Liputan6.com, Jakarta Holding BUMN Pangan ID FOOD buka suara soal usul Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, yang meminta BUMN untuk menyediakan Rp 100 triliun untuk menyerap hasil panen petani.
Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha ID FOOD Febriyanto mengatakan, pihaknya siap menerima arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Erick Thohir atas kebijakan tersebut. Namun sejauh ini, ia mengaku belum mendapat penugasan langsung soal itu.
Advertisement
"Kami pasti ikut. Di direksi itu kan team work. Cuman so far saya sendiri belum ter-update skemanya seperti apa. Tapi kalau konteksnya ada sumber pendanaan, kami pasti siap," ujar Febriyanto kepada Liputan6.com di Kantor Pusat PT Pupuk Indonesia, Jakarta, Rabu (28/9/2022).
Nantinya, ID FOOD disebut bakal ikut mempersiapkan proses hilirisasi, khususnya untuk pendistribusian hasil panen petani. Namun, ia menekankan, perusahaan BUMN juga tetap harus memperhitungkan nilai bisnisnya agar tidak sampai merugi.
"Praktiknya memang kenegaraan. Paketnya kan semacam penugasan, tapi kami tidak boleh rugi, tetap harus profit lah, walaupun margin-nya tipis. Karena tugas kita kan mendukung ketahanan pangan dengan menyediakan pangan murah tapi berkualitas," tegasnya.
Untuk skema jelasnya, Febriyanto yang bergulat di biang pengembangan bersama ID FOOD belum mengetahui jelas bakal seperti apa. Tapi secara komersial, itu mungkin akan dijalankan secara business to business (B2B).
"Scheme-nya sih pasti business to business (B2B), termasuk dengan petani. Paling penting kan kalau bayangan saya, nanti hilirisasinya yang harus disiapkan," terang dia.
"Ini kan enggak bisa cuman di-off take, tapi kan harus disalurkan ke distributor, ke end user, itu yang paling penting," pungkas Dirut Holding BUMN Pangan itu.
Mendag Zulkifli Hasan Usul Dana Rp 100 Triliun per Tahun Serap Hasil Petani
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 100 triliun per tahun untuk menyerap hasil panen petani. Dana ini setidaknya diuji coba dalam 3 tahun kedepan.
Upaya ini menurutnya bisa mensejahterakan petani. Menurut rencana Mendag, petani nantinya hanya fokus pada sisi produksi, sementara, negara melalui BUMN bertugas menyerap hasil panennya. Misalnya, bisa berlaku untuk hasil tani dari beras, kedelai, hingga jagung.
Usulan ini diakuinya telah sampai ke Presiden Joko Widodo. Menurutnya, usulan ini sejalan dengan perhatian Jokowi agar pemerintah atau BUMN menyerap hasil petani lokal.
"Kemarin saya usulkan, pak usulkan kalau bisa Rp 100 triliun untuk 3 tahun ini, pertahun, dengan BUMN itu apakah RNI atau mana yang membeli. Sehingga petani itu produksi saja,"kata dia dalam Kinerja 100 Hari Menteri Perdagangan di Kementerian Perdagangan, Minggu (25/9/2022).
Sebagai tindak lanjut, Mendag Zulkifli mengatakan selanjutnya akan melakukan dialog semgan Badan Pangan Nasional, Bulog, dan BUMN pangan. Meski, ia tak mengungkap kapan waktu diskusi tersebut.
"Kemarin sudah disetujui, ini nanti kita akan duduk bareng," ujar dia.
"Saya sudah kontakan akan bicarakan bareng-bareng dengan badan pangan, Bulog, dengan BUMN kita duduk bersmaa semoga bisa terlaksana mudah-mudahan tergantung nanti uangnya ada apa enggak," tambahnya.
Advertisement
Genjot Produksi
Pada kesempatan itu, Mendag Zulkifli Hasan mengatakan kalau ada 2 maslaah yang dihadapi petani saat ini. Pertama soal peningkatan produktivitas, dan kedua, soal kepastian pembelian hasil panen.
Dengan alokasi dana dari pemerintah, BUMN bisa menyerap hasil panen petani, dan petani tinggal fokus di ranah produksi. Tak hanya itu, harga serapan hasil panen juga disebut akan diatur untuk memberikan keuntungan kepada petani.
"Sebenarnya petani itu 2 saja masalahnya, 1 produktivitas. Karena kita tidak meneliti, kampus-kampua pertanian kita ini gak ada. Orang yang di pertanian itu jadi politisi, jadi pengamat ekonomi, gak ada yang meneliti pertanian. Oleh karena itu beli aja. Untuk meningkatkan itu, bibitnya, kita bantu bibitnya. Apakah kedelai jagung, beras, apa saja," paparnya.
"Yang kedua, setelah panen dibeli, nah itu perlu BUMN dikasih uang, misalnya jagung. Kalau dipanen (kemudian dijual hanya laku) Rp 3.000, rugilah, produksinya kecil karena yang diluar negeri pakai GMO kita bibit biasa," tambah dia.
