Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Komisi XI DPR RI segera memutuskan kepastian penyertaan modal negara (PMN) Rp 7,5 triliun untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Khususnya keputusan bisa diambil sebelum DPR RI masuk masa reses.
Dia menuturkan kalau pemberian PMN ini merupakan satu paket dengan proses penyehatan maskapai tersebut. Dimana telah melalui proses kesepakatan homologasi serta rencana melakukan right issue.
Advertisement
Dana Rp 7,5 triliun ini, akan digunakan untuk restorasi pesawat yang dimiliki Garuda Indonesia, serta juga untuk tambahan modal kerja maskapai. Penyuntikan dananya akan melalui skema Right Issue Hak Membeli Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
"Jadi PMN masuk sesudah balancidnya neraca garuda relatif sudah lebih manageable dan negosiasi dengan kreditor sudah dilakukan dan sudah di sahkan putusan pengadilan homologasi dan juga ada rencana untuk melakukan RI. Jadi in semuanya dalam satu paket," kata dia dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Kamis (22/9/2022).
Adanya putusan homologasi, ditambah rencana penyehatan Garuda Indonesia, menjadi salah satu alasan penting bahwa PMN Rp 7,5 triliun ini untuk segera dicairkan. Sehingga, proses penyehatan perusahaan bisa ditindaklanjuti.
"Kita harap, kan DPR akan reses ini bisa diputuskan sebelum reses, sehingga Garuda bisa melakukan optimaslisi dari tahap-tahap penyehatan ini. Baik dari sisi restrukturisasi kreditor maupun PMN yang akan kita masukkan dan right issue yang akan disampaikan," terangnya.
Bendahara negara ini menerangkan pihaknya sudah terus menjalin komunikasi dengan pemegang saham lainnya. Termasuk dengan kreditor yang akan dikonversi sahamnya mejadi ekuitas. Sehingga porsi shareholder nantinya akan berubah dengan tujuan memberikan dampak yang lebih baik ke Garuda Indonesia.
"Jadi betul untuk Garuda kita sangat urgent untuk bisa (segera dicairkan PMN), kalau PMN yang lain dalam bentuk BMN (barang milik negara/non tunai) barangkali bisa diekonomiskan dari sisi waktunya dari Komisi XI. Tapi kalau Garuda tentu kalau butuh pendalaman dari Komisi XI kalau mungkin bapak," paparnya.
Dari rapat tersebut, baik Komisi XI maupun Menkeu Sri Mulyani kembali akan membahan detail mengenai PMN bagi Garuda Indonesia pada Senin 26 September 2022, pekan depan.
PMN Lainnya
Selain membahas mengenai PMN untuk Garuda Indonesia, Menkeu Sri Mulyani juga membahas PMN untuk BUMN lain. Baik PMN tunai maupun non tunai untuk periode tahun 2022.
Hutama Karya diusulkan untuk mendapat tambahan PMN 2022 sebesar Rp 7,5 triliun untuk proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Sebelumnya, Hutama Karya telah disetujui mendapat PMN 2022 sebesar Rp 23,85 triliun.
Kemudian, PMN tunai untuk Bank Tanah sebesar Rp 500 miliar. Ini digunakan untuk memperoleh tanah seluas 14.086 hektare dan pengembangan tanah seluas 445,5 hektare, dan modal kerja untuk bank tanah.
Ada pula PMN Non Tunai untuk beberapa BUMN. Diantaranya, Bio Farma, AirNav Indonesia, Hutama Karya, Perum PPD, Varuna Tirta Prakasya, ASDP Indonesia Ferry, Pertamina, dan Sejahtera Eka Graha.
Advertisement
Erick Thohir: PMN Untuk Penugasan
Menteri BUMN Erick Thohir mengaku heran dengan anggapan negatif terhadap penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah BUMN. Menurutnya, pandangan itu tidak tepat yang sebenarnya PMN digunakan untuk penugasan penyelesaian proyek negara.
Menurut Erick, banyak BUMN yang mulanya mendapat PMN, lalu kemudian melakukan aksi korporasi. Upaya ini tak lain untuk membuat perusahaan menjadi mandiri sehingga kedepannya tak lagi butuh suntikan uang negara.
"Lalu bagaimana persepsi soal PMN yang selama ini seakan-akan negatif padahal 70 persen PMN itu karena penugasan yang harus kita selesaikan dan banyak sekali sekarang aksi korporasi yang dilakukan BUMN itu tidak lain untuk mengembangkan dunianya tanpa PMN," terangnya dalam acara Jelajah BUMN untuk Indonesia 2022, Rabu (14/9/2022).
Dengan aksi korporasi itu, nilai PMN menurutnya hanya 10 persen dari total yang didapatkan. Ia juga membandingkan dengan kontribusi BUMN selama 3 tahun terakhir yang tembus Rp 1.198 triliun. Angka ini meningkat Rp 68 triliun dari 3 tahun sebelumnya saat pandemi Covid-19.
"Keuntungan BUMN sekarang Insya Allah tahun ini naik lagi menjadi 144. Ini hal-hal yang saya rasa hasil transformasi ini ada," ujar dia.
Setujui PMN 2023 Rp 41,32
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui PMN 2023 untuk sejumlah BUMN sebesar Rp 41,32 triliun. Angka ini lebih kecil dari jumlah pengajuan yang diberikan Erick.
Menurutnya, ada selisih anggaran sebesar Rp 20,81 triliun dari usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 dengan alokasi pada nota keuangan yang disetujui. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (8/9/2022).
"Sesuai dengan usulan yang telah kami laporkan kepada Komisi VI dan kita koordinasikan kepada tentu pihak stakeholder yang lain, bahwa usulan awal itu Rp 67,82 triliun," kata Erick Thohir.
Advertisement
