Liputan6.com, New York - Indonesia dan Burundi telah menyepakat perjanjian bebas visa diplomatik dan dinas. Hal ini terjadi setelah Menlu Retno menandatangani perjanjian dengan Menlu Burundi.
“Indonesia terus menaruh perhatian terhadap Afrika untuk memperluas peluang investasi dan perdagangan", berikut disampaikan Menlu Retno Marsudi saat melangsungkan Pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Burundi, Albert Shingiro, di sela-sela Sesi Debat Umum Sidang ke-77 Majelis Umum PBB di New York (22/09/2022).
Advertisement
Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno dan Menlu Shingiro telah melakukan penandatanganan Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas antara Indonesia dan Burundi.
Menlu RI berharap perjanjian dimaksud dapat lebih meningkatkan interaksi hubungan antar pejabat kedua negara.
Sementara itu, Menlu Burundi berharap perjanjian tersebut dapat membuka jalan bagi perjanjian bilateral lainnya, khususnya perjanjian perlindungan penananam modal dan perjanjian penghindaran pajak berganda, untuk mendorong peningkatan investasi kedua negara.
Secara khusus, Menlu Burundi juga mengundang investasi Indonesia di Burundi, khususnya di sektor pertambangan mineral.
Peningkatan Hubungan Ekonomi
Kedua Menlu juga berdiskusi mengenai upaya peningkatan hubungan ekonomi kedua negara.
Secara khusus, Menlu RI juga menyampaikan undangan bagi para pebisnis dan perusahaan Burundi untuk berpartisipasi pada Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37, Oktober 2022.
Partisipasi pengusaha Burundi di TEI 2022 diharapkan dapat meningkatkan hubungan perdagangan dan ekonomi kedua negara yang sempat terkena dampak pandemi.
Advertisement
Indonesia dan Sudan Selatan Resmi Berhubungan Diplomatik
Sementara itu, Indonesia dan Sudan Selatan telah menandatangi Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik antara Kedua Negara.
Penandatangan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dan Wakil Menteri Luar Negeri Sudan Selatan, Honorable Deng Dau Deng Malek, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York, Selasa 20 September 2022.
“Penandatangan Komunike tersebut membuka lembaran baru bagi Indonesia dan Sudan Selatan, untuk membangun kerja sama konkret yang menguntungkan kedua negara, termasuk kerja sama ekonomi", kata Retno, seperti dikutip dari laman Kemlu.go.id, Sabtu (24/9/2022).
Pernyataan sama juga disampaikan oleh Wakil Menteri Malek.
Kerja Sama dengan Sudan Selatan
Setelah penandatanganan pembukaan hubungan diplomatik, kedua pihak langsung membahas kerja sama konkret di bidang infrastruktur dan minyak.
Dalam kaitan ini, telah ditandatangani pula kontrak kerja sama antara PT. Waskita Karya dengan Kementerian Sudan Selatan di bidang infrastruktur. Nantinya, kerja sama di bidang minyak juga akan segera dijajaki.
Indonesia mengakui kemerdekaan Sudan Selatan pada 2011.
Advertisement
