Kemacetan Ibukota yang kian menggila membuat Pemprov DKI Jakarta terus berbenah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau yang biasa disapa Ahok akan melakukan agenda rutin bertemu polisi dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk membahas kemacetan Jakarta.
"Kita sudah putuskan untuk bertemu tiap bulan dengan polisi lalu lintas dan Dishub di tempat saya. Jadi kita bisa mengikuti (perkembangannya)," kata Ahok, di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2013).
Pertemuan digelar untuk memantau perkembangan dan mengurangi titik-titik kemacetan di Jakarta. "Titik-titik kemacetan,ada jembatan yang mesti dilebarin apa tidak,ada titik yang mesti ditutup, lampu merah di mana atau dibuka. Yah, itu kan teknis," ujarnya.
Ahok mengaku dalam waktu 3 bulan perubahan belum dapat tercapai. Pasalnya, masih banyak sistem yang sedang dibangun dan belum berjalan.
"Kalau kita mau terapkan, Electronic Road Pricing (ERP) tilang elektronik misalnya gitu. Model-model itu kan polisi yang bisa tilang. Jadi harus bangunkan sistem supaya ada foto, di mana polisi bisa tilang kendaraan tanpa perlu ketemu orangnya. Begitu masuk komputer, tilang saja, waktu nyambung STNK kena atau dipanggil, hal-hal itu kita bicarakan," jelasnya.
Menurut pria berkacamata ini, kemacetan Jakarta sudah sangat akut, sehingga perlu diurai kemacetan tersebut. "Macet sudah biasa, kalo tidak macet bukan Jakarta katanya," canda Ahok. (Alv/Ali)
"Kita sudah putuskan untuk bertemu tiap bulan dengan polisi lalu lintas dan Dishub di tempat saya. Jadi kita bisa mengikuti (perkembangannya)," kata Ahok, di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2013).
Pertemuan digelar untuk memantau perkembangan dan mengurangi titik-titik kemacetan di Jakarta. "Titik-titik kemacetan,ada jembatan yang mesti dilebarin apa tidak,ada titik yang mesti ditutup, lampu merah di mana atau dibuka. Yah, itu kan teknis," ujarnya.
Ahok mengaku dalam waktu 3 bulan perubahan belum dapat tercapai. Pasalnya, masih banyak sistem yang sedang dibangun dan belum berjalan.
"Kalau kita mau terapkan, Electronic Road Pricing (ERP) tilang elektronik misalnya gitu. Model-model itu kan polisi yang bisa tilang. Jadi harus bangunkan sistem supaya ada foto, di mana polisi bisa tilang kendaraan tanpa perlu ketemu orangnya. Begitu masuk komputer, tilang saja, waktu nyambung STNK kena atau dipanggil, hal-hal itu kita bicarakan," jelasnya.
Menurut pria berkacamata ini, kemacetan Jakarta sudah sangat akut, sehingga perlu diurai kemacetan tersebut. "Macet sudah biasa, kalo tidak macet bukan Jakarta katanya," canda Ahok. (Alv/Ali)
