Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku siap untuk 'turun gunung' di Pemilu 2024 mendatang. Hal itu dilakukan, sebab SBY mengaku mendapat tanda-tanda kecurangan pada pesta demokrasi tersebut.
Tidak hanya itu, SBY bahkan menyatakan, jika Demokrat jangan berharap dapat mengajukan calon presiden dan wakil presidennya sendiri. Sebab nantinya, hanya akan ada dua pasang calon yang dikehendaki ‘mereka’.
Advertisement
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Pangi Chaniago menilai adalah sesuatu yang wajar jika ada kekhawatiran. Apalagi, jika informasi itu dapat dipertanggungjawabkan oleh SBY sendiri.
“Jadi saya juga memahami bahwa kekhawatiran potensi kecurangan itu hal wajar, bisa saja SBY punya informasi lengkap soal itu,” kata Pangi saat dihubungi Liputan6.com, Senin (19/8/2022).
Soal potensi penjegalan calon yang hendak diusung Demokrat, Pangi meyakini hal itu bukan tidak mungkin. Sebab, dalam politik yang menganut sistem ambang batas terdapat kesulitan bagi masing-masing partai yang mengharuskan mereka berkoalisi untuk dapat memberi tiket terhadap calon yang mereka usung.
“Potensi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk dijegal dan potensi cuma dua poros itu mungkin saja terjadi, karena dalam politik itu sah-sah saja karena ambang batas presiden 20 persen itu menyulitkan kepada partai politik mengusung calonnya,” jelas CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting.
Bagi SBY, sambung dosen ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah ini, AHY dan Partai Demokrat adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Oleh karenanya, jika ingin berkoalisi dengan Demokrat, maka syaratnya adalah mengusung AHY.
“SBY ingin koalisi bersyarat bukan koalisi tiket kosong, koalisi dengan kandidasi nama AHY,” Pangi menandasi.
PDIP Bantah Demokrat
Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP menanggapi serius pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengungkapkan harus 'turun gunung' karena Pemilu 2024 mendatang terindikasi tidak adil.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto justru menyindir balik SBY. Kata dia, catatan pemilu terburuk justru berada di era SBY. Sehingga dia menegaskan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak mungkin melakukan tindakan curang.
“Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Jaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Jaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu 17 September 2022.
"Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat. Di luar itu, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk,” tambahnya.
Advertisement
