Uni Eropa Bantah Blacklist Sawit RI, Ekspor 4 Juta Ton di 2021

Sebelumnya dilaporkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk meningkatkan produksi kedelai nasional agar kebutuhan kedelai dalam negeri tidak 100 persen bergantung kepada impor. Arahan Jokowi disampaikan saat memimpin rapat tata kelola dan peningkatan produktivitas kedelai di Istana Merdeka, Jakarta.

"Bapak Presiden ingin agar kedelai itu tidak 100 persen tergantung impor, karena dari hampir seluruh kebutuhan yang 2,4 (juta ton) itu produksi nasionalnya kan turun terus," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selepas rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/9).

Airlangga menyebut, Jokowi meminta jajarannya menentukan harga kedelai agar petani tidak dirugikan. Untuk itu, kepala negara meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli dari petani dengan harga yang telah ditentukan.

"Jadi untuk itu, untuk mencapai harga itu nanti ada penugasan dari BUMN agar petani bisa memproduksi. Itu di harga Rp10.000 (per kilogram)," imbuh Airlangga.

Dia menambahkan, persoalan harga yang kurang menarik bagi petani membuat mereka enggan menanam kedelai dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Airlangga, petani tidak bisa menanam kedelai jika harganya di bawah Rp10.000 per kg karena akan kalah dengan harga impor dari Amerika Serikat yang hanya Rp7.700 atau bahkan lebih murah.

"Jadi kita di 2018 misalnya kita produksinya di 700 ribu hektare, nah sekarang di 150 ribu hektare. Jadi kalau petani disuruh milih tanam jagung atau kedelai, ya mereka larinya ke jagung semua. Nah sekarang kita kan ingin semua ada mix, tidak hanya jagung saja tetapi kedelainya juga bisa naik," jelasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal APBN yang seringkali masib dibelanjakan produk impor, sehingga hal itu tidak memberi nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri. Jokowi pun kembali mengucapkan kata "bodoh".

Hal itu dikatakan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Launching Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) dan QRIS Antarnegara yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (29/8).

Jokowi menegaskan, dengan adanya sistem KKP Domestik ini diharapkan bisa mendorong belanja Pemerintah Pusat, Lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah semuanya menuju kepada pembelian produk-produk dalam negeri.

"Jangan sampai saya sudah berpesan betul-betul sangat lucu sekali. Bodoh sekali kalau uang yang dikumpulkan oleh Pemerintah baik dari pajak, PNBP, masuk menjadi APBN dan APBD kemudian belanjanya produk-produk impor," kata Jokowi.

Menurutnya, perkembangan ekonomi digital saat ini betul-betul berada pada kecepatan yang luar biasa. Teknologinya muncul pertama, namun regulasinya telat alias kebingungan mengikuti perkembangan tersebut dan ini terjadi disemua negara.

"Oleh sebab itu, saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan juga QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital dibidang ekonomi, artinya kita tidak ketinggalan amat," ujarnya.

Jokowi meminta kepada Gubernur Bank Indonesia dan juga perbankan utamanya Himbara (Himpunan Bank Negara) agar benar-benar mendampingi, mengawal kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten untuk segera masuk ke sistem ini, sehingga terjadi percepatan pembayaran.

"Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita. Ini yang terus kepala LKPP saya sampaikan berkali-kali agar sistem yang mengawal ini betul-betul segera selesai dan daerah semuanya dengan semangat yang sama membeli produk dalam negeri," ujarnya.

Di sisi lain, Jokowi juga meminta agar QRIS bisa dikoneksikan antar negara sehingga memudahkan UMKM, dan memudahkan dunia pariwisata Indonesia untuk berhubungan dengan negara-negara lain baik dengan Thailand dan semua negara asia.

"Dan diharapkan terjadi efesiensi kita tidak hanya menjadi pasar, dan tidak hanya menjadi pengguna tapi kita memiliki platform aplikasi yang bisa nanti penggunanya semakin banyak," pungkasnya.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memulai proses budidaya kelapa sawit di wilayah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Tanam Perdana Kelapa Sawit di Unit Kebun Maroangin, menjadi penanda utama hadirnya perkebunan kelapa sawit di Enrekang. Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung dan mengapresiasi program PTPN Group ini. 

Bupati Enrekang, Muslimin Bando, menyampaikan dukungan terhadap pengembangan budidaya kelapa sawit di wilayahnya.

“Program pengembangan budidaya kelapa sawit oleh PTPN XIV akan memberikan dampak positif bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat,” ujar Muslimin.

Lebih lanjut, Muslimin berharap agar pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) di Enrekang segera terealisasi. Muslimin meyakini keberadaan Pabrik PKS akan menjadi sumber lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hadirnya sentra industri kelapa sawit akan memicu para pekerja migran asal Enrekang kembali ke kampung halamannya.

Operasional perkebunan kelapa sawit dan Pabrik PKS akan membuka kesempatan kerja bagi ribuan petani selaku penggarap lahan plasma seluas 5.000 Hektare (Ha).

“Daripada masyarakat Enrekang merantau ke Malaysia, untuk jadi tenaga kerja perkebunan kelapa sawit di sana, akan lebih baik jika bekerja di PKS yang dibangun oleh PTPN XIV, tanpa meninggalkan anak dan istri di kampung halaman,” ujar Muslimin.