SBY dan Bisikan Ramalan Pilpres 2024 Akan Diatur, Hanya Ada 2 Pasang Calon

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku melihat tanda-tanda ada potensi kecurangan pada Pilpres 2024. Berikut selengkapnya.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 18 Sep 2022, 10:39 WIB
Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertepuk tangan saat hadir dalam Rapimnas Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Jumat (16/9/2022). Dalam pidatonya, AHY menyebut Demokrat sedang intens dengan 2 partai dan Demokrat tengah intens membangun komunikasi dengan 2 partai yang juga memiliki semangat dan energi perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku melihat tanda-tanda ada potensi kecurangan pada Pilpres 2024. Ada skenario memunculkan hanya ada dua pasangan capres-cawapres dalam pesta demokrasi tersebut.

Dia mengklaim tak asal bicara. Tanda-tanda itu muncul dari bisikan yang datang ke telinganya. 

Menurut dia, nantinya Pemilu 2024 hanya muncul dua poros. Dia menyebut, dua poros itu adalah pasangan yang dikehendaki oleh pihak-pihak tertentu. 

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti hanya diinginkan oleh mereka hanya dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," urai SBY dalam video di akun TikTok @pdemokrat.sumut, seperti dikutip Liputan6.com, MInggu (18/9/2022).

Bahkan, sebagai partai yang saat ini berseberangan dengan pemerintah, Demokrat disebut tidak boleh berharap dapat mengajukan calon presiden dan wakil presidennya sendiri.

"Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" kata SBY.

Namun, dia tak menyebut siapa sosok 'mereka' dalam pidatonya tersebut.

SBY menegaskan, selama dia menjabat sebagai presiden dua periode, tidak pernah melakukan hal yang disebutnya sebagai kejahatan itu.

"Ingat selama 10 tahun dulu. Kita di pemerintahan. Dua kali menyelenggarakan pemilu termasuk pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebathilan seperti itu," yakin SBY.

Dia menjelaskan, tindakan itu adalah sebuah kebathilan, karena pemilu bukan punya siapa pun, kecuali rakyat.

"Itu (pemilu) bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan dipilih, yang berdaulat juga rakyat," ujar SBY.

Oleh karena itu, dia siap untuk 'turun gunung' di Pemilu 2024 mendatang. 

 

 

 

 


PDIP Bereaksi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP menanggapi serius pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengungkapkan harus 'turun gunung' karena Pemilu 2024 mendatang terindikasi tidak adil.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto justru menyindir balik SBY. Kata dia, catatan pemilu terburuk justru berada di era SBY. Sehingga dia menegaskan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak mungkin melakukan tindakan curang.

“Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Jaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Jaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9/2022).

"Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat. Di luar itu, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk,” tambahnya.

 


Hati-Hati

Hasto menegaskan bahwa kita mempersilakan SBY untuk turun gunung, sama-sama bertarung di Pemilu 2024. Namun Hasto memperingatkan ke SBY untuk berhati-hati jika menganggu Presiden Jokowi.

“Setahu saya, Beliau tidak pernah lagi naik gunung. Jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung. Tetapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDIP akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY. Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi,” kata Hasto.

Hasto menegaskan apa yang disampaikan oleh pihak SBY bahwa selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan Pemilu, mudah sekali dipatahkan.

“Jadi biar para pakar Pemilu yang kredibel yang menilai demokratis tidaknya 10 tahun ketika Demokrat memimpin. Bukan hanya itu, saksi kunci berbagai kasus korupsi besar pun banyak meninggal tidak wajar di jaman Pemerintahan Pak SBY. Itu yang bisa diteliti,” tegasnya.

Infografis SBY-Megawati (Liputan6.com/Triyasni)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya