Liputan6.com, Jakarta Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah sebagiannya akan ditanggung Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Karimun. Ini meliputi penyediaan lahan dan akses jalan menuju bandara.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengapresiasi langkah tersebut. Bahkan, langkah ini disebut sebagai satu kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah.
Advertisement
"Ini merupakan sinergi dan kolaborasi yang sangat baik. Pemerintah Kabupaten Karimun bersedia melakukan penyediaan lahan secara bertahap sesuai perencanaan, dan menjamin tersedianya fasilitas lain yang dibutuhkan guna memperlancar operasional bandar udara tersebut," ujar Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nur Isnin, mengutip keterangan resmi, Kamis (22/9/2022).
Langkah itu tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah, antara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub dengan Pemprov Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Karimun, pada Rabu (21/9) di Ruang Mulawarman, Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.
“Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesepakatan kita bersama-sama untuk pengendalian tata ruang pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), Batas Kawasan Kebisingan (BKK) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp),” ujarnya.
Bandar Udara Raja Haji Abdullah berdiri di atas lahan seluas 72.000 m2, dengan gedung terminal 770 m2, runway 1.400 m x 30 m, taxiway 75 m x 15 m, apron 73,5 m x 40 m dengan kapasitas 3 pesawat tipe Cassa 212 atau 1 (satu) pesawat ATR 72-600.
“Saat ini rute penerbangan perintis yang sudah beroperasi adalah Tanjung Balai Karimun – Pekan Baru, dan Tanjung Balai Karimun – Dabo Singkep yang dilayani maskapai Susi Air,” jelasnya.
Berbatasan dengan Singapura dan Malaysia
Setelah dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan ini, Isnin berharap pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah segera terlaksana dan fasilitasnya dapat terus ditingkatkan.
“Semoga dapat segera direalisasikan, dan keinginan masyarakat terhadap kebutuhan jasa transportasi udara dapat terpenuhi, untuk mendukung peningkatan perekonomian dan perdagangan di Karimun dan sekitarnya," pungkasnya.
Untuk diketahui, Bandar Udara Raja Haji Abdullah berada di Pulau Karimun Besar yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Letak geografisnya sangat strategis karena berada pada jalur lintas pelayaran terpadat kedua di Indonesia.
“Untuk itu diperlukan pengembangan dari segi fasilitas dan operasional guna mewujudkan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, sebagai bandara daerah perbatasan sebagai garda terdepan NKRI,” kata Isnin.
Advertisement
Tarik Investasi
Tarik Investasi
Penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan salah satu tahapan akhir dari upaya Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menggesa pengembangan Bandara RHA yang menurutnya saat ini menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditunda lagi dilakukan.
Kabupaten Karimun sendiri merupakan satu dari tiga kawasan Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas di Kepri selain Batam dan Bintan.
Pembangunan dan Pengembangan Bandara RHA Kabupaten Karimun bertujuan menambah sarana infrastruktur transportasi berupa bandara yang dapat dilandasi oleh pesawat narrow body atau berbadan lebar guna mengakomodir percepatan investasi dan pembangunan di Karimun yang berujung peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah serta menunjang sektor pariwisata.
Saat ini dengan panjang landasan bandara RHA yang hanya 1.430 meter baru cukup untuk mengakomodasi pendaratan pesawat perintis. Sementara untuk didarati pesawat berbadan besar minimal panjang runway yang dibutuhkan adalah 2000 meter. Adapun rencananya bandara RHA akan diperpanjang hingga 2000 x 30 meter.
Gubernur Ansar pada kesempatan itu mengatakan pengembangan Bandara RHA selain sebagai pendukung pembangunan sektor lainnya dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional, Bandara ini juga nantinya akan menjadi trigger investasi dari 3 wilayah FTZ di Kepri yakni Batam Bintan dan Karimun.
"Saat ini investasi di FTZ Karimun sudah mencapai hampir Rp50 triliun. Terutama investasi maritim seperti PT. Saipem Indonesia Karimun dan PT. Oiltanking Karimun. Pengembangan bandara ini nantinya akan menjadi generating factor investasi-investasi lain yang masuk ke Kepri dan Karimun khususnya," ujar Gubernur Ansar.
Mega Proyek
PT. Saipem Indonesia Karimun merupakan perusahaan produksi anjungan minyak lepas pantai dan offshore yang berpusat di Italia, yang saat ini mengoperasikan Saipem Karimun Yard sebagai fasilitas galangan anjungan migas lepas pantai terbesar di Asia Pasifik senilai USD 270 juta atau setara Rp 3,4 triliun.
Megaproyek yang dimulai sejak 2008 itu berada di Tanjung Pangaru, Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.
Sementara itu PT. Oiltanking Karimun yang merupakan anak perusahaan joint venture antara Oiltanking GmbH dan Gunvor Group dengan kapasitas tangki total 730.000 kubik meter. Terminal ini lengkap terdiri dari tanki penyimpanan berbagai jenis crude oil, produk BBM (bahan bakar minyak), produk gas, dan produk petrokimia.
Gubernur Ansar pun mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan khususnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang selalu memberi perhatian penuh pada bidang transportasi di Kepulauan Riau.
"Pak Menhub dan jajaran sudah beberapa kali mengunjungi Kepri, ini merupakan bentuk perhatian dan dukungan beliau terhadap pembangunan transportasi baik laut, darat dan udara di Kepri," tutup Gubernur Ansar.
Advertisement
