Jenderal Dudung Beri Hormat ke Panglima TNI Andika Usai Raker, Pengamat: Bukti Tak Ada Disharmoni

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan turut hadir Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa serta Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022).

oleh Liputan6.com diperbarui 29 Sep 2022, 13:03 WIB
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman berjabat tangan seusai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/9/2022). Keduanya santer jadi perbincangan lantaran diisukan tak harmonis yang dimunculkan oleh anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Effendi Simbolon dalam rapat sebelumnya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan turut hadir Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa serta Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Andika dan Dudung kompak datang bersama. Prabowo tampak duduk di tengah diapit keduanya.

Rapat kerja tersebut membahas anggaran pertahanan tahun 2023. Misalnya saja alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dimiliki Indonesia pada saat ini memerlukan peremajaan.

Selain itu, upaya penambahan anggaran diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Sebab hal ini penting dilakukan untuk menghindari munculnya faktor nonteknis di internal.

Kehadiran Andika dan Dudung pada rapat tersebut dapat menjelaskan ke publik jika tidak ada permasalahan disharmonisasi di antara mereka serta dalam tubuh TNI.

Perbedaan pendapat dalam diskusi maupun implementasi di lapangan merupakan hal biasa dalam kehidupan militer. Terlebih, Jenderal Dudung memberikan salam hormat ke Andika usai rapat kerja bersama.

"Tentunya kehadiran KSAD juga untuk membuktikan tidak ada disharmoni dalam tubuh TNI. Ini patut kita apreasiasi," kata Pengamat Intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati.

"TNI memang tidak boleh berpolitik, tetapi harus update perkembangan politik agar mengerti bagaimana yang terbaik dalam menjaga kedaulatan NKRI," tambahnya.


Bekerja Sesuai Tupoksi

Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa KSAD Dudung bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi bangsa dari segala ancaman.

Kemudian juga mampu membuktikan ucapannya untuk menjalankan arahan Andika. Jauh lebih penting lagi hal ini memerlihatkan Jenderal Dudung serius dan fokus dalam bekerja serta tidak mau masuk dalam polemik politik. Sehingga, apa yang dilakukan Jenderal Dudung menunjukan contoh agar ditiru anggotanya.

Sebelumnya, Jenderal Dudung mengatakan berbagai kebijakan dan arahan terkait fungsi dan tugas pokok yang harus dijalankan staf pembantu pimpinan. Dudung mengharapkan semua staf mampu mandiri, tampil berkreasi, serta berani mengubah sesuatu yang baru.

Menurut Dudung, seorang pemimpin harus memiliki imajinasi dan inovasi, memiliki visi dan misi, serta memiliki harapan dan cita-cita agar bisa mencapai keberhasilan dan kemenangan. Dengan demikian Jenderal Dudung terus berkomitmen membawa TNI ke arah yang lebih baik dan mengedepankan profesionalitas.

Alhasil, hubungan Andika dan KSAD Dudung justru saling melengkapi. Terlebih, banyak penilaian muncul dan mengapreasi peran keduanya. Misalnya saja, Andika yang lebih fokus dalam pembenahan manajemen internal TNI, termasuk memastikannya semua matra TNI profesional sesuai tugas pokoknya.

Sedangkan Dudung juga menjalin hubungan eksternal, misalnya dengan bertemu ulama, tokoh masyarakat maupun tokoh sipil lainnya. Hal ini juga sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan kewaspadaan lantaran TNI sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara.

Sementara itu, kepemimpinan Jenderal Dudung juga diapresiasi Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dadang Kahmad. Dia menilai Jenderal Dudung Abdurahman telah mengeluarkan kebijakan positif, yakni tentang pengembalian atau penempatan prajurit TNI ke daerah asalnya. Prajurit TNI dinilai akan memiliki keterikatan kuat dalam mengamankan daerahnya.

"Saya kira ada baiknya, memang dikembalikan ke daerah (asal prajurit) ada keterikatan kuat dengan daerah untuk mengamankan daerah tersebut," kata Dadang saat dihubungi.

Dadang meyakini prajurit TNI tetap semangat di mana pun ditugaskan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Terlebih, jika penugasannya dikembalikan ke daerah asalnya.

"Tapi, harus dihindari kekurangpekaan terhadap daerah-daerah yang lain yang berada di wilayah Indonesia. Persatuan dan kesatuan itu harus terus dibina dan mereka di manapun berada kan tetap wilayah Indonesia, yang mereka harus pertahankan secara serius," katanya.

Menurut dia, Jenderal Dudung tidak berhenti memperjuangkan dan memperhatikan kesejahteraan prajurit TNI. Hal ini sangat penting karena TNI adalah garda terdepan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Kesejahteraan TNI ya memang harus diperhatikan. Prajurit itu ujung tombak tentara dan negara. Jangan hanya makanan, termasuk juga keluarganya diperhatikan kesejahteraannya," katanya.

Sebagai catatan, Jenderal Dudung sebelumnya memerintahkan Panglima Kodam (Pangdam) untuk memindahkan prajurit ke daerah asal. Pemindahan prajurit ini, disebut Dudung, selain mendekatkan dengan keluarga, juga terkait kesejahteraan.

Jika prajurit ditempatkan di luar daerah asal, maka mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar kontrakan. Mereka juga harus mengeluarkan biaya tambahan, seperti transportasi, jika ingin berkumpul dengan keluarganya di daerah asalnya.

 

Infografis Keturunan PKI Bisa Ikut Seleksi Prajurit TNI. (Liputan6.com/Trieyasni)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya