Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan menjalankan program migrasi energi kepada masyarakat dari kompor gas menuju kompor listrik atau kompor induksi.Tahap awal, pemerintah membagi kompor listrik senilai Rp 1,8 juta pada 30 ribu rumah tangga miskin.
Program pemerintah ini mendapat kritik dari Anggota Komisi VII DPR-RI Sugeng Suparwoto. Menurutnya, penggunaan kompor listrik memerlukan kajian dan persiapan yang mendalam. Salah satu yang paling utama terkait rasio elektrifikasi.
Advertisement
"Yang jauh lebih penting adalah rasio elektrifikasi, rasio yang sekarang dipakai ini pendekatannya berbasis desa. Harusnya ini berbasis keluarga," kata Sugeng saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).
Penggunaan rasio ketersediaan per desa ini dinilai kurang tepat walaupun sudah mencapai 99 persen. Mengingat penggunaan kompor listrik ini digunakan per rumah tangga.
"Jadi elektrifikasi 100 persen harus berdasarkan rumah tangga bukan desa," katanya.
Setelah ketersediaan listrik sudah dipastikan ada di setiap rumah tangga, yang perlu dikaji tentang kehandalannya. Sejauh mana listrik yang teraliri ke rumah tangga ini tersedia sepanjang waktu.
"Apakah dari sisi daya naik turun apa enggak karena ini menyangkut alat elektronik," kata dia.
Bila dua masalah ini sudah selesai, kata Sugeng baru membahas kemampuan rumah tangga untuk bermigrasi ke kompor listrik. Menurutnya, jika sasaran pemerintah kelas menengah, program ini mungkin bisa berjalan.
"Kalau sasarannya kelas menengah atas ini bisa," kata dia.
Sebaliknya jika target penerima paket bantuan kompor listrik adalah masyarakat miskin, maka perlu dibahas kembali. Jangan sampai, lanjut dia, adanya program ini justru menambah beban dari masyarakat miskin. Baik itu dalam hal penambahan daya maupun implementasinya nanti.
Pemerintah Bakal Tebar Gratis Paket Kompor Listrik ke 300 Ribu Keluarga Senilai Rp 1,8 Juta
Pemerintah berencana membagikan paket kompor listrik senilai Rp 1,8 juta. Paket tersebut akan dibagikan kepada 300 ribu keluarga.
Pembagian paket kompor listrik ini dalam upaya migrasi penggunaan kompor listrik dari kompor gas LPG.
"Jadi satu rumah itu dikasih satu paket," kata Sekjen Kementerian ESDM, Rida Mulyana di Gedung DPR-RI, dikutip Rabu (21/9/2022).
Paket kompor listrik itu nanti akan dibagikan kepada masyarakat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Paket senilai Rp 1,8 juta tersebut berisi kompor listrik (kompor induksi) dua tungku, alat masak dan Miniatur Circuit Breaker (MCB) yang berfungsi untuk mengatur kenaikan daya listrik di rumah tangga.
"Rp 1,8 juta itu rencana awal dengan dua tungku yang sama kapasitasnya," kata Rida.
Namun, lanjut dia, ada usulan kompor yang dibagikan hanya 1 tungku. Artinya kompor induksi ini memiliki daya yang lebih besar dan harganya naik. Namun hal ini masih dalam pembahasan.
"Nah masih dikalkulasi berapa harganya, harusnya kan nggak Rp 1,8 juta lagi, pasti lebih naik Rp 2 juta lah,” ujarnya.
Sementara itu, pembagian MCB ditujukan kepada pelanggan rumah tangga yang dayanya masih di bawah 1.000 VA. Pemberian MCB ini akan memudahkan pemerintah dalam menilai penggunaan bantuan di masyarakat.
Advertisement
Uji Coba di Beberapa Daerah
Hal serupa juga diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Negara usai rapat bersama Presiden Joko Widodo dan para menteri kabinet. Airlangga mengatakan pemerintah sekarang sedang melakukan ujicoba di beberapa daerah.
"Sedang dilakukan piloting di beberapa daerah antara lain Bali dan Solo. Nanti kita review setelah piloting jalan," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/9).
Kebijakan migrasi penggunaan kompor listrik nantinya akan diputuskan Presiden setelah masa ujicoba selesai. "Itu sudah dilaporkan (ke Presiden Jokowi) dan menunggu piloting," imbuh Airlangga.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
