Buat Dewan Kolonel untuk Puan, Trimedya PDIP: Kalau Ibu Mega Putuskan Lain Kami Tegak Lurus

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan menyatakan, loyalis Ketua DPR Puan Maharani telah membentuk sebuah komunitas bernama Dewan Kolonel untuk menaikkan elektabilitas di Pemilu 2024.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 20 Sep 2022, 14:20 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani (kanan) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra di Padepokan Garuda Yaksa, Sentul, Bogor, Jawa Barat, minggu (4/9/2022). Pertemuan tersebut merupakan bagian safari politik dan komunikasi politik Puan Maharani ke berbagai Partai Politik menjelang Pemilu 2024. Dalam pertemuan itu Prabowo Subianto mengajak Puan Maharani berkuda. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan menyatakan, loyalis Puan Maharani telah membentuk sebuah komunitas bernama Dewan Kolonel untuk menaikkan elektabilitas di Pemilu 2024.

Menurut dia, Dewan Kolonel akan mendukung Ketua DPR itu sembari menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Apapun bagi kami ya mbak Puan, sebelum ibu memutuskan lain. Kalau ibu putuskan lain ya kami tentu tegak lurus," kata Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/9/2022).

Dia mengklaim, jika Puan tak didukung sebagai trah Soekarno maka akan bernasib sama seperti trah Soeharto yang hilang dari Golkar.

"Kami merasa kalau bukan trah Sukarno gampang dikendalikan partai ini. Kami juga tidak ikhlas kalau sampai jadi seperti keluarga Suharto di Golkar," klaim Trimedya.

"Bagaimana mewangikan mbak Puan di dapil kita masing-masing. Kalau program rigid engga tapi kita merasa kita khawatir kalau bukan darah bung Karno ini nasib keluarga bung Karno sama seperti nasib keluarga Suharto di Golkar. Itu juga ada kekhawatiran. Liat saja keluarga pak Harto di Golkar kan seperti apa, padahal Pak Harto yang dirikan Golkar dari nol," sambungnya.

Adapun menurut Trimedya, ide pembentukan Dewan Kolonel ini muncul dari Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Johan Budi Sapto Pribowo.

"Johan Budi bilang kita loyalis mbak harus buat sesuatu, dewan kolonel. Kita tunjukan bahwa kita loyalis mbak. Yaudah dia bilang saya jadi kordinator jadilah pada saat itu. Kemudian pas Pak Utut ke luar kota sama mbak, disampaikan sama Pak Utut, mbak senang," cerita Trimedya.

Dia menegaskan, Dewan Kolonel baru berusia lima bulan dan tak ada struktur resmi. Namun ia menyebut tiap komisi ada anggota fraksi PDIP menjadi koordinator.

"Jenderal cuma dua Jenderal Pacul dan Jenderal Utut," pungkas Trimedya.

 


Banyak yang Berkepentingan Menjegal PDIP di Pemilu 2024

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, banyak pihak yang mencoba menjegal partainya dengan cara memfitnah akan berbagai isu.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PDIP NTB di Kantor DPD PDIP NTB, Kota Mataram, Kamis 15 September 2022 malam. Hadir dalam rapat tersebut Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat dan Sekretaris Umum DPP Bamusi sekaligus anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah beserta seluruh pengurus DPC PDIP se-NTB.

Menurut dia, upaya itu untuk membuat elektoral partai turun. Namun, dia mengingatkan bahwa politik itu menebar kebaikan dan bergerak ke bawah, perjuangkan aspirasi rakyat.

Hasto menegaskan, selama kader dan anggota partai berada bersama rakyat, sederas apapun fitnah, dan Partai terus membangun energi positif, maka kita akan eksis. Karenanya, sebagaimana pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, agar kader terus turun ke bawah.

"Kata Ibu Mega, kita jangan pernah puas. Saya enggak pernah lihat elektoral kita berapa, yang penting strategi kita bagaimana," kata dia.

Hasto juga mengingatkan kepada para kader untuk melek teknologi dalam menyampaikan capaian-capaian pemerintah dan PDIP. Dia menyampaikan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi sampai saat ini terus menggalakkan pembangunan infrastruktur.

Di mana, Jokowi membangun banyak jalan, pelabuhan, bandara, waduk, dan lainnya dengan harapan bisa membawa nilai tambah kepada Indonesia. Namun, Hasto menyampaikan Covid-19 melanda dunia kemudian disusul dengan perang Rusia-Ukraina.

 


Kader Harus Beri Penjelasan

Menurut Hasto, fenomena itu membawa dampak berkali-kali sehingga membawa dunia, termasuk Indonesia, mengalami tekanan ekonomi seperti inflasi.

Krisis pangan dan energi yang dirasakan saat ini merupakan turunan dari beberapa kejadian global itu.

"Nah, kader-kader PDI Perjuangan harus bisa memberikan penjelasan mengapa Pak Jokowi mengambil kebijakan kenaikan BBM, karena subsidi kita naik tiga kali lipat. Memilih subsidi negara mengalami kesulitan. Semua adalah pil pahit," jelas dia.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya