu orang dari dekat anda. Saya hanya menekankan saja berkali-kali, kita sudah bicara dari hati ke hati bahwa yang berkhianat pasti orang dekat bukan orang jauh," ujarnya.
Hal itu terlihat dari kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Sekjen Kementan, utamanya dengan instansi terkait seperti badan pangan nasional Perum Bulog Bappenas dan Kementerian Perdagangan, dan Dirjen anggaran.
Maka Komisi IV pun meminta kebijakan automatic adjustment pada anggaran belanja Kementerian pertanian agar diperhatikan lagi, diantaranya Kementerian Pertanian menjawab kembali prioritas kegiatan program yang tidak berdampak langsung pada petani.
Advertisement
Efisiensi
Kemudian, dilakukan efisiensi kegiatan bagi yang sudah dirancang namun tidak berdampak secara nasional. Selain itu, kegiatan kantor seperti rapat-rapat di hotel, pengadaan mobil dinas, perjalanan dinas melibatkan banyak pegawai agar dikurangi.
"Hal yang perlu diperhatikan adalah berkenaan dengan alokasi anggaran kesekjenan yang terdiri Rp 1,4 triliun yang konon katanya tukinnya Rp 1,1 triliun padahal anggarannya tersebut seharusnya 50 persen," ujarnya.
Sudin pun mengaku sangat kesal dengan kebohongan-kebohongan yang dilakukan salah satu anak buah Mentan, yakni Sekjen Kementan. Bahkan, komisi IV menyarankan ada penggantian eselon 2 saja untuk memperbaiki kinerja di Kementan.
"Saya sudah cape melihat kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Sekjen ini jujur saya katakan seperti contohnya Saya tegaskan di sini, saya tanya apakah ada penggantian eselon 2 mohon maaf bapak lagi kita cek, jujur saya tadinya tidak mau banyak bicara hal ini saya hanya fokus pada refocusing," ujarnya.
Lanjut Sudin menyampaikan, Komisi IV juga mengingatkan bahwa kegiatan Kementerian pertanian tidak hanya sebatas pada kegiatan proyek saja tetapi fungsi pelayanan pada petani harus ditingkatkan.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah program-program yang harusnya berdampak besar, namun tidak berhasil dilakukan evaluasi dan laporan, khususnya menyangkut kegiatan pengembangan kedelai maupun vaksinasi PMK.
