Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang kemudahan berusaha di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) akan rampung Oktober 2022. Waktu ini berarti molor dari target yang direncanakan selesai pada September 2022.
Menteri Investasi mengatakan, mundurnya waktu perampungan itu karen ada beberapa hal yang harus ditambahkan dalam aturannya. Sehingga, ia memerlukan tambahan waktu sekitar 2 minggu.
Advertisement
"Sudah ditandatangani pengusulannya, sudah persetujuan, mungkin bisa diselediakan Oktober, pertengahan. Janji saya memang kemarim (selesai) September, tapi ada bagian yang harus disinkroninsasi, jadi tambah 2 minggu," ujarnya di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Senin (26/9/2022).
Setelah penandatanganan, Bahlil menyebut prosesnya masuk ke bagian sinkronisasi. Pada bagian ini, termasuk pembahasan rencana pengenaan Hak Guna Usaha (HGU) selama 95 tahun.
Rencana ini disebut sebagai upaya merayu investor untuk bisa ikut masuk ke IKN. Lantaran, menurut Bahlil, kawasan IKN saat ini belum seperti daerah lainnya yang memiliki potensi lebih tinggi dalam menarik investor.
"Memang itu (rancangan PP) termasuk juga tanah (HGU) 95 tahun. Ini kan kita mau jualan harus kasih tawaran ke investor yang menarik. Investor kan mau profit," ujarnya.
Melalui rencana panjangnya HGU ini, Bahlil memandang investor bisa tertarik ke IKN. Pasalnya, ini jadi nilai tawar atau semacam insentif yang bisa memanjakan para investor. Ia juga memastikan, nantinya lahan bekas penggunaannya akan kembali ke negara
"Kalau mau mereka masuk cepat dengan kondisi di sana masih banyak belum yang mau, maka insentifnya harus lebih dari daerah berkembang lainnya. Konsekuensi dari market itu," ungkap Bahlil.
"Tanah yang 95 tahun ini strategi marketing kita, tapi setelah itu kan balik lagi barangnya," tambahnya.
Kebanjiran Investor
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta anggota DPR untuk tidak khawatir mengenai rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Bahlil menjamin ada banyak negara ingin menanamkan modalnya di ibu kota baru.
"Tidak perlu ada keraguan ada investasi di IKN apa enggak, saya lebih senang kita kolaborasi melakukan hal ini," kata Bahlil saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Bahlil membeberkan sudah ada sejumlah negara yang akan menjadi pemodal pembangunan IKN Nusantara. Antara lain Uni Emirat Arab (UEA), China, Korea Selatan, Jepang hingga negara-negara Eropa.
"Pertama UEA, China. Lalu kunjungan kami kemarin Korea dan Jepang, dan beberapa negara Eropa," kata Bahlil.
Advertisement
Taiwan Minat
Tak hanya itu, Taiwan juga berminat untuk menanamkan modalnya di IKN Nusantara. "Taiwan pun mau lakukan investasi lewat postcnt dan ini sudah dilaporkan ke Bapak Presiden," ungkap Bahlil.
Mantan Ketua Umum Hipmi ini menegaskan, pembangunan IKN tidak akan banyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Instrumen keuangan negara tersebut hanya akan membiayai 20 persen dari total dana yang dibutuhkan dalam pembangunan kota baru untuk Indonesia.
"Pembangunan IKN tidak semuanya lewat APBN. Kalau tidak salah 20 persen dari total pendanaan IKN ini oleh APBN, sisanya lewat swasta," pungkas Bahlil Lahadalia.
