Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, mengatakan birokrasi bukan sekedar tumpukan kertas, melainkan birokrasi harus lincah dan cepat.
Hal itu disampaikan dalam penandatanganan keputusan bersama netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum, Kamis (22/9/2022).
Advertisement
Azwar Anas menyampaikan, kegiatan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sangat penting dalam upaya dalam mewujudkan birokrasi yang netral.
Dibutuhkan ASN yang bisa mensupport agenda pemerintah, yaitu salah satunya adalah pemilihan umum yang akan digelar, dan tahapannya sudah ditentukan oleh Bawaslu dan Kemendagri.
Menurutnya, sering disampaikan oleh berbagai pengamat dan Mendagri bahwa ekonomi kita ke depan akan menuju 4 besar dunia di tahun 2050.
Tentu ini membutuhkan persiapan yang sungguh-sungguh dari Indonesia, bukan hanya soal kemandirian industri di dalam negeri tetapi juga SDM aparatur sipil negara kita dan kesiapan sistem politik yang mendukung agar ekonomi Indonesia ke depan bisa betul-betul menuju ke 4 besar di dunia.
"Oleh karena itu bapak Presiden sering menyampaikan bahwa birokrasi itu itu bukan hanya soal timpukan kertas, birokrasi itu harus melayani dan berdampak. Melayani ini macam-macam, yang paling pertama senyum saja ketika ada orang yang datang ke kantor Pemda, saya bilang ke pegawai kalau ada tamu yang datang tanya duluan mau ngurus apa. Itu yang paling sederhana," kata Azwar Anas.
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan reformasi birokrasi itu bukan tumpukan kertas. Oleh karena itu, ini harus berdampak.
Lincah Melayani
Terakhir, birokrasi diminta untuk lincah guna melayani. Oleh karena itu Kemendagri sudah mendorong ke daerah-daerah untuk melayani berbagai hal dengan lincah.
Tentu ke depan ini, perlu ada akselerasi dan transformasi management ASN menuju birokrasi yang berkelas dunia.
Sebab, Indonesia dalam segi birokrasi masih menghadapi berbagai dilema, disatu sisi kita mendorong supaya ASN mampu bersaing dan melayani di era disrupsi. Tapi disisi lain jumlah honorer terus tumbuh.
"Ada yang honorer kualitasnya bagus di beberapa daerah, ada juga honorer yang direkrut karena berbagai macam cara yang kemudian diminta diangkat menjadi ASN. Dan itu kalau terus menerus menjadi tantangan kita semua, jangan-jangan kalau honorer kita diangkat nanti Republik kita menjadi republik honorer. Karena fresh graduate yang pertahun rata-rata 1 juta anak yang lulus ini tidak akan mendapatkan tempat. Ini menjadi tantangan kita," pungkasnya.
Advertisement
