Liputan6.com, Jakarta - Badan Otoritas Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) tengah mencari kalangan profesional untuk mengisi sejumlah posisi kosong dalam organisasi di bawah Badan Otorita IKN. Dengan tujuan, agar lembaga tersebut bisa beroperasi paling lambat akhir 2022.
Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN Sidik Pramono mengabarkan, terkait dengan pengisian organisasi, Otorita IKN menjaring individu bertalenta, profesional, serta dengan menerapkan prinsip meritokrasi.
Advertisement
"IKN Nusantara yang ingin kita bangun adalah kota masa depan berkelas dunia. Sehingga diperlukan individu dan organisasi atau birokrasi yang lincah dan profesional untuk menjawab tantangan masa depan," ujar Sidik dalam penyampaian tertulis, Minggu (18/9/2022).
Sidik menyampaikan, untuk dasar penetapan struktur organisasi serta pengisian jabatan atau perangkat di bawah Kepala dan Wakil Kepala OIKN, itu diatur dalam Peraturan Kepala OIKN Nomor 1 Tahun 2022.
"Perangkat organisasi di bawah Kepala dan Wakil Kepala OIKN terdiri atas Sekretariat, 7 Deputi, dan Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan. Penentuan jumlah Deputi didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja," bebernya.
"Merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, paling sedikit 2 Deputi diutamakan dari unsur masyarakat lokal di Kalimantan Timur," dia menambahkan.
Menurut dia, untuk pertama kalinya pemenuhan sumber daya manusia (SDM) dalam posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dilaksanakan berdasarkan penugasan atau penunjukan oleh Presiden berdasarkan usulan Kepala OIKN.
Juga untuk pertama kalinya, pemenuhan kebutuhan jabatan administrator dan fungsional di tahap awal dilaksanakan berdasarkan penunjukan dan pengangkatan oleh Kepala OIKN, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Pengisian pejabat OIKN diharapkan bisa segera membantu pelaksanaan tugas OIKN dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN, dan pengembangan IKN serta Daerah Mitra," tuturnya.
IKN Nusantara Kebanjiran Investor Asing, Ini Daftarnya
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta anggota DPR untuk tidak khawatir mengenai rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Bahlil menjamin ada banyak negara ingin menanamkan modalnya di ibu kota baru.
"Tidak perlu ada keraguan ada investasi di IKN apa enggak, saya lebih senang kita kolaborasi melakukan hal ini," kata Bahlil saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Bahlil membeberkan sudah ada sejumlah negara yang akan menjadi pemodal pembangunan IKN Nusantara. Antara lain Uni Emirat Arab (UEA), China, Korea Selatan, Jepang hingga negara-negara Eropa.
"Pertama UEA, China. Lalu kunjungan kami kemarin Korea dan Jepang, dan beberapa negara Eropa," kata Bahlil.
Tak hanya itu, Taiwan juga berminat untuk menanamkan modalnya di IKN Nusantara. "Taiwan pun mau lakukan investasi lewat postcnt dan ini sudah dilaporkan ke Bapak Presiden," ungkap Bahlil.
Mantan Ketua Umum Hipmi ini menegaskan, pembangunan IKN tidak akan banyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Instrumen keuangan negara tersebut hanya akan membiayai 20 persen dari total dana yang dibutuhkan dalam pembangunan kota baru untuk Indonesia.
"Pembangunan IKN tidak semuanya lewat APBN. Kalau tidak salah 20 persen dari total pendanaan IKN ini oleh APBN, sisanya lewat swasta," pungkas Bahlil Lahadalia.
Advertisement
Jokowi Minta IKN Jadi Proyek Strategis Nasional
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara masuk dalam proyek strategis nasional (PSN).
Ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Bogor, Selasa (6/9/2022).
"Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk ibu kota negara juga ditetapkan sebagai proyek PSN, karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan ibu kota," ujar Airlangga.
Jokowi menginstruksikan agar ibu kota negara (IKN) Nusantara ditetapkan sebagai PSN guna mempermudah proses pembangunan.
Jokowi memimpin rapat terbatas terkait evaluasi proyek strategis nasional (PSN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/9). Presiden menginstruksikan agar seluruh PSN selesai secara fisik sebelum tahun 2024.
"Bapak Presiden meminta agar keseluruhan proyek secara nasional bisa selesai secara fisik sebelum 2024," jelas Airlangga.
Menurut Airlangga, Presiden menekankan agar seluruh PSN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja.
Presiden juga berharap PSN yang ditetapkan pemerintah dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.
"Apakah itu bendungan, apa itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat," papar Airlangga.
