Liputan6.com, Blora - Video Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) yang disunat Rp20 ribu di Blora, viral di media sosial. Dalam video berdurasi 2 menit 50 detik itu, tampak sejumlah warga penerima uang BLT BBM menyetorkan uang Rp20 ribu ke seorang wanita berpakaian hijau. Belakangan diketahui peristiwa dalam video tersebut terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.
Terkait hal itu, Bupati Blora Arief Rohman, seusai acara mengumpulkan banyak pihak meliputi Kepala desa, Forkompimcam, Forkopimda dan pihak lain-lain di pendopo rumah dinasnya mengatakan, pihaknya memberikan pengarahan terkait dengan pendataan bantuan pusat yang selama ini disalurkan ke penerima manfaat.
Advertisement
"Dan juga kemarin ada kasus di Randublatung, menjadi atensi dari pak Gubernur," kata Gus Arief, sapaan Bupati Blora, Rabu (21/9/2022).
Ia menambahkan, pihaknya memberikan arahan agar hal tersebut tolong jangan sampai terulang kembali. Serta, dalam kesempatan tersebut juga memohon dukungan dari media untuk terkait bantuan ini supaya diharapkan bisa tepat sasaran.
Menurutnya, pendataan para penerima manfaat dipandang sangat penting dan oleh sebab itu pihaknya mengawali dari basis data.
"Kita undang BPS tadi dan juga dinas terkait untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah perbaikan pendataan. Harapannya agar outputnya bantuan ini tepat sasaran, dan kita minta masukan juga kalau ada info bantuan yang tidak tepat sasaran, nanti kita akan sikapi," terang Gus Arief.
Menyikapi bantuan sosial yang secara umum di daerah Blora sering muncul permasalahan, ia menjawab bahwa pihaknya melakukan koordinasi lebih lanjut dalam rangka untuk mensinkronkan dan juga mengevaluasi hal-hal yang belum tepat.
"Kalau memang ada laporan pemotongan yang lain tolong disampaikan. Kita sudah kasih warning melalui kepala desa, kalau ada bantuan dipotong lagi kita akan tindak tegas," ucapnya.
Gus Arief juga menyampaikan, perlunya melakukan perbaikan basis data penerima manfaat yang tidak tepat sasaran dan lain-lain. Menurutnya, BPS akan terjun melakukan sensus secara detail supaya menjadi basis data, termasuk dari pihaknya juga akan melakukan pendataan ulang agar lebih presisi dan lebih tepat.
"Kalau dari media ada temuan, masukan, ya nanti kita sampaikan untuk proses ditindaklanjuti. Yang tidak tepat sasaran akan kita coret dan revisi," katanya.
Disinggung mengenai pengawasan bantuan sosial lemah dan apa kendala di daerahnya, Gus Arief menuturkan bahwa terkait pengawasan terus dijalankannya dengan melibatkan banyak pihak.
"Makanya kita libatkan semua dari Forkopimda, dari dinas terkait dan juga yang bertanggung jawab di desa adalah kepala desa, kepala kelurahan, kita minta komitmennya untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan," tuturnya.
Terkait kasus BLT BBM disunat yang videonya viral dan jadi atensi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, disampaikan bahwa pihaknya menyepakati untuk melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan.
"Kita sudah panggil, dari dinas dan kepolisian. Yang bersangkutan sudah minta maaf tidak akan mengulangi lagi. Ini sebagai peringatan ya, untuk tempat-tempat yang lainnya jangan sampai melakukan hal ini. Kalau melakukan hal ini ya kita sudah tidak tolerir lagi," ucap Gus Arief.
Soal Bantuan Pangan Non-Tunai
Lebih lanjut, orang nomor satu di Pemkab Blora ini saat disinggung segepok permasalahan bantuan sosial dari pusat lain, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang hingga satu tahun lebih, sejak menguap belum ada tersangkanya, dijawab tidak tahu dan menurutnya itu merupakan ranah pihak kepolisian.
Sementara itu, Kapolres Blora AKBP Fahrurozi menanggapi isu penyelewengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menyebut, belum ada tersangka dalam kasus BPNT lantaran masalah utamanya yakni berkaitan dengan data. Padahal petunjuk juga telah beredar luas dilingkup pusat hingga tingkat daerah, termasuk wartawan di Blora juga sudah mengurai dengan membukukan kasus yang terjadi. Kepolisian sendiri sebelum-sebelumnya juga telah mendapatkan atensi dari pusat dan menerima petunjuk lain-lain.
"Itu masalahnya yang sekarang lagi dibahas berkaitan dengan data, itulah yang dilaksanakan sekarang ini, jadi kalau pendataannya sudah benar, basis datanya benar, maka penyampaiannya akan benar. Kalau kita berpijak pada data, maka kita akan tahu rilnya seperti apa, faktanya seperti apa, prosesnya seperti apa," terang Fahrurozi, sapaan Kapolres Blora.
"Kalau sifatnya dari pusat turun ke daerah, ada beberapa kebijakan. Kalau dari pusat turun ke daerah tanpa pelibatan langsung dari daerah, maka kita bantu kontrol untuk pengawasan," katanya lagi.
Lebih lanjut, mantan Kapolres Purworejo ini kemudian mengatakan dalam prosesnya kaitan bantuan sosial dari pusat akan terus pihaknya kawal.
"Kawal ini maksudnya bahwa berapa yang harusnya diterima masyarakat, kalau ada tarikan di luar dari pada itu maka masyarakat yang tidak menerima agar segera melaporkan," katanya.
Advertisement
