Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, penyelenggaraan pemilu di Indonesia belum sepenuhnya jujur dan adil (jurdil). Hal itu menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Itu kan pendapat Pak SBY, sah-sah saja orang berpendapat. Memang pemilu kita belum sepenuhnya jurdil dari pemilu ke pemilu kalau menurut saya," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Advertisement
Menurut dia, pemilu sepanjang berjalan di Indonesia selalu dipenuhi masalah dan kecurangan. Bahkan kecurangan tersebut sampai yang terjadi secara sistematik, terstruktur dan masif.
"Selalu ada masalah dan kecurangan, baik kecurangan sistemik, terstruktur, dan masif. Ya kita sama-sama tahu lah sudah lama jadi orang Indonesia," kata Fadli.
"Jadi pernyataan itu saya kira lebih kepada statement politik, Pak SBY akan ikut campur tangan lagi dalam partainya. Menurut saya sah-sah aja," kata sambung dia.
Diberitakan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku harus turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024. Sebab, dirinya melihat tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan adil.
"Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yg hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yg dikehendaki oleh mereka," kata SBY, dalam sebuah video yang beredar di media sosial.
Sekjen PDIP Sarankan SBY Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu ke Jalur Hukum
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyesalkan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait adanya kecurangan pada Pemilu 2024.
Hasto menyebut, PDI Perjuangan lah yang kerap disudutkan hingga difitnah oleh berbagai pihak. Namun pihaknya selalu berupaya menempuh jalur hukum.
Oleh karena itu, Hasto berharap SBY bisa membawa dugaan kecurangan Pemilu 2024 itu ke jalur hukum sehingga tak menimbulkan kegaduhan.
"Kami puluhan ribuan kali difitnah, tetapi kami selalu menempuh jalur hukum. Sehingga daripada menyampaikan pernyataan politik yang menciptakan kegaduhan politik. Karena Pak SBY sendiri sudah mengatakan, mendengar dan mengetahui ada fakta-fakta pemilu," kata Hasto dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Minggu (18/9/2022).
Hasto menilai, pernyataan yang dilontarkan SBY justru cenderung memfitnah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia kembali menekankan supaya membawa temuan kecurangan pesta demokrasi itu ke ranah hukum.
"Itu semua akan fair apabila dilakukan dengan baik melalui jalur hukum daripada membuat pernyataan politik yang cenderung memfitnah Bapak Presiden Jokowi," tegas Hasto.
Dia pun menyarankan, sebagai pihak yang mengaku menemukan kecurangan itu bisa mengadukan ke pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Kami harap Pak SBY menyampaikan apa yang beliau dengar dan menyampaikan apa yang beliau ketahui terhadap kecurangan fakta-fakta pemilu 2024," tandas Hasto.
Advertisement
Ini Respons KPU
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku siap untuk 'turun gunung' di Pemilu 2024. Pernyataan SBY ini dilontarkan sebab dia melihat ada tanda-tanda kecurangan yang akan akan terjadi dalam pesta demokrasi mendatang.
Menanggapi hal itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik memastikan jika segala bentuk kecurangan akan diantisipasi. Dia menjelaskan, sepanjang kuartal pertama dari masa penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak 2024, KPU telah meyakinkan pemilih Indonesia bahwa Pemilu Serentak 2024 akan diselenggarakan berdasarkan asas luber jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
"Sebagaimana amanah konstitusi bangsa Indonesia, Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 juncto Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 dan juga didasarkan prinsip-prinsip nilai-nilai integritas elektoral yang menjadi esensi dari nilai-nilai demokrasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2022,” kata Idham saat dihubungi Liputan6.com, Senin (19/9/2022).
Idham pun mengajak, segenap pemilih, stakeholder, masyarakat sipil, aktivis dan publik Indonesia untuk berpartisipasi aktif di semua tahapan penyelenggaraan Pemilu. Hal ini dilakukan untuk memastikan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu teraktualisasi dengan baik seperti yang termaktub dalam Pasal 93 huruf b angka 1 UU No. 7 Tahun 2017.
Selain itu, sambung Idham, Badan Pengawas Pemilu juga akan bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu.
Dia pun mendorong, jika terdapat potensi itu dapat melaporkan dugaan pelanggaran aturan pemilu atau potensi kecurangan pemilu ke pihak Bawaslu, baik di tingkat pusat dan daerah.
"Mitigasi potensi kecurangan adalah literasi kepemiluan pemilih agar pemilih dalam berpartisipasi rasional dan aktif, termasuk memiliki keberanian atau intensi melaporkan potensi kecurangan pemilu atau dugaan pelanggaran pemilu,” urai Idham.
Idham percaya, melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU akan meningkatkan literasi kepemiluan pemilih demi mengantisipasi potensi kecurangan. Sehingga Pemilu dapat berjalan sesuai asas luber jurdil.
"Ini (luber jurdil) yang menjadi basis peningkatan kualitas partisipasi elektoral pemilih,” Idham menutup.
Tanggapan Bawaslu
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mempersilakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk 'turun gunung' di Pemilu 2024. Dia tak masalah apabila semua politikus ikut mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.
"Semua turun gunung enggak ada masalah. Mau Pak SBY, sebelum Pak SBY, Bu Mega (Megawati) mungkin sudah turun gunung atau yang lain para politikus silakan turun gunung memastikan penyelenggaraan demokarsi kita lebih baik untuk menegakkan keadilan," jelas Bagja kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Dia memastikan bahwa Bawaslu akan mengantisipasi potensi-potensi kecurangan pada Pilpres 2024. Pasalnya, Bawaslu juga ingin penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan adil.
"Kami antisipasi pasti. Kehadiran kami itu untuk mengantisipasi kecurangan," ujarnya.
Bagja menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta Bawaslu untuk tegas dalam menegakkan hukum pidana maupun administrasi pada pelaksanaan Pemilu. Jokowi ingin penegakaan hukum yang tegas tanpa pandang bulu agar Pemilu berjalan sukses.
"Itulah yang diperlukan ke depan, penegakan hukum tegas. Kemudian para peserta pemilu jadi hati-hati dalam lakukan proses kampanye, penggalangan massa, dan lain-lain," kata Bagja.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
