Komnas HAM Temukan Indikasi Obstruction of Justice dalam Kasus Mutilasi 4 Warga Papua

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan adanya indikasi penghalangan proses hukum atau Obstruction of Justice dalam kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga Mimika, Papua oleh tersangka sejumlah Anggota TNI dan warga sipil.

"Komunikasi antar pelaku setelah peristiwa dan juga adanya berbagai upaya obstruction of justice. Jadi ini ada upaya OOJ untuk menghilangkan barang bukti dan lain sebagai," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kepada wartawan, Selasa (20/9/2022).

Bahkan, Beka mendapatkan dari hasil pemeriksaan para saksi ditemukan contoh upaya obstruction of justice selain menghilangkan barang bukti, yaitu adanya pembagian uang terhadap para pelaku.

"Kemudian adanya pembagian uang bagi para pelaku dari hasil tindakan kejahatan yang dilakukan," sebutnya.

Sedangkan terkait keterangan yang didapat dari keluarga para korban, Beka menyampaikan bahwa pihak keluarga menolak adanya anggapan jika korban merupakan simpatisan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Kemudian latar belakang keempat korban dan keluarga menolak adanya pelabelan korban sebagai simpatisan atau anggota KKB, kelompok kriminal bersenjata. Jadi keluarga korban menolak kemudian pelabelan korban sebagai simpatisan atau Anggota KKB," sebutnya.

Disamping itu, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menjelaskan jika tindakan Obstruction Of Justice ditemukan untuk menutup-nutupi peristiwa pidana, setelah kejadian.

"Kalau obstruction of justice itu kan biasanya terjadi setelah peristiwa ya kan, terus untuk menutupi peristiwa bukan bagian dari peristiwa itu sendiri," sebutnya.

"Nah mutilasi itu bagian dari peristiwanya itu sendiri. Kalau menghapus komunikasi itu kan setelah peristiwa setelah ini naik terus ada penghapusan komunikasi itu," tambah Anam.